BENARKAH BUNG KARNO INGKAR JANJI PADA KI BAGOES HADIKOESOEMO(KBH) ?

BENARKAH BUNG KARNO INGKAR JANJI PADA KI BAGOES HADIKOESOEMO(KBH) ?
Oleh : M.Hatta Taliwang

Ki Bagoes Hadikoesoemo (KBH) adalah Ketua PP Muhammadiyah (1942-1953) anggota BPUPKI(Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan diakui Pemerintah sbg Pahlawan Perintis Kemerdekaan Nasional Indonesia. KBH dikenal sebagai “jurubicara Islam” dlm rapat rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Diakui sangat besar peranannya dalam perumusan Muqadimah UUD 1945 dengan memberikan landasan Ketuhanan, Kemanusiaan, Keberadaban, dan Keadilan. Pokok-pokok pikirannya itu disetujui oleh semua anggota PPKI.KBH mahir dlm sastra Jawa, Melayu, dan Belanda dan dpt berbahasa Inggeris.

KBH lahir di Kauman Jogjakarta 24 November 1890 dan wafat di Jakarta, 4 November 1954 pada usia 63 tahun, hanya beberapa bulan menjelang Pemilu 1955 digelar. Sebagai mana dimaklumi Pemilu 1955 antara lain akan memilih anggota Konstituante yg akan merumuskan UUD RI utk mengganti UUDS 50.

Wafatnya KBH membuat Muhammadiyah dan Masyumi kehilangan pejuang gigih yg sejak di PPKI berjuang memasukkan Islam dalam Mukaddimah UUD 1945. Sewaktu rapat PPKI KBH lah yg gigih memperjuangkan aspirasi Islam sehingga saking berapi apinya beliau membuat Bung Karno dan Bung Hatta meminta anggota PPKI yang lain Mr T.M Hassan sebagai putera Aceh menenangkan KBH.
Salah satu point penting yang dianggap sbg gentlemen agreement, sebagai janji Soekarno kepada KBH sehingga KBH tenteram adalah :”bahwa 6 bulan lagi sesudah Agustus 1945 kita akan bentuk sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Pembuat Undang-undang Dasar yang tetap.”
Janji itulah yg membuat KBH bersabar menanti.
Karena dinamika politik pasca proklamasi maka praktis dlm 6 bulan janji itu tdk terwujud.Sampai KBH wafat bln Nov 1954 atau 9 tahun pasca proklamasi.

Atas dasar janji itulah Kasman Singodimedjo, kader Muhammadiyah dan Masyumi pd sidang Konstituante hasil Pemilu 1955 mengingatkan Sidang dg ucapan : “Satu-satunya tempat yang tepat untuk menetapkan Undang-undang Dasar yang tetap dan untuk menentukan dasar negara yang tentu itu ialah Dewan Kosntituante ini! Justru itulah yang menjadi way out daripada pertempuran sengit di dalam Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia ………….

………Saya masih ingat, bagaimana ngototnya almarhum Ki Bagus Hadikusumo Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah yang pada waktu itu sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempertahankan agama Islam untuk dimasukkan dalam muqoddimah dan Undang-undang Dasar 1945……………..

………Gentlement agreement itu sama sekali tidak bisa dipisahkan daripada “janji” yang telah diikrarkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kepada kami golongan Islam yang berada dalam panitia tersebut.

……..Di mana lagi jika tidak di Dewan Konstituante yang terhormat ini, Saudara Ketua, dimanakah kami golongan Islam menuntut penunaian “janji” tadi itu? Di mana lagi tempatnya?”

Sebgmana dimaklumi perdebatan sengit sampai 3 tahun lbh tentang dasar negara itu “dipotong” oleh keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apakah Soekarno ingkar pada KI Bagoes Hadikoesoemo. Tentu msh bisa diperdebatkan. Tapi bagi yg cermat membaca naskah Dekrit Presiden pasti menemukan mutiara yg klo diterjemahkan dan dijabarkan dg baik oleh golongan Islam, mungkin dpt menenangkan yaitu kalimat : “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dg konstitusi tsb”

Profesor Notonagoro, seorang ahli yang banyak melakukan penelitian tentang Pancasila mengatakan:

“Pengakuan tentang Piagam Jakarta dalam dekrit itu berarti pengakuan akan pengaruhnya dalam UUD 1945, tidak hanya pengaruh terhadap pasal 29, pasal yang harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan.”
Silakan direnungkan benarkah Bung Karno ingkar pada Ki Bagoes Hadikoesoemo. MHT 140813

Leave a Reply