CALEG PRABAYAR DAN “PEMILIH LONTE” PADA PEMILU 2014

CALEG PRABAYAR DAN “PEMILIH LONTE” PADA PEMILU 2014

Oleh : M. Hatta Taliwang

Terdahulu sy mohon maaf karena kegeraman, saya terpaksa memilih judul tsb diatas.

Seorang kawan saya pernah jadi calon bupati disebuah daerah. Ketika bersosialisasi disebuah desa, tokoh tokoh desa mengajukan permintaan agar sang cabub berkenan membantu semen 20 zak ke mesjid sebagai “komitmen” bahwa sang cabup sungguh sungguh mau membangun desa tsb dan itu juga sebagai prasyarat untuk dipilih oleh warga desa tsb. Singkat cerita si cabup mau membantu. Namun setelah pencoblosan ternyata warga desa tsb hanya secuil yg memilih dia sebagai bupati.

Cerita seperti itu sudah lazim kita dengar baik menimpa cabup diberbagai daerah maupun caleg.

Kemarin sehabis saya diskusi disebuah kampus di Karawang sy mendapat cerita bagaimana ketika jelang lebaran baru baru ini seorang caleg membagi berton ton beras untuk warga calon pemilih di dapilnya.

Sebagai orang yg banyak pengalaman urusan dg Pilkada atau pencalegan saya kasihan melihat semangat caleg caleg baru tsb. Mereka telah bertindak bagai pembeli kartu prabayar. Meskipun kartu yang dibelinya entah berisi atau kosong. Mereka terpaksa atau terpojok untuk membayar duluan suara dari calon pemilihnya.Caleg sering dilemma menghadapi situasi rayuan calon pemilihnya. Klo diabaikan dia takut dijauhi tapi klo di kabulkan dia merasa tidak yakin akan dipilih sesuai rayuan.
Kenapa? Karena klo ada 10 partai di dapil tsb dan tiap partai mengajukan calon rata2 10 orang maka berarti ada 100 caleg bergerak di dapil tsb. Klo 25% saja caleg aktif bersaing di dapil tsb maka berarti ada 25 orang pesaing serius di dapil tsb. Apakah mungkin cuma dia yang “diminta sumbangan” dan yg dijanjikan oleh pemilih di dapil tsb?.

Pengalaman dilapangan membuktikan bahwa banyak caleg “dikerjain” oleh pemilih yang menjajakan diri kepada caleg caleg, sehingga prilaku sekelompok pemilih bagaikan pelacur atau lonte.

Prilaku pemilih demikian sebenarnya terbentuk sejak era Orba ketika salah satu partai di era itu memperkenalkan “paket” untuk calon pemilihnya dlm bentuk sabun cuci, gula pasir bahkan beras utk calon pemilihnya demi mengikat loyalitas sang pemilih. Perilaku demikian sempat mengendor di awal reformasi(Pemilu 1999) namun menggalak kembali pada Pemilu 2004 dan mengganas pad Pemilu 2009 hingga sekarang.

Dengan situasi pemilih seperti itu tak ada gunanya bicara visi, bicara program karena kaum pemilih telah punya “ideologi” sendiri dlm memilih.
Lalu adakah gunanya menggelar Pemilu dlm iklim demikian? Apalagi ditambah banyaknya penyamun di KPU, yg setiap saat dpt mentransaksikan suara dari caleg prabayar dan pemilih lonte? MHT 301013.

Leave a Reply