CATATAN DAN KESIMPULAN DISKUSI LELANG JABATAN

CATATAN DAN KESIMPULAN DISKUSI
LELANG JABATAN:
“BAGI BAGI JABATAN ATAU JUAL BELI JABATAN”

Di adakan pada
HARI : RABU
TANGGAL :27 Mei 2015
WAKTU : Pkl 13.30
TEMPAT :Cafe PENUS, Samping TIM Belakang Bank Syariah MANDIRI, Jln Cikini Raya Jakarta Pusat

NARA SUMBER
1.IR.H.AZWAR ABUBAKAR MM(MENPAN 2O09-2014)
2.DR. Fuad Bawazier (Pejabat Karir sampai Menteri)
3.Drs H.Harun Alrasyid MSi Gubernur NTB(1998-2003/Wagub Jakarta(1996-1998)
4.DR.Ir Nuraida Mokhsen,MA ,Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN)
5.Salamuddin Daeng (PENELITI AEPI)
6.Uchok Sky Khadafi, Dir Centre for Budget Analysis

Moderator : M.Hatta Taliwang

PENYELENGGARA
Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta(IEPSH)

CATATAN DAN KESIMPULAN.
Lelang jabatan merupakan sebuah istilah yang menjadi terkenal di era Jokowi. Sejak menjabat sebagai Gubernur DKI dan dilanjutkan oleh para menteri kabinetnya saat ia menjabat sebagai Presiden RI, lelang jabatan makin akrab di telinga rakyat Indonesia.

Menurut Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry Riyana Hardjapamekas istilah lelang jabatan yang marak digunakan saat ini sebenarnya salah kaprah karena pengertian sebenarnya adalah promosi terbuka (open promotion), yang sudah banyak dilakukan oleh sejumlah instansi pemerintah, BUMN maupun swasta sebelum dipopulerkan oleh Jokowi.

Dalam pelaksanaanya, promosi terbuka itu melalui sejumlah proses panjang, mulai dari persyaratan administrative seperti pangkat dan golongan, track record, membuat makalah, presentasi, wawancara, sampai assessment. Dari proses itu diharapkan bisa menghasilkan orang terbaik untuk menduduki jabatan yang dimaksud. Adapun acuan lelang jabatan ini tertuang secara jelas dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 yang mengatur tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka di instansi pemerintah.

MASALAH MASALAH YG MUNCUL
Skema lelang jabatan sendiri memang bukannya baru tercipta di era Jokowi. Sebagai contoh di Kementerian Keuangan skema yang dinamakan seleksi terbuka sudah pernah diinisiasi dan dilakukan oleh Menteri Keuangan KIB I Sri Mulyani. Seleksi terbuka mulai diperkenalkan tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural melalui Pencalonan Terbuka di Lingkungan Departemen Keuangan. Jabatan yang dilelang mulai dari setingkat eselon 4 hingga sampai level eselon 2. Proses lelang jabatan ini telah mewarnai perjalanan Kemenkeu dalam menerapkan good governance. 

Meskipun sejatinya skema lelang jabatan atau seleksi terbuka itu ditujukan untuk menjaring orang-orang yang memang kompeten dalam menjalankan fungsi jabatan yang dilelang, skema ini juga memiliki kelemahan.

Salah satu contoh kasus lelang jabatan yang dinilai kurang baik adalah pelelangan atau seleksi terbuka jabatan kepala sekolah SMAN/SMKN yang dilakukan Jokowi saat masih menjabat Gubernur DKI. Saat ini lelang jabatan kepsek tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010. 

Dari berbagai media kita mendapat info tentang masalah yg berkaitan dg lelang jabatan.

1.Misteri dalam Lelang Jabatan Kementerian LHK – agroindonesia.co.id – http://agroindonesia.co.id/2015/04/29/misteri-dalam-lelang-jabatan-kementerian-lhk/
2.Lelang Jabatan ala Jokowi, Pencitraan yang Langgar Hukum :: Okezone Mobile – http://m.okezone.com/read/2014/03/25/500/960500/lelang-jabatan-ala-jokowi-pencitraan-yang-langgar-hukum.

3.Ada Jual Beli Soal Seleksi pada Lelang Jabatan di DKI? – Kompas.com – http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/09/10352461/Ada.Jual.Beli.Soal.Seleksi.pada.Lelang.Jabatan.di.DKI.

4.Faisal Basri Ungkap Keanehan Hasil Lelang Jabatan Kementrian ESDM
– http://finance.detik.com/read/2015/05/26/160501/2925498/1034/faisal-basri-ungkap-keanehan-hasil-lelang-jabatan-esdm

5.’Bau Tak Enak di Lelang Jabatan Kementerian ESDM’
– http://finance.detik.com/read/2015/05/26/165110/2925589/1034/bau-tak-enak-di-lelang-jabatan-kementerian-esdm

LATAR BELAKANG LAHIRNYA UU ASN.
Reformasi Birokrasi khususnya Seleksi/promosi terbuka atau lelang jabatan di era reformasi dilatarbelakangi banyaknya masalah masalah yg menyangkut promosi jabatan di lingkungan birokrasi sejak era otonomi daerah. Misalnya banyak tim sulkses bupati/gubernur yg tidak memenuhi syarat golongan, kepangkatan, trackrecord dll menduduki jabatan jabatan tertentu demi bagi bagi jabatan sbg bentuk terima kasih dari Gub/Bup/Walkot.
Padahal situasi umum birokrasi sdh sangat semrawut. Jumlah pegawai kegemukan, banyaknya tenaga tenaga yg tidak diperlukan, sering mutasi, nonjob tanpa alasan yg jelaa, korupsi,tidak adanya DATA BASE kepegawaian dsb. Situasi demikian membuat birokrasi pemerintahan tidak efesien,tidak efektif, tdk dpt menunjang produktivitas bangsa sehingga kalau terus berlangsung Indonesia bisa menjadi negara yg tdk punya daya saing dan bisa menjadi bangsa gagal.
Atas dasar itulah Kementerian Penertiban Aparatur Negara di era Ir.H.Azwar Abubakar melakukan Reformasi Birokrasi dg langkah terbitnya UU No 5 Tahun 2014.

LIBERALISASI BIROKRASI
Dalam pandangan pengamat dan peneliti EKONOMI POLITIK dari Assosiasi Ekonomi Politik Indonesia(AEPI) Program Reformasi Birokrasi Nasional ini merupakan salah satu program favorit dari Bank Dunia. Karena itulah mereka dan Lembaga Lembaga Donor Internasional lainnya mau membiayai.

Liberalisasi birokrasi sebagimana diatur dalam UU ASN paling tidak meliputi tiga hal pokok yakni ;
Pertama, mengurangi peran negara secara langsung dalam prekonomian, dengan memaksimalkan penggunaan anggaran negara dalam mendukung sistem ekonomi pasar bebas dengan cara mengarahkan kekuatan anggaran negara dalam pengadaan proyek proyek melalui lelang terbuka kepada modal asing. 

Kedua, menjadikan birokrasi independen dan profesional yang diatur dibawah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yg merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan dan/atau intervensi kekuasaan negara. KASN dimaksud berwenang:

a) menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembinaan profesi ASN;

b) melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c) melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

d) melakukan manajemen kepegawaian (Aparatur) Eksekutif Senior.

Selain wewenang di atas, KASN berwenang menyampaikan saran kepada Presiden, Menteri, Kepala Daerah, atau Pimpinan Penyelenggara Negara. 

Ketiga, melakukan lelang jabatan strategis birokrasi kepada kaum profesional dengan menerapkan prinsip merit sistem melalui perbandingan obyektif antara kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk setiap jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

Persyaratan lelang jabatan selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Presiden dan Menteri. 

Dalam sistem politik yang liberal dan kapitalistik sekarang ini, ketiga agenda tersebut akan menjadikan birokrasi pemerintahan akan lebih tunduk kepada rezim pasar bebas . Dengan demikian penguasaan modal khususnya modal asing dalam menguasai anggaran negara dan proyek proyek dibiayai negara akan semakin besar.

Lelang jabatan ini sejak awal menimbulkan kekhawatiran baik dari kalangan PNS maupun masyarakat. Bagi kalangan PNS sendiri lelang jabatan merupakan penghancuran karier mereka.

Sementara masyarakat ada yang menganggap bahwa lelang jabatan hanya akan menjadi ajang bagi bagi jabatan diantara Partai Koalisi Pendukung Presiden terpilih. Pengalaman bagi bagi jabatan Menteri dan Komisaris BUMN telah menimbulkan kontroversi. Mengingat dalam masa kampanye Capres-Cawapres Jokowi-JK berjanji tidak akan melakukan bagi bagi jabatan.

Lebih jauh lagi masyarakat mengkhawatirkan stabilitas pemerintahan ke depan yang akan makin semberawut. Belum lama muncul kasus Kepres Bodong terkait dengan pengangkatan salah satu Dirjen hasil lelang jabatan. Dalam era kekacauan politik saat ini jabatan birokrasi pemerintahan rentan untuk diperjual belikan.

KESIMPULAN.
1. Reformasi Birokrasi selain di jalankan karena faktor faktor obyektif adanya masalah masalah besar dlm birokrasi nasional , juga sejalan dengan agenda NEOLIBERALISME di INDONESIA, dimana pada akhirnya birokrasi pemerintahan akan lebih tunduk kepada rezim pasar bebas, sesuai dg missi utama neoliberalisme yg ingin meniadakan peran negara dlm semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian penguasaan modal khususnya modal asing dalam menguasai anggaran negara dan proyek proyek dibiayai negara akan semakin besar.

2.Program program lelang jabatan(promosi/seleksi terbuka) yg telah dan sedang berlangsung masih berindikasi kuat kurang transparan, terjadinya kecurangan, permainan uang, koneksi(KKN), bagi bagi jabatan secara kurang profesional dll maka diharapkan KASN berindak lebih tegas dan berani sesuai amanat UU.

3. Ada kekawatiran dari sebagian narsum/peserta diskusi bahwa bila salah penanganan terus menerus berlangsung dlm birokrasi nasional, khususnya dlm lelang jabatan maka kesemrawutan dan kekacauan pemerintahan bisa terjadi.

Demikianlah catatan dan kesimpulan Diskusi.
Jakarta, 27 Mei 2015

M.Hatta Taliwang
Moderator.