DEMOKRASI INDONESIA :DARI RAKYAT,OLEH RAKYAT UNTUK KONGLOMERAT!

DEMOKRASI INDONESIA :
DARI RAKYAT,OLEH RAKYAT UNTUK KONGLOMERAT!

Oleh : M.Hatta Taliwang.

Salah satu alasan banyak kalangan skeptis pada PEMILU/PILPRES mendatang adalah ketidakpercayaan pada PRAKTEK DEMOKRASI LIBERAL di Indonesia.
Demokrasi yg konsepnya mulia tsb dlm prakteknya jd ajang jual beli suara,manipulasi data, kecurangan dll yg menimbulkan kekacauan dan kegaduhan yg merusak sendi sendi kekeluargaan kita.Melahirkan penguasa yg mengabdi pd pemilik modal/BUKAN UNTUK RAKYAT.
Sehingga demokrasi diplesetkan : DARI RAKYAT,OLEH RAKYAT UNTUK KONGLOMERAT!
Kritik atas praktek demokrasi liberal sdh dilakukan sejak dahulu.
Aristoteles lebih condong pada sistem seleksi(bukan pemilihan!),karena pemilihan dapat menjadi pintu masuk kekuatan oligarki dlm demokrasi, karena bermodal kekayaan membeli suara pemilih.
“Rezim oligarki membuat negara menjelma jadi satu konglomerasi dari perusahaan2 tanpa nama yg digerakkan invisible hand” kata Esteva dan Prakash.

Bung Karno sdh lbh 50 tahun yg lalu mengecam demokrasi liberal dg menyebut demokrasi jegal – jegalan, demokrasi yang membiarkan seribu macam tujuan bagi golongan atau perorangan yg dpt menenggelamkan kepentingan nasional serta membawa malapeta.Demokrasi liberal dinilainya sebagai demokrasi dengan politik rongrong merongrong, rebut merebut, dan fitnah memfitnah.

Demokrasi liberal menurut Bung Karno,hanya melahirkan lingkungan politik yang tidak stabil dan memicu perpecahan bangsa. Dan itu tidak relevan dengan konteks perjuangan melikuidasi kolonialisme dan imperialisme,” seperti dikutip Agus Jabo Priyono.

Soekarno sendiri telah mencoba mempraktekkan apa yg dikenal sbg DEMOKRASI TERPIMPIN. Namun apa persisnya rumusan demokrasi a la Soekarno tsb sampai sekarang banyak kalangan muda yg masih samar samar. Yg jelas Soekarno terus dirongrong oleh kekuatan kapitalis dan imprealis yg mengincar kekayaan alam Indonesia sehingga Soekarno pun tersungkur dan Indonesiapun masuk dlm era kapitalis sejak tahun 1967.

Soeharto dlm pidato 16 Agustus 1967 merumuskan Demokrasi Pancasila dg kalimat indah yg membuat mantan Perdana Menteri M Natsir “terpesona” :

“Karena pangkal tolak demokrasi Pancasila adalah kekeluargaan dan gotong royong,maka demokrasi tdk mengenal kemutlakan golongan,baik kemutlakan karena kekuatan pisik,kemutlakan karena kekuatan ekonomi,kemutlakan karena kekuasaan , maupun kemutlakan karena besarnya jumlah suara. Kehidupan demokrasi Pancasila tdk boleh diarahkan utk semata mata mengejar kemenangan dan kepentingan pribadi atau golongan sendiri, apalagi ditujukan untuk mematikan golongan yg lain, selama golongan ini termasuk dlm warga Orde Baru,warga Pancasila dan UUD45. Azas demokrasi Pancasila sebenarnya telah diatur secara konstitusional ,ialah mengikut sertakan semua golongan yg mempunyai kepentingan dlm kehiduipan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.”

Dalam prakteknya Soeharto menjadikan Demokrasi Pancasila cuma sbg tameng. Soeharto sejatinya DIKTATOR/ OTORITER.

Era reformasi membalik jarum sejarah lagi. Demokrasi liberal dipraktekkan lagi mirip suasana Indonesia tahun 1950 sd 1959 ketika UUDS berlaku.
Hingga sekarang kita terjebak dan hanya bisa mengeluh. Demokrasi yg telah dibuang Soekarno ke dlm keranjang sampah di pungut lagi.
Demokrasi model ini kata CLEMENT ATTLEE (1803–1857), Perdana Menteri Inggris adalah
” ….pemerintahan dengan perdebatan. Sistem ini bisa efektif jika Anda mampu menghentikan orang-orang berbicara.”
Atau seperti kritik Hasan Al Banna :
“Demokrasi bagi kaum liberal
sekuler laksana dewa yang terbuat dari kue. Diimani dan disembah jika menguntungkan dan berpihak kepada mereka. Namun jika kurang berpihak, mereka memakannya dengan lahap,” Mungkin ini cocok dg situasi Mesir yg pemerintahan demokrasinya baru tegak tiba tiba di kudeta.

Prof Yusril mengaku prihatin dengan demokrasi Indonesia sekarang ini. Menurutnya, saat ini, demokrasi berjalan tanpa penegakan hukum sehingga tidak aneh kalau yang berlaku saat ini adalah “democrazy”. Ya demokrasi salah satunya mensyaratkan tegaknya hukum. Tapi realitasnya hukum kita WANIPIRO. Lalu akankah kita tetap melaju dg praktek demokrasi liberal yg akan menghancurkan bangsa ini, tanpa koreksi serius dari kita semua? Sampai kapan kita mampu bertahan dlm jebakan dan sandera demokrasi kriminal ini? MHT 240713.

Leave a Reply