Direktur IEPSH Minta BPK Audit Donggi Senoro

hatta taliwang

Merdekaonline.com – Jakarta – Direktur Eksekutif Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH), Hatta Taliwang mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembubaran BP Migas memiliki penekanan pada frasa kemakmuran rakyat.”Pastinya semua ketentuan yang merugikan rakyat harus ditinjau ulang atau dibatalkan,” ujarnya.

Menurutnya ,bahwa salah satu kasus yang perlu dibahas dan renegosiasi adalah Donggi Senoro. “Case seperti Donggi Senoro yang proyeknya sedang memulai semestinya dapat di renegosiasi,”jelas.

Himbauan tersebut disampaikan Hatta bukan tanpa alasan. Ia melihat, peningkatan nilai investasi dalam proyek yang saat ini dikelola Mitsubishi Corp tersebut cenderung merugikan negara.

Lebih lanjut,mantan Anggota DPR ini menjabarkan, kerugian yang dialami negara terkait project ini menyangkut kepemilikan saham. Seperti diketahui, komposisi kepemilikan saham di proyek Donggi Senoro yakni PT Pertamina Hulu Energi (29%), PT Medco LNG Indonesia (11.1%) dan Sulawesi LNG Development Ltd. (59.9%).

Selanjutnya,kecilnya persentase saham yang dimiliki pemerintah tentu saja berakibat pada kecilnya pengaruh dalam penentuan kebijakan, baik dalam hal perubahan nilai investasi maupun penentuan penerima hasil produksi. “Nah jika awal rencana (investasi) tidak lebih dari US$ 1 Milyar, kini mencapai US$ 2,8 maka beban peningkatan tersebut juga akan menjadi beban PT Pertamina Hulu Energi,” jelas Hatta.

Meski, peningkatan nilai investasi dalam satu pekerjaan menurut sejumlah pengamat energi adalah hal yang lumrah terjadi, namun Hatta tetap meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit kenaikan nilai investasi Donggi Senoro. Ia menilai, kenaikan nilai investasi sebesar 1,8 milyar ini cukup fantastis. “ini tugas BPK, agar masyarakat tahu kenapa biaya tersebut menjadi besar,” paparnya.

Sementara itu, pengamat industry minyak bumi dan gas, Dr. Pandji R. Hadinoto mencermati, persoalan Donggi Senoro dan 353 kontrak-kontrak migas lainnya dapat diselesaikan melalui pengubahan bentuk BP Migas menjadi PT Migas.”Dengan mengubah skema B to G menjadi B to B, akan lebih mudah menyelesaikan persoalan (kontrak migas), dan resikonya pun dapat diminimalisir,” imbuhnya.

Panji menjelaskan, apabila dalam kondisi saat ini terjadi oneprestasi dan masuk pengadilan Internasioanl, akibatnya justru sangat fatal bagi Indonesia. Bukan hanya asset kemigasan yang terancam, tapi juga seluruh asset negara apabila di pengadilan internasional Indonesia kalah. “Namun, bila hubungannya business to business (B to B), yang terlibat hanya asset yang diperkarakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Panji sangat menyayangkan kenapa Mahkamah KOnstitusi (MK) tidak memperhatikan permasalahan ini pada saat mula pengajuan permohonan ini ke MK 2004 yang lalu. Namun meski demikian, ia mengharapkan agar pemerintah dan para pihak tidak berfikir persoalan ini adalah satu hal yang gampang.”Munculnya 353 kontrak yang bias sudah fatal, jangan berharap bisa diselesaikan semudah membalik telapak tangan,” tuturnya.(SR)

Merdekaonline.com

 

Leave a Reply