Freeport Diminta Komitmen Bangun Smelter di Papua

mobil freeport

Jakarta, Tambangnews.com.- Niat baik investor tambang di Indonesia untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dinilai belum sepenuhnya diterima oleh investor terutama investor asing.

Direktur Eksekutif Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) M. Hatta Taliwang menjelaskan salah satu perusahaan yang masih enggan menjalakan perintah Undang-Undang tersebut adalah PT Freeport Indonesia.

“Meskipun Freeport telah menyatakan kesanggupannya untuk membangun smelter, namun mestinya dari sekarang telah nampak persiapan akan mengarah kesitu,” ungkap mantan anggota DPR RI ini.

Dengan kekayaan mineral yang melimpah di Papua, maka upaya peningkatan nilai tambah dari hasil tambang mineral itu membutuhkan industri smelter. Jika industri smelter tumbuh dan berkembang maka Indonesia akn menjadi negara besar yang dapat mengekspor hasil olahan tambangnya terutama dari Papua. Sehingga Indonesia mendapat manfaat lebih besar dari kehadiran Freeport.

“Tidak hanya diexploitir tapi cuma dapat royalti yang tidak seberapa,” Kata Hatta Taliwang dalam diskusi terbatas kantornya, Rabu (28/11) malam.

Sebagai perusahaan multinasional yang diperkirakan telah mengantongi keuntungan dari bumi Papua mencapai Rp 8.000 triliun, seharusnya PTFI memberikan contoh yang baik dalam menjalankan ketentuan yang ada di Republik Indonesia. “Hal tersebut sejalan dengan semangat dan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral,” lanjut Hatta Taliwang.

Ditambahkannya karena bisnis smelter ini banyak menarik perhatian dan diduga keuntungan dan manfaatnya besar maka pemilihan lokasi, keterlibatan BUMN/Pengusaha dalam negeri hendaknya juga diatur, kerjasama dan koordinasi antar instansi perlu mendapat perhatian.

“Mengingat banyak hal yang harus disiapkan maka sewajarnyalah Freeport telah memulainya dari sekarang. Jangan tunggu sampai 2014,” pungkas Hatta Taliwang. (TN01)

http://tambangnews.com/berita/utama/2948-freeport-diminta-komitmen-bangun-smelter-di-papua.html

Leave a Reply