INDIKATOR DAN FAKTA KERUSAKAN KETATANEGARAAN KITA

INDIKATOR DAN FAKTA KERUSAKAN SISTEM KETATANEGARAAN KITA.

Oleh M.Hatta Taliwang
Dir Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH).

(Bagian 2).

1. Cita cita pendiri negara kita dg dicapainya kemerdekaan antara lain untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua rakyat. Setelah jelang 70 tahun kemerdekaan cita cita tsb bukannya makin mendekat tapi malah makin menjauh dan meredup. Separuh penduduk Indonesia masih hidup dg pendapatan dibawah 2 USD/hari/kapita. Segelintir manusia hidup dengan kemakmuran luar biasa. Ada 40an orang punya kekayaan lbh dari 1000 trilyun. Ini sebuah ironi dan tragedi ditengah melimpahnya kekayaan alam Indonesia. Ada yg sering dikesampingkan oleh politisi dan ahli ekonomi karena dihantui tuduhan rasialis bahwa sesungguhnya dari berbabagai catatan sejarah salah satu tujuan kemerdekaan itu adalah untuk mengangkat derajat kaum pribumi(bumi putera) karena nasib mereka yg dianiaya oleh penjajahan Belanda dg menempatkan mereka sebagai warganegara kelas tiga di negerinya sendiri.Ini bukan soal rasialisme tapi ini menyangkut keadilan politik dan keadilan ekonomi bagi mereka. Namun apa yg terjadi nasib kaum pribumi tetaplah menjadi kelas tiga secara ekonomi meskipun sdh 70 tahun merdeka.

Apakah realitas itu hanya kesalahan kebijakan Penguasa ? Atau semata karena penyimpangan dlm penegakan aturan main ? Saya kira bukan semata karena masalah masalah tsb.Henry Veltemeyer menyatakan: “Proses akumulasi kekayaan disatu sisi, penghisapan serta pemiskinan disisi lain, bukan terjadi secara alamiah tetapi berdasarkan suatu desain kebijakan politik – ekonomi yg kini kita kenal sebagai Neoliberalisme dan Globalisasi Kapitalis” Jadi ada masalah masalah mendasar berkaitan dg faham dan sistem dlm kita melaksanakan amanat Konstitusi Proklamasi 1945 khususnya dlm bidang ekonomi. Kalau memang jalan, faham dan sistem yg kita pilih on the track maka seharusnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan ini makin mendekat. Bukannya makin menjauh dan meredup, menjadilkan mayoritas rakyat kehilangan harapan.Problem dan kontradilksi ini harusnya menjadi agenda utama kalau TRISAKTI mau dilaksanakan oleh Penguasa Baru secara konsekwen dan konsisten.

2. Makin banyak orang yg dipenjarakan makin meningkat jenis, kuantitas dan kualitas kejahatan ditingkat bawah maupun yg dilakukan elit(korupsi dan kehatan krah putih). Secara teori mestinya makin banyak yg masuk penjara makin banyak yg takut berbuat jahat. Bgmana menjelaskan realitas demikian? Ini sesuatu yg kompleks untuk dirinci dlm ruang terbatas ini. Secara sederhana kita bisa simpulkan telah terjadi kerusakan dlm sistem nilai karena ada yg keliru dlm pendidikan(termasuk pendidikan agama), kesalahan dlm sistem hukum dan penegakannya, sistem budaya dll sehingga OUTPUTnya menghasilkan manusia MANUSIA YANG KEHILANGAN KEMANUSIAANNYA.

3. Di negara yg relatif sehat sistemnya, ekonomi tumbuh dari hasil kerja keras rakyatnya secara produktif karena pertanian, pariwisata, industri dll tumbuh sehat. Misalnya di Korea, Jepang, China, Malaysia dan Thailand dll. Mayoritas rakyatnya MAKAN DARI KERINGAT MEREKA SECARA BENAR . Mereka tumbuh- memakai istilah alm Prof Dr Hartojo Wignyowijoto- dari EKONOMI FRONT OFFICE. Namun di Indonesia diduga sebagian rakyatnya hidup dari korupsi dan perputaran uang korupsi(terutama saat PILKADA,PILEG, PILPRES, PILKADES dimana banyak UANG GELAP BERPUTAR), sebagian hidup dari percikan jual beli narkoba, sebagian dari jual beli manusia (prostitusi dan TKW), sebagian dari uang PENYELUDUPAN, PERJUDIAN,PREMAN dll yg oleh Prof Hartojo Wignyowijoto disebut sbg EKONOMI BACK OFFICE.
Kita tdk tahu seberapa besar EKONOMI BACK OFFICE ini menopang ekonomi Indonesia.Ini menjelaskan bgmana orang yg tidak kerja keras tapi bisa hidup makmur. Yang jelas makin besar sumbangan ekonomi back office berarti makin besar kerusakan moral dan kerusakan sistem dlm masyarakat Indonesia. MHT 15/5/15