INDIKATOR DAN FAKTA KERUSAKAN SISTEM NEGARA KITA

INDIKATOR DAN FAKTA KERUSAKAN SISTEM KETATANEGARAAN KITA.

Oleh : M.Hatta Taliwang
Dir Institut Ekonomi Politk Soekarno Hatta (IEPSH).l

Banyak intelektual yg msh percaya bahwa Jokowi akan mampu atasi masalah2 besar yg dihadapi bangsa. Kami yg sejak awal kritis terhadap Jokowi dianggap underestimate thdp Jokowi dan sering dikuliahi oleh pembela2 Jokowi. Berkali kali kami katakan bahwa persoalan bangsa kita bukan semata pada FIGUR PEMIMPIN/PRESIDEN tapi ada masalah berat pada sistem. Kami sering menganalogikan dg mobil. Sebagus apapun SUPIRnya mobil Indonesia ini ada masalah di MESIN, DI AC dll. Jadi yg dibutuhkan SUPIR dg TIM MONTIR yg membenahi sistem mobil ini.Apakah SUPIR JOKOWI BISA MERANGKAP MONTIR? Kami sangsi karena SIM B saja mungkin belum punya. Itulah esensi yg membedakan cara pandang kami dg sebagian teman terhadap JOKOWI. Jadi tak ada ketidak sukaan pribadi kami terhadap JOKOWI.
Beberapa waktu yg lalu kami pernah tulis fakta/ indikasi bahwa ADA MASALAH SERIUS DLM SISTEM KETATANEGARAAN KITA YG SANGAT MEMPENGARUHI OUTPUT KITA SEBAGAI BANGSA. Dan juga tentu mempengaruhi KINERJA PRESIDEN.

Fakta/Indikasi yg aneh :

1. Banyak orang orang pintar dan baik tetapi TIDAK TERSERAP oeh SISTEM KENEGARAAN KITA. Tapi banyak orang yg biasa2 saja bahkan bermasalah bisa mendapat POSISI MENENTUKAN. Salah satu sebabnya karena ada yg kurang baik dlm SISTEM KEPARTAIAN (kaderisasi, rekruitmen, promosi dll).

2.Sdh belasan tahun kita punya LEMBAGA TINGGI NEGARA seperti DPD RI. Bukan salah anggotanya mereka tidak berfungsi optimal tetapi SISTEM nya yg tidak jelas sehingga praktis kita(NEGARA) mengeluarkan biaya utk tugas simbolik saja.Seperti ketimun bongkok masuk karung tidak dihitung diluar karung juga tak dianggap.

3.Pada saat PEMILU LEGISLATIF, semua caleg bernyanyi TINGGI GUNUNG SERIBU JANJI. Karena memang LIDAH TAK BERTULANG. Mereka dipilih langsung OLEH RAKYAT. Sampai di SENAYAN yg dominan diperjuangkan adalah SUARA PARTAI karena disetel oleh LEMBAGA FRAKSI. Partainya disetel oleh PEMILIK MODAL. Sehingga kami pernah tulis DEMOKRASI KITA : Dari Rakyat, Oleh Rakyat Untuk Konglomerat. Tak ada yg salah dg kader partai dan caleg tapi lagi2 sistemnya. Lebih gila lagi WAKIL RAKYAT BISA DI GUSUR DARI SENAYAN OLEH PARTAI. Tentu saja semua situasi tsb mempengaruhi output DPR yg berkaitan dg fungsi PENGAWASAN, LEGISLASI DAN ANGGARAN. Tentu saja sangat MERUGIKAN RAKYAT, BANGSA DAN NEGARA secara keseluruhan sbg sebuah SISTEM.

4.DPR punya kewenangan lain : melakukan fit and proper test terhadap calon HAKIM AGUNG, calon GUB BI, calon KAPOLRI, Calon Panglima TNI, calon Dubes, calon KPK dll. Padahal rekruitment calon anggota DPR saja oleh partai msh dipertanyakan kualitasnya. Tiba tiba mereka menjadi PENGUJI utk jabatan2 strategis negara. Sehingga yg terjadi SANDIWARA dibiayai negara. Tak ada yg salah dg anggota DPR, tapi SISTEM itu ANEH. Dan utk keanehan itu NEGARA mesti membayar.

5. Secara teoritis PRESIDEN butuh grip yg kuat ke Propinsi dan Daerah utk mensukseskan program yg disampaiklan saat kampanye. Oleh sistem otonomi dan demokrasi liberal Presiden bisa berbeda partai dg Gubernur/Bupati/Walikota. Dlm banyak kasus kadang Gub atau Bupati lbh loyal kepada Ketua Partai drpd ke Presiden. Atau Bupati sering mengabaikan arahan Gubernur dll. Bgmana bisa menjadi PRESIDEN EFEKTIF atau GUBERNUR EFEKTIF kalau situasinya seperti itu.Lagi lagi ini masalah kesisteman.

6. Setelah amandemen UUD45 tidak dikenal lagi LEMBAGA TERTINGGI NEGARA yaitu MPR RI. Semua menjadi Lembaga Tinggi Negara(LTN). Praktis LTN seperti Lembnaga Kepresidenan, MA,BPK, DPR,DPD, MK, KPK dll jadi “KERAJAAN” masing2. Egocentrisme lembaga mengental. MPR sbg tempat mempertanggung jawabkan tugas dimasa akhir jabatan tidak diperlukan. Rakyat tidak tahu apa kerja mereka, tahu tahu bubar jalan. Presiden yg memimpin 250 juta rakyat cukup di SK kan oleh KPU. Selesai tugasnya tidak merasa perlu pamit secara terhormat di depan MPR. Ya aneh saja.Sistem ini hemat kami TIDAK MEMBANGUN RASA BERTANGGUNG JAWAB. Mau berhasil atau gagal.Tidak ada reward dan punishment Tidak ada yg perlu dirisaukan. Malah bisa ikut Pilpres atau kontes lagi.

7. Belum lagi bila bicara SISTEM EKOMOMI YG SUPER LIBERAL. Sejak LoI ditandatangani hingga lahir lk 115 UU yg diarahkan asing(Bank Dunia dkk) INDONESIA praktis tidak berdaulat lagi dlm SDA, Perbankan, Tanah, Air , Retail dll. Ambil contoh perbankan klo Pemerintah mau membangun proyek besar, sementara bank bank dikuasai asing, apa mungkin bisa dpt supporting dana. Padahal bank asing kerjanya menyedot sumber daya keuangan rakyat Indonesia bagaikan vacum cleaner menyedot debu.
Seratus disedot paling banyak 18 yg diputar di Indonesia lagi. Selebihnya diputar di negeri yg lbh
menguntungkan.
Sistem ekonomi Neoliberal merusak
sistem politik negara berdaulat. Mekanisme dan institusi demokrasi, seperti pemilihan umum, lembaga perwakilan rakyat, dan partai politik, dimanipulasi sedemikian rupa sekedar sebagai alat menciptakan konsensus dengan rakyat. Sementara proses pengambilan keputusan politik secara real diambil alih oleh institusi-institusi global yang tidak pernah mendapat mandat rakyat, seperti IMF, Bank Dunia, WTO, dan lain-lain.
Kalau saya bertanya apakah bergabungnya Indonesia ke Masyarakat Ekonomi ASEAN atas persetujuan rakyat? Pasti jawabannya bingung. Sejak kapan rakyat ditanya.Dlm kampanye Pemilupun tak ada caleg yg
bertanya. Tahu2 rakyat dicemplungin aja. Entah akan jadi apa rakyat Indonesia di MEA, ora mikir !

Kalau saya tulis semua tentang KEANEHAN2 DAN MASALAH SISTEM KETATANEGARAAN PASCA REFORMASI ini pasti tidak cukup 50 halaman. Saya tidak tahu apakah para Profesor perancang amandemen UUD45 menyadari atau tidak fakta fakta ini. Kami sdh mencoba mengumpukan ahli2 tatanegara utk mendiskusikan dan mencari SOLUSI atas problem SISTEM KONSTITUSI INI tp mengundang ahli2 Tatanegara itu bagaikan mengangkat batu besar ke atas bukit.Hanya sedikit Profesor Tata Negara yg rendah hati dlm urusan ini. Problem konstitusi ini yg berat mengganjal kinerja Presiden, sehebat apapun Presiden itu. Inilah agenda prioritas klo Indonesia sungguh mau berubah.Saya kira perlu kebesaran jiwa pendukung Jokpwi utk memahami kompleksitas masalah ini, agar tdk membabi buta membela tanpa memahami masalah besar(SISTEM) yg dihadap Presiden. MHT 09/05/15.