JAHAT DAN KEJAMNYA NEOLIBERALISME

JAHAT DAN KEJAMNYA NEOLIBERALISME.
( I )
Dua hari yg lalu , di Pekalongan, seorang Jenderal mngajak para ulama untuk menolak faham neoliberal. Dialah Jenderal TNI Moeldoko, panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini. Tdk pernah Jenderal aktif dan Panglima TNI berkata lantang kepada faham neoliberal. Ini kejutan. Mungkin Jenderal Moeldoko tersadar karena peran TNI dlm sistem neoliberal cuma “centeng” para kapitalis. Situasi itu tidak menyenangkan dan melawan doktrin TNI. Bagaimana output faham neoliberal dlam bidang ekonomi? Ini data LPS dan Salamuddin Daeng :
“63.406 orang kaya Indonesia mempunyai tabunngan diatas 5 milyar. Jumlah total tabungannya
Rp 1.570,1 triliun.
(belum termasuk asset bergerak maupun tidak bergerak, akumulasi kekayaan property yang sudah pasti lebih besar dari tabungan mereka. Sehingga dapat dibayangkan betapa kayanya mereka).

110 juta penduduk Indonesia   berpedapatan 13.000/hari.Total pendapatan per tahun adalah Rp. 13.000 x 360 X 110 juta= Rp 514,8 triliun.
(income orang miskin habis hanya untuk membeli makan setiap bulan dan tidak sempat diakumulasi menjadi tabungan. Sehingga dapat dibayangkan pula betapa miskinnya 110 juta rakyat Indonesia tersebut).

Maka dengan demikian jumlah tabungan nasabah kaya mencapai 3 kali lipat pendapatan 110 juta penduduk miskin setahun, atau mencapai 37 kali lipat pendapatan 110 juta penduduk miskin setiap bulan.”

Jangan lupa orang kaya itu juga punya tabungan lain di luar negeri.
Di Singapura saja diduga lk Rp 1.500 trilyun.

Apakah banyak orang miskin itu semata mata karena mereka bodoh, malas dan bagian dari budaya? Mungkin, tetapi lbh besar karena faktor sistem ekonomi neoliberal(kapitalis rampok,kata Prof Sritua Arief).

Henry Veltemeyer menyatakan: “Proses akumulasi kekayaan disatu sisi, penghisapan serta pemiskinan disisi lain, bukan terjadi secara alamiah tetapi berdasarkan suatu desain kebijakan politik – ekonomi yg kini kita kenal sebagai Neoliberalisme dan Globalisasi Kapitalis”

JAHAT DAN KEJAMNYA NEOLIBERALISME.
(II)
MENURUT TEORI,NEOLIBERALISME itu ciri ekstrimnya lk sbb:
1.Kekayaan alam, energi, dan seluruh aset suatu negara harus bebas dibuka untuk dimasuki, dimiliki dan dikuasai oleh asing.

2.Pasar dalam negeri suatu negara harus dibuka penuh untuk dimasuki oleh asing.

3.Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D)- harus dijual dan boleh dikuasai asing.
Swastanisasi atau privatisasi semua sektor. Tdk ada sektor-sektor penting dikuasai oleh negara.

4.Tanggungjawab sosial negara (keberpihakan dan perlindungan negara) terhadap kelompok mayoritas yang lemah (buruh, petani, nelayan dan rakyat miskin) dihapuskan. Serahkan semua pada mekanisme pasar, dibeli sesuai dengan harga pasar. Kurangi hingga dihapuskannya seluruh subsidi.

5 Dlm bidang ketenagakerjaan, segala persoalan yang menyangkut ketenagakerjaan (upah, hubungan kerja, jaminan sosial, lapangan pekerjaan, serikat buruh) biarkan ditentukan oleh pasar.

Lebih bagus lagi rumusan kata
Sigit Budiarto, dlm Berdikari Online
“neoliberalisme memang sebuah ancaman bagi kedaulatan NKRI. Bagaimana tidak, demi mencapai tujuannya, yakni akumulasi keuntungan (profit) di segelintir tangan, neoliberalisme mengubah negara hanya sebagai instrumen untuk mencapai tujuan mereka.

Pertama, neoliberalisme hanya menjadikan negara sebagai instrumen untuk menjamin hak milik pribadi, perdagangan bebas, kebebasan berinvestasi, dan sistem moneter yang aristokrat keuangan. Dalam konteks ini, negara dipaksa menggunakan semua instrumen politiknya, termasuk kekerasan, untuk menjamin berjalannya kepentingan di atas.

Semua institusi politik dan aparatus negara diubah menjadi pelayan kepentingan kapital global. Tak mengherankan, baru-baru ini Presiden SBY mendaulat dirinya sebagai “Chief Salesperson Indonesia Inc’.

Kedua, peranan negara mengalami deformasi; tanggung-jawab sebagai penjaga “kesejahteraan sosial” dilucuti,

JAHAT DAN KEJAMNYA NEOLIBERALISME.
(III)

lalu dipaksa menyerahkan tanggung-jawab tersebut kepada mekanisme pasar. Biasanya, proses ini dilakukan melalui privatisasi layanan publik dan aset-aset vital yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Ketiga, neoliberalisme merusak sistem politik negara berdaulat. Mekanisme dan institusi demokrasi, seperti pemilihan umum, lembaga perwakilan rakyat, dan partai politik, dimanipulasi sedemikian rupa sekedar sebagai alat menciptakan konsensus dengan rakyat. Sementara proses pengambilan keputusan politik secara real diambil alih oleh institusi-institusi global yang tidak pernah mendapat mandat rakyat, seperti IMF, Bank Dunia, WTO, dan lain-lain.

Dan, seiring proses di atas, doktrin pertahanan negara berdaulat juga dirubah total. Proses ini diawali dengan menggeser atau mendistorsi pemaknaan wacana-wacana warisan perjuangan nasional, seperti kemerdekaan, kedaulatan, kemandirian, dan lain-lain. Singkat cerita, semua pengertian wacana itu dilonggarkan sehingga bisa menerima kehadiran kapital asing–biasanya atas nama pembangunan–sebagai kepentingan nasional.

Selain itu, dengan sokongan kaum intelijensia bermental jongos, dihembuskanlah nubuat tentang keniscayaan globalisasi ekonomi dan keharusan semua negara bangsa untuk berintegrasi di dalamnya. Tak hanya itu, mereka menganjurkan agar “nasionalisme” di buang ke keranjang sampah peradaban.

Dalam kerangka itulah doktrin pertahanan berubah. Tentara tak lagi menjadi instrumen penjaga kedaulatan dan kepentingan nasional, melainkan ditempatkan sebagai penjaga aset-aset dan kepentingan bisnis perusahaan asing. Semuanya dilakukan atas nama: menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dan mereka menyebut itu sebagai “pembangunan”, kendati manfaatnya tidak pernah dirasakan oleh rakyat.”

Sementara itu DR.FUAD BAWAZIER menyatakan :
“Rezim ekonomi neolib yg dipimpin SBY-Boed sungguh telah melaksanakan keinginan asing yakni meningkatkan impor pangan, meningkatkan utang luar negeri, menghapuskan atau mengurangi subsidi utk kepentingan rakyat, menjaga wilayah bisnis kapitalis asing di Indonesia (Bursa Efek), memberikan peluang asing menguasai sumber2 kekayaan alam Indonesia, dan akses bisnis strategis seluas-luasnya di Indonesia. Dan semua ini telah di laksanakan dg maksimal oleh pemerinth(Rezim SBY BOED!). Imbalannya, Bank Dunia dan IMF tdk akan banyak mengkritik ekonomi Indo yg rapuh, dan membiarkan korupsi bagi para pejabat pemerintah. Win-win solution deals!(M.Hatta Taliwang,060214)

Leave a Reply