KESAMAAN SOEKARNO DG NASUTION THN 50AN :” SAMA SAMA GERAH DG DEMOKRASI LIBERAL”

KESAMAAN SOEKARNO DG NASUTION THN 50AN :” SAMA SAMA GERAH DG DEMOKRASI LIBERAL”

Oleh : M.Hatta Taliwang.

Setelah peristiwa 17 Oktober 1952 Nasution berhenti sbagai KASAD. Namun tahun 1955 kembali Nasution dipanggil untuk kedua kalinya menjadi KSAD. Rupanya pergolakan2 dalam negeri pasca kemerdekaan sampai pertengahan tahun 1950an masih berlangsung.Mulai dari kekacauan yg dibuat Westerling(tentara Belanda ex KNIL), menyusul ex KNIL yg di APRIS kan yg dilakukan Andi Azis dkk, lalu oleh KNIL yg membentuk RMS dan belakangan pembrontakan yg dilakukan oleh unsur unsur bekas Pejuang Kemerdekaan sendiri yg tidak puas thdp PUSAT(di Jabar, Jateng,Kalsel, Sulsel dan Aceh) membuat Soekarno pusing dan butuh partner perjuangan yg sepaham. Buntut dari berlakunya UUDS 50 yg menerapkan sistem parlementer berimplikasi jg terhadap kestabilan politik. Kabinet silih berganti, bahkan Peristiwa 17 Oktober 1952 sendiri adalah salah satu “buah” dari demokrasi liberal yg membuat tentara gerah juga.

Atas berbagai situasi itu Soekarno berpidato mengecam demokrasi liberal dg kalimatnya yg terkenal :
“”Berilah bangsa kita satu demokrasi yang tidak jegal – jegalan. Sebab demokrasi yang membiarkan seribu macam tujuan bagi golongan atau perorangan akan menenggelamkan kepentingan nasional dalam arus malapeta.” ujar Presiden Soekarno dlm pidatonya tahun 1957. Kritiknya makin pedas terhadap demokrasi liberal, yang dinilainya sebagai demokrasi dengan politik rongrong merongrong, rebut merebut, jegal menjegal dan fitnah memfitnah.”

Sekitar tahun 1953 setelah berhenti dari KSAD(pasca 17 Okt 1952) Nasution menulis : .
“Bahwa tangan yg hrs memegang aparatur itu,yakni kekuasaan politik, adalah seharusnya teguh. Akan tetapi umum mengetahui bhw pemerintah kita adalah labil, karena blum pernah diadakan Pemilihan Umum dan adanya berpuluh puluh partai politik. Tiap pemerintah harus berkoalisi dan disusun dari selusin partai, sehingga kelahirannya berdasarkan kompromis2. Maka itu tak mungkin ada gezag (wibawa) tak mungkin ada kekuasaan yg tegas dan teguh, karena tiada satu partaipun yg dpt memerintah.
Dan utk memperbaiki aparatur negara perlu adanya kekuasaan politik yg tegas. Yg menjadi syarat mutlak usaha usaha stabilisasi keamanan negara.
Rakyat mengharapkan pimpinan dari Dwitunggal Soekarno Hatta yg disegani, dijunjung dan dihormati oleh seantero, akan tetapi Dwitunggal itu tak berdaya karena menurut UUDS 50 mereka cuma perlambang dan bukan penanggung jawab pemerintahan.
Kekuasaan memerintah oleh UUDS50 diserahkan ke partai partai yg berbentuk sistem parlementer.” (Buku :MEMENUHI PANGGILAN TUGAS jilid 3 hal 245)
Dalam halaman 252 Nasution menulis : ” Sistem pemilu dan konstitusi kita th 50an merintangi slagordening (pengingakatan persatuan semua kekuatan). Sistem ini selalu meluangkan kesempatan bagi masing masing kelompok bahkan masing masing tokoh utk kepentingan sempit. Tidak mungkin tertegak suatu grandstrategi, suatu strategi besar dg kepemimpinan yg bernilai kenegarawanan.”

Mungkin Soekarno membaca visi Nasution ini dan itulah salah satu alasan Soekarno “memakai kembali” Nasution dg mengangkatnya kembali sbg KSAD thn 1955, untuk melancarkan konsep DEMOKRASI TERPIMPIN setelah keduanya sepakat untuk kembali ke UUD45. MHT130813

Leave a Reply