KESIMPULAN DISKUSI AHOK VS DPRD

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Diskusi :APBD DKI JAKARTA, SIAPA SEBENARNYA YANG BEGAL

1. Bahwa kisruh yg terjadi antara Ahok dan DPRD tentang RAPBD DKI semestinya bisa diselesaikan secara baik baik dalam ruang pembahasan di DPRD sebagai tempat semestinya untuk membahas RAPBD, tanpa terburu buru dibawa ke ranah publik.

2. Bahwa kisruh terjadi karena diduga terjadi pengurangan anggaran yg cukup significant yg dilakukan oleh DPRD terhadap anggaran Pemda dan diduga ada penambahan anggaran di pos tertentu.Apapun situasinya dlm sistem ketatanegaraan kita ANGGARAN ITU MUTLAK HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DPR. Sementara itu DPRD merasa AHOK melakukan pelanggaran terhadap UU, dengan mengajukan secara sepihak RAPBD versinya ke Mendagri (bukan RAPBD yg dibahas bersama) sehingga DPRD mengajukan HAK ANGKET.

3. Bahwa kisruh DPRD/AHOK ini membawa “hikmah” tersendiri bagi rakyat karena dg kasus ini bisa dijadikan “pintu masuk” untuk membongkar segala bentuk kejahatan mafia anggaran diseluruh Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia.Bahwa APBD diduga disusun dg “skenario” uintuk bisa “dibegal” yg melibatkan oknum PEMDA, oknum DPRD dan oknum PENGUSAHA SWASTA. Sehingga bila diprosentasekan nilai kejahatan korupsi ini diduga 70% tanggung jawab eksekutif dan 30% tanggung jawab legislatif.

3. Bahwa dalam kasus DKI dg besaran anggarannya yg menggiurkan (73 triliun) maka banyak pihak yg berkepentingan . Termasuk kelompok2 kapitalis internasional dg sistem E BUDGETTING berkpentingan ikut “membegal” APBD DKI. Sehingga pertarungan antara Ahok vs DPRD dpt dipandang sbg pertarungan “begal lokal” yg dibacking oleh DPRD melawan “begal internasional” yg dibacking oleh Pemda/ Ahok.

4. Bahwa karena itu forum diskusi merekomendasikan :

4.1. Agar hak angket yg telah disetujui DPRD agar dilanjutkan
4.2. Agar BPK melakukan audit komprehensif(investigatif/factual) ataupun BPKP melakukan audit kinerja dan anggaran terhadap PEMDA DKI terutama terhadap anggaran yg telah lalu.
4.3.Agar pihak Kejaksaan/Kepolisian segera melakukan penyelidikan atas berbagai dugaan kejahatan mafia anggaran yg terjadi di APBD seluruh Indonesia khususnya yg di DKI Jkt.

4.4. Bahwa bila terjadi deadlock atas pembahasan RAPBD DKI, maka DKI Jakarta harus menggunakan APBD tahun sebelumnya/2014.

4.5. Bahwa masyarakat harus intensif mengawasi seluruh proses hukum dan proses politik yg sedang dan akan terjadi berkaitan dg kisruh AHOK/DPRD tsb tanpa overacting untuk membela salah satu pihak, sebelum proses tsb mendapatkan hasil yg adil bagi rakyat umumnya.

Demikian catatan kesimpulan DISKUSI PUBLIK Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta(IEPSH) dengan topik :
“APBD DKI , SIAPA SEBENARNYA YG BEGAL?” dg NARA SUMBER :
1.DR. Fuad Bawazier 2. Prof DR. Margarito Kamis,SH,MH 3.Uchok Sky Khadafi 4.Adhie Massardi 5.Salamuddin Daeng.Dilaksanakan pada
HARI : SENIN
TANGGAL : 09 Maret 2015 JAM. : 14.00 sd 17.00 TEMPAT. : Cafe PENUS Cikini Raya Jakarta Pusat.

Jakarta, 9 Maret 2015

M.Hatta Taliwang
Moderator Diskusi