KESIMPULAN DISKUSI TENTANG POLRI

KESIMPULAN DAN SARAN
DARI DISKUSI :” POLEMIK CALON KAPOLRI dan URGENSI PENATAAN KEMBALI KELEMBAGAAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN RI”

I. MASALAH MASALAH DI KEPOLISIAN YG TERUNGKAP DLM DISKUSI.

1.Dimata publik kinerja kepolisian masih dirasakan kurang memuaskan. Profesionalisme dan independensi Polri masih belum sesuai harapan. Polri belum sepenuhnya menjadi kepolisian sipil dengan orientasi pelayanan yang kuat kepada masyarakat. Pun demikian Polri masih terombang-ambing dalam tarikan kepentingan politik terutama menyangkut hasrat oknum Polri untuk memperoleh posisi dan jabatan tertentu dan keinginan politisi untuk menkooptasi Polri untuk kepentingan politik sesaat/pragmatis. Realitas citra Polri yang (masih) buruk di kalangan masyarakat disebabkan oleh sikap/perilaku personel kepolisian – karena pelanggaran disiplin – berupa penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (abuse of power), dan penyajian layanan yang tidak bermutu/prima. Penyalahgunaan wewenang terjadi karena pada personel Polri melekat atribut kekuasaan serta diskresi yang besar, sementara transparansi dan kontrol lemah.

2.Kelemahan Polri bukan semata-mata karena sikap/perilaku personel kepolisian, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari posisi Kapolri di bawah bayang-bayang politik. Karena posisi yang demikian, polisi (oknum) membangun kedekatan dengan para politisi untuk promosi karir dari bawah hingga level Kapolri, sementara proses promosi, baik dan buruknya, ditentukan oleh pejabat negara yang notabene adalah politisi

3.Dilapangan POLRI terkadang menampkkan diri sbg kekuatan refressif dan kurang berprikemanusiaan seperti yg diperlihatkan DENSUS 88, Dalmas dan Penyidik di Reserse.

4. Penyelidikan/penyidikan dlm bidang : KORUPSI, NARKOTIKA dan TERORISME serta kesibukan dlm penanganan KRIMINAL EKONOMI (fiskal,moneter,devisa, ilegal fishing, ilegal logging, ilegal mining dll) melibatkan banyak anggota POLRI sehingga fungsi utamanya menjaga ketertiban, keamanan masyarakat kurang optimal sehingga begal, perampokan, pemerkosaan dll di masyarakat terjadi di mana mana.

5.Harapan Prof Satjipto Rahardjo agar POLRI dan Mahasiswa Bersatu,maksudnya bila ada demo mahasiswa, polisi menjadi pengawal utama keselamatan dan keamanan mahasiswa namun yg terjadi malah polisi menjadi yg terdepan ber hadap hadapan dg mahasiswa bahkan smp terjadi korban.

6.Diakui/ disadari atau tidak diinternal Polri terjadi berbagai faksi kepentingan : ada yg berdasarkan suku,
agama,angkatan, kedekatan politik, kesatuan,kedekatan dg pemodal dll yg sangat mempengaruhi dinamika dlm pengambilan keputusan.Faktor2 tsb mempengaruhi kegaduhan yg berakibat terjadinya polemik dlm pemilihan KAPOLRI.

7.Diduga ada mafia proyek yg melibatkan oknum oknum Kepolisian,oknum DPR dan oknum Pengusaha

8.Diduga hubungan oknum oknum kepolisian dg oknum oknum TNI memburuk di buktikan dg berbagai insiden

9.Diindikasikan hubungan kerja dg Kejaksaan juga kurang baik

10.Tidak ada lembaga dan mekanisme pengawasan eksternal di tingkat lokal.

11. Dlm proses seleksi/rekrutmen masuk AKPOL menurut kalangan muda/mahasiswa dirasakan kurang fair/transparan. Dikawatirkan banyak kader muda bangsa yg potensial tidak ikut tersaring dg baik. Begitu juga dlm proses ikut pendidikan lanjutan di internal diduga terjadi proses kurang fair.

II.KESIMPULAN DAN SARAN

Kegaduhan dlm pergantian KAPOLRI terjadi karena Presiden dianggap kurang cermat dan TIDAK KONSISTEN dlm mengambil keputusan. Hasil kesepakatan dg DPR dipandang mengandung masalah2 konstitusional atau dlm bahasa aktifis : DPR TURUT TERSERET UPAYA DELEGITIMASI INSTITUSI KEPRESIDENAN YG DILAKUKAN SENDIRI OLEH SANG PRESIDENNYA, YAITU MENDELEGITIMASI INSTITUSI DPR DENGAN MENCABUT SENDIRI KEPUTUSAN PARIPURNA SOAL CALON KAPOLRI UNTUK DITUKAR GULING DENGAN KEPENTINGAN PARPOL.”

Meskipun demikian menurut salah satu narsum hasil pertemuan Presiden Jokowi DPR dipandang sbg KOMPROMI yg menyelamatkan INSTITUSI KEPOLISIAN.

I.Agar tidak terjadi lagi kegaduhan dlm setiap penggantian KAPOLRI maka PERLU PEMBENAHAN SISTEM.
Polisi harus fokus pada tugas dan fungsi utamanya sebagai penjaga dan pengawal keteriban serta keamanan masyarakat.menata diri menjadi kepolisian sipil yang makin kredibel, profesional, tidak militeristik, bebas dari kekuasaan dan politik dari manapun (independen), dan akuntabel baik secara hukum maupun publik

Secara garis besar diusulkan dlm rangka Penataan Struktur dan Fungsi Polri ditempuh beberapa langkah :
1.Hayati makna yg terkandung di alinea ke 4 Pembukaan UUD 45.

2. Dalami pasal 30 UUD RI PERUBAHAN 2000(Hasil Amandemen) tentang PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. UUNo 2/2002 Tentang Kepolisian Negara dan UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara

3.Perbaiki dan ubah ayat 4 pasal 30 UUD RI PERUBAHAN THN 2000(Hasil Amandemen)

4. Bentuk Dewan Pertahanan dan Keamanan Negara, buat KONSEPSI dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

5. Bentuk KEMENTERIAN KEAMANAN NEGARA

Disamping saran2 strategis tsb diatas banyak juga saran saran lbh teknis sbb :
1. Urusan yg berkaitan kriminal bidang ekonomi sebaiknya diserahkan saja ke Kejaksaan dan KPK
2.Urusan Densus 88 dan Anti Teror sebaiknya diserahkan ke TNI.

3.Urusan Narkoba ditangani Badan Narkoba Nasional (BNN) diisi oleh berbagai unsur : Polisi,TNI, Rohaniawan , Budayawan dll

4.Urusan Korupsi sebaiknya ditangani KEJAKSAAN dan KPK saja.

5. Peranan RESMOB dan INTELKAM POLRI agar lebih optimal.

6.Diusulkan penguatan peran dan fungsi KOMISI KEPOLISIAN misalnya dg memberi wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan KAPOLRI. Komisi ini dibawah Presiden dan tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan2, operasional dan pembinaan Polri. Bukan seperti sekarang Kompolnas seolah Humas Kepolisian.

Demikianlah beberapa masalah,kesimpulan dan saran dari Diskusi yg diselenggarakan oleh Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH)

HARI. : SELASA
Tanggal : 07 APRIL 2015
WAKTU. : Pkl 14.00 sd selesai
Tempat. : Cafe PENUS, Jln Cikini Raya Jakarta Pusat

NARA SUMBER
1.Irjen Pol Purn Prof DR Farouk Muhammad – MENGIRIM MAKALAH
2.Letjen TNI Purn Djadja Suparman(Mantan Pangdam/Pangkostrad)
3.Neta S Pane (Indonesian Police Watch/IPW)
4.Kisman Latumakulita (Wartawan Senior/Dir Eks Insitute for Strategic and Indonesian Studies(ISIS)
5.Andi Aulia Rahman (Ketua BEM UI)

Jakarta, 7 April 2015

Moderator : M.Hatta Taliwang