KONSOLIDASI TOKOH NASIONALIS

*CATATAN CATATAN HASIL KONSOLIDASI TOKOH NASIONALIS*
*_“KEMBALI KE KIBLAT BANGSA”_*
*Aula Dr Ir Soekarno, Kampus UBK Jakarta,20 November 2016*

*Topik*
*1.Merespon Penanganan Kasus Penistaan Agama*

*2.Membedah Permasalahan Yang muncul Pasca Amandemen UUD 45*

*3.Menilai Ulang Posisi dan Strategi Bangsa Dalam Persaingan Global*
Pengantar Diskusi Konsolidasi
*DR.(HC).Hj.Rachmawati Soekarnoputri, SH.*
Forum diskusi ini bermaksud untuk merapatkan barisan seluruh elemen bangsa perihal persoalan-persoalan yang tengah melilit Indonesia sebagai bangsa yang besar. Kronisnya persoalan bangsa saat ini sebagai dampak dari UUD 2002 hasil amandemen yang sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila dan harapan para pendiri bangsa. Tidak ada kata lain, solusinya adalah kembali pada UUD 1945 yang asli. Banyak alasan kenapa harus kembali kepada UUD 1945 asli, beberapa diantaranya yaitu;

Kondisi Indonesia saat ini mirip dengan era kolonial (pernyataan Bambang Brojonegoro- Kepala Bappenas RI), dimana Indonesia tidak berdaya untuk mempertahankan seluruh pengelolaan sumber daya alam yang di eksploitasi habis oleh pihak asing. Kapitalis barat dan timur secara terang benderang sudah menggerus habis seluruh potensi bangsa melalui sistem yang mereka bangun untuk menguasai Indonesia pada berbagai sektor vital bangsa ini. Indonesia sudah tersandera oleh kelompok-kelompok yang memiliki akses luar biasa dalam mengatur seluruh sistem negara untuk kepentingan global. Model Liberal kapitalistik yang tengah mengungkung Indonesia saat ini sudah ‘menodai dan menciderai’ amanat Proklamasi dan UUD 1945.

Penistaan agama oleh penguasa yang fasis, menjadi tontonan rakyat yang tidak lagi mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan dan kehidupan serta kenyamanan seluruh umat beragama di Indonesia. Ironisnya, penguasa justru memutarbalikkan fakta, terjadinya dikotomi antar kelompok agama dan nasionalis serta memperlihatkan manuver-manuver politik untuk mempertahankan ‘sang penista agama’ agar terhindar dari jerat hukum. Fakta ini jelas mengobrak-abrik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah ditanam secara arif dan bijaksana dan kokoh oleh para pendiri bangsa sejak Indonesia merdeka.

Kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh penguasa rezim ini sudah mengarah pada penghancuran Indonesia secara terstruktur dan ter-sistem dengan rapi. Soekarno, sejak tahun 1957, sudah mengingatkan kepada kita semua ‘waspada terhadap bentuk imperialisme global dan kuning, yang akan menghancurkan Indonesia’.

Penguasa sudah melakukan politik adu domba dengan sangat transparan dan diungkapkan secara jelas. Aksi damai bela Islam tanggal 04 November 2016 yang secara damai, tertib dan santun dilakukan oleh 2 juta lebih untuk menuntut tegaknya keadilan bagi penista agama, namun diputarbaikkan sebagai bentuk perlawanan rakyat guna menjatuhkan rezim kekuasaan Jokowi. Fitnah terjadi dimana-mana dan umat Islam yang menjadi korban. Tetapi, gerakan paham komunisme yang kini sudah mulai masuk ke Indonesia secara massif dan ter-struktur, dibiarkan masuk dengan sebebas-bebasnya. Hal ini ditandai dengan gelombang orang-orang etnis Cina yang di import masuk ke Indonesia sebagai buruh di berbagai sektor ekonomi, secara bergelombang masuk dengan bebas, dan semuanya telah memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal, bisa saja mereka adalah para intelejen yang memang sengaja dikirim masuk ke Indonesia.

Dosa-dosa politik rezim penguasa Jokowi sudah sangat kronis. Kerusakan sistem tatanegara, menumpuknya hutang negara yg sdh melewati 4000 triliun, akal-akalan kebijakan ‘Tax Amnesty’ yang sejatinya hanya melindungi para perampok uang rakyat, masalah korupsi besar-besaran, projek infrastruktur terbengkalai dan hampir seluruhnya dikerjakan oleh pihak asing, hingga beredarnya uang yang ber-logo palu arit dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang menyimpang.
Kondisi Indonesia yang sudah demikian terpuruk, jelas mencerminkan kegagalan Jokowi sebagai Presiden RI dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan amanat Proklamasi dan UUD 1945. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang menjadi dasar bahwa Indonesia harus kembali kepada kiblat bangsa yaitu dengan cara mengembalikan fungsi negara pada pondasinya semula yaitu kembali ke UUD 1945 asli, serta rezim Jokowi yg pembohong dan berkhianat harus dimakzulkan, melalui Sidang Istimewa MPR RI karena sudah terlalu banyak kebijakan-kebijakannya yang menyimpang.
*Pengantar Moderator*

*Dr.Syahganda Nainggolan*
Soekarno pernah mengatakan bahwa kaum di Indonesia terbagi atas 3 (tiga) kaum yaitu kaum massale (massal), kaum anarkis, kaum progresif revolusioner. Saat ini, kita merupakan kaum progresif revolusioner yang sama-sama terpanggil oleh dinamika sejarah Indonesia yang hampir tenggelam. Kita datang untuk bangkitkan kembali bangsa Indonesia yang besar, yang sudah carut-marut oleh berbagai kebijakan-kebijakan rezim penguasa yang salah.

Saat ini, mereka hanya bicara tentang keberagaman dalam format ke-Bhineka-an, tapi mereka tidak mengedepankan Tunggal Ika yang menjadi perekat seluruh keberagaman dalam satu wadah yaitu Persatuan Indonesia. Kembali kepada kiblat bangsa sama artinya dengan kembali kepada cita-cita bangsa yang telah dimanatkan oleh Proklamasi dan UUD 1945 yang menjadi arah ber-bangsa dan ber-negara.

Polemik teranyar saat ini ‘soal penistaan agama’ yang dilakukan oleh Ahok. Umat Islam menggeliat dengan turun ke jalan menuntut penegakkan keadilan bagi penista agama. Ahok merupakan aggressor yang melumpuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan men-degradasi salah  satu pemilik sah negeri ini yaitu umat Islam, melumpuhkan eksistensi Indonesia, dan Indonesia sudah terjajah secara komprehensif oleh pihak-pihak asing yang dibiarkan masuk secara bebas oleh rezim penguasa saat ini.
*Pendapat-Pendapat Tokoh*
1.

*LaksamanaTNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno*
Terkait masalah Ahok bukan terletak pada persoalan etnis Tionghoa, bukan pada Kristen, bukan terkait PilGub 2017, namun rakyat menuntut proses hukum penista agama ditegakkan. Hal ini ada diskriminasi terhadap Ahok. Paska ditetapkan sebagai tersangka, berbuat kembali penistaan berikutnya yaitu dengan menuduh bahwa Aksi Bela Islam 04 November 2016 lalu dibiayai dan pendemo dibayar sebesar 500 ribu rupiah untuk ikut aksi tersebut. Jelas ini penghinaan dan penistaan terhadap umat Islam. Gerakan 411 adalah gerakan Al Maidah 51 yang dikendalikan oleh Allah SWT. Tidak ada sipapun yang sanggup untuk menggerakkan 2 juta lebih umat Islam turun ke jalan dengan segala ke-ikhlasannya kecuali Allah SWT, apalagi difitnah dengan cara dibayar, siapa orang yang sanggup melakukan itu.

Era reformasi tidak membawa pada kemaslahatan rakyat Indonesia. Pancasila sudah di degradasi menjadi pilar-pilar. Pancasila harus kembali menjadi falsafah hidup. Indonesia sudah dikepung oleh kapitalis, dan ini yang membuat Indonesia tidak bisa lepas dari genggaman asing, aseng, asong dan dapat ber-indikasi pada gangguan ancaman yang merongrong NKRI. UUD 2002 telah diamandemen sebanyak 4 kali, ada keinginan untuk amandemn ke-5. Ini yang tidak kita setujui, karena jika kita menyetujui, maka kita secara tegas mengakui 4 (empat) amandemen sebelumnya. Secara tegas kita menyatakan bahwa harus kembali ke UUD 1945 asli, perubahan-perubahan yang telah dikaji dapat dimasukkan dalam addendum. Saat ini para purnawirawan telah bersatu dan mendirikan secretariat bersama yang akan melakukan kajian-kajian secara komprehensif dan tindakan nyata untuk kembali ke UUD 1945 asli. Revolusi yang kita lakukan adalah merubah cara berfikir (mindset) secara cepat.

 

2.

*Heppy Trenggono*
Banyak orang yang meragukan perjuangan kembali ke UUD 1945, dianggap sesuatu hal yang tidak mungkin. Padahal sejak kemerdekaan, Indonesia pernah berganti UUD sebanyak 5 (lima) kali. Saatnya kembali ke UUD 1945 asli. Persoalan rezim kapitalis, penistaan agama oleh Ahok dan kembali ke UUD 1945 harus diperjuangan dalam ‘satu tarikan nafas’. Kita harus mengandeng seluruh elemen bangsa yaitu Islam, Nasionalis dan TNI untuk memperjuangankan kembali ke UUD 1945 asli. Memaksa kembali ke UUD 1945 bukanlah inkonstitusional, bukanlah gerakan makar, tapi merupakan gerakan mengembalikan harkat, martabat dan jati diri bangsa Indonesia.
3.

*Sri Bintang Pamungkas*
Bung Karno sudah melihat bahaya imperialisme kuning dan global sejak lama. Jokowi dan Ahok adalah 2 (dua) sejoli yang melakukan pembagian kerja secara nasional dan DKI dalam memuluskan imperialisme kuning di Indonesia. Tanggal 20 Oktober 2014, Jokowi dilantik sebagai Presiden RI ke 7. Bulan November 2014 Jokowi sudah bicara akan membentuk poros maritim dan tol laut. Ini merupakan alur laut untuk masuk ke Indonesia, ini merupakan ancaman besar bagi NKRI. Sebagaimana halnya Jepang menghabiskan Belanda dalam satu pekan. Jokowi mengundang penjajah untuk masuk ke Indonesia dengan konsep poros maritim dan tol laut.

Tugas Ahok adalah DKI harus dikuasai Cina dengan cara warga Cina bisa menghuni 17 pulau. Ahok adalah jalan masuk bagi imigran-imigran Cina yang akan masuk ke Indonesia dan dimulai dari Jakarta. Ini sebuah konspirasi Cina yang akan menguasai Indonesia. Dalam khutbah Ahok di berbagai tempat dan gereja, bahwa NKRI adalah Negara Kristen Republik Indonesia. Surah Al Maidah 51 merupakan cara Allah SWT mengingatkan bangsa Indonesia bahwa negara terancam, dan hal ini soal hidup matinya NKRI. Ancaman yang diungkapkan Bung Karno benar adanya, dan jaringan perlawanan sudah terbuka secara lebar. Kita cinta perdamaian, tapi kita lebih cinta kemerdekaan dengan cara tuntut 3 (tiga) hal yaitu Kembali ke UUD 1945 asli, mengganti rezim Jokowi dan bentuk pemerintahan transisi.

 

4.

*Permadi*

Kerusakan di Indonesia tidak bisa diselesaikan secara hukum, penegak hukum sudah terbeli oleh Cina dan cukong-cukong. Narkoba sudah demikian menggila, import narkoba sudah terjadi dimana-mana, bahkan terungkap masuk melalui jalur projek reklamasi yang tengah dibangun. Bung Karno secara lantang mengatakan bahwa “ Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri“. Bambu runcing merupakan simbol revolusi, dan revolusi harus digelar setelah tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan jatuhnya rezim Jokowi dan kita harapkan Jokowi jatuh, maka penguasaan  Cina atas Indonesia akan runtuh. Revolusi menjadi mungkin karena hal yang mustahil secara konstitusi dilakukan, Dekrit Presiden lebih pasti lagi tidak mungkin, maka revolusi rakyat-lah yang paling memungkinkan untuk kembali ke UUD 1945 asli. Dahulu, siapa yang menyangka akan terjadi revolusi di Indonesia, namun Tuhan memasukkan roh keberanian kepada seluruh bangsa Indonesia untuk merdeka.

Ahok ‘penista agama’ harus ditangkap, sama halnya ketika Permadi, Arswendo Atmowiloto, Lia Eden dituduh menista agama, langsung ditangkap paska ditetapkan sebagai tersangka, dan harus dibatalkan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Tersangka itu sama saja dengan penjahat, dimana penjahat tidak bisa menjadi pemimpin. Bagaimana Ahok sang penjahat tetap menjadi calon dan nantinya bisa saja menjadi pemimpin Ibukota?.
5.

*Mulyadi (Ketua Umum PB HMI)*
Kader-kader HMI diciduk dan ditangkap tanpa melalui mekanisme hukum yang ada. Hanya ada di rezim Jokowi mekanisme penangkapan seperti ini, dimana pembungkaman aktifis-aktifis, penghentian kader-kader mahasiswa sebagai penggerak perubahan. Kondisi ini sangat mirip dengan cara-cara komunis yang meluluhlantakkan segala bentuk pergerakan apapun tanpa pandang bulu dan dengan cara yang kasar. Sudah saatnya melakukan revolusi. Kita siap dan tidak takut menjadi pejuang Indonesia, penerus kemerdekaan Indonesia.
6.

*NURRAKHMAN (KAMMI*)
Kami sudah prediksi akan terjadinya perang opini di dunia maya (Cyber Proxy) terkait jelang gerakan aksi 411. Dan kami telah persiapkan pasukan siber (Cyber Army) yang akan terus melawan gerakan-gerakan anti perubahan, fitnah dan lainnya yang dilakukan oleh grup anti perubahan, pendukung Ahok dan lainnya.

 

7.

*AHMAD DHANI*

Forum ini harus ada tindak lanjutnya (Follow-up), jadi tidak hanya sekedar selesai di forum ini. Banyak hal yang harus dilakukan dengan secepat-cepatnya. Bangsa dan umat sudah berada pada puncak kesabaran yang tinggi.
8.

*LIEUS SUNKARISMA*(Tokoh Tionghoa dan Budha).

Revolusi berharap bisa dimulai dari ruangan forum ini dan tidak hanya teriak-teriak disini. Saya optimis semuanya bisa berjalan dengan baik. Pasukan Ahok tidaklah banyak, tapi memang memegang seluruh sistem di negeri ini. Saya dulu sangat bangga Ahok – Orang Cina bisa jadi Gubernur di Ibukota. Namun, saat ini sayalah orang yang benci dengan Ahok, karena mulut dan kelakuannya kurang ajar, tidak mencerminkan sebagai seorang Nasrani sejati serta orang Cina yang baik.

Demo 411 adalah gerakan nyata dan saya sangat terharu bahwa uamat Islam tunjukkan kekuatannya yang luar biasa namun tetap tenang, tertib, damai tapi sangat mengigit dalam memperjuangkan keadilan tanpa dendam dan anarkis. Ahok memang orang yang paling kurang ajar, kita sebagai non pribumi dan non muslim harusnya bersyukur tinggal di Indonesia aman dan tentram dan Islam sangat toleran melindungi minoritas. Ahok telah menghina Islam sebagai mayoritas dan wajar umat Islam marah. Ahok dan pendukung-pendukungnya, jangan ajarkan kami tentang Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, kami sudah paham itu semua sejak lama, dan kami sudah melaksanakan itu semua. Aksi 02 Desember 2016 nanti kita hadiri semua,harus ditegakkan, konglomerat yang dukung dan melindungi Ahok juga harus kita boikot semuanya. Mereka sudah kurang ajar semua.
9.

*LetJend TNI (Purn) Syarwan Hamid*

Kita harus berjuang sampai Ahok ditahan dan harus tuntas. Kasus Ahok ini bukan hanya sekedar penistaan agama saja, namun menjadi jalan masuk bagi potensi PKI dan lain-lain ingin muncul dan menguasai Indonesia. Pastinya ada yang kendalikan dan kekuatan besar yang mengatur ini semua. Hal yang harus dilakukan yaitu perkuat perencanaan dalam setiap aksi gerakan, kita tidak tahu sampai batas mana toleransi TNI/POlri terhadap gerakan ini. Jadi, secara kerja-kerja intelijen, gerakan ini sangat besar, tetapi harus terorganisir dengan baik. Tujuan yang telah disepakati baik secara umum maupun detail harus benar-benar di hitung secara cermat. Jangan sampai terjadi provokasi yang tidak kita ketahui dan antisipasi. Cost harus dihitung dengan cermat, jangan sampai terjadi ketidakseimbangan antara gerakan dan potensi korban yang akan timbul.
10.

*DR Fuad Bawazier*

Sungguh mengherankan dimana Pemerintah menyatakan bahwa perekonomian saat ini dikatakan Defisit Keseimbangan Primer. Pemahaman Defisit Keseimbangan Primer itu artinya bikin hutang baru untuk bayar bunga hutang lama, bukannya hutang untuk bayar hutang. Ini sama saja artinya bahwa Indonesia memiliki hutang yang lebih banyak dengan penerapan Defisit Keseimbangan Primer tsb. Oleh karenanya, seluruh elemen bangsa harus berjuang untuk mendesak penyelesaian masalah-masalah negara yang sudah akut ini. Tidak independennya seluruh penegak hukum, lemahnya pengelola kebijakan perekonomian negara membuat Indonesia semakin terpuruk sampai titik nadirnya. Potret ini akan mengancam kedaulatan negara, dan rusaknya sistem tatanegara. Perlu sinergitas yang kuat seluruh elemen bangsa untuk sama-sama memikirkan solusi dlm kondisi rusaknya negara Indonesia.

 

11.

*Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi*

Hal yang harus dicermati bahwa isu kekinian tentang Indonesia ada 2 (dua) isu besar dan strategis yaitu tidak berperannya penegakan hukum di negeri ini dan perekonomian Indonesia yang sudah tersandera dan terjajah oleh kekuatan asing. Relasinya dengan UUD 1945 dalam prakteknya yaitu perekonomian yang dikuasai oleh kuning dan putih. Justru yang harus kita perhatikan bukan hanya kuning, kerana mereka berupaya menguasai secara fisik, tetapi kelompok putih lebih pada penguasaan sistem dan lebih dalam pengaruh penguasaannya. Jadi kita jangan hanya terpaku oleh kekuatan kuning, justru kekuatan putih yang lebih berbahaya. Kelompok putih ada di dalam kekuasaan dari periode Presiden  Soeharto hingga kini, mereka diam tapi gerakannya sangat luar biasa. Isu politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan, ibarat mata uang ekonomi dan politik selalu berjalan bersamaan dan berdampak pada negara dan kesejahteraan serta kedaulatan bangsa.

Pertanyaannya, bagaimana konstruksi ekonomi dan politik dalam manademen UUD 2002? Konteks ini yang harus kita cermati, agar penyimpangan tidak terlalu dalam menusuk sistem tatanegara kita, dan ini yang harus kita luruskan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam forum ini yaitu;

Isu kekinian yang harus dicermati terkait dengan negara kekauasaan (Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 2 ayat 1 UUD 1945) dengan objek hukumny kasus Ahok sebagai jalan masuk persoalannya.

UUD 1945 harus dikupas tentang keterkaitan bahaya perusakan dan ancaman dari kelompok kuning, hitam, putih dan sebagainya harus ter-integrasi seluruhnya dan tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain, karena ini menyangkut sistem.

Waktu yang sangat pendek pasca Aksi 411 sebagai gerakan fenomenal atau gerakan yang membuka seluruh persoalan bangsa secara terbuka. Apa bisa dijamin isu-isu ini tidak bocor? Sehingga tujuan akhirnya akan tercapai. Harus dipahami bahwa aksi 411 sudah terekam dan dipantau langsung oleh 9 (Sembilan) media asing dengan konstruksi isu pertarungan Islam versus Kristen. Ini yang berbahaya, bagaimana pantauan intelejen perihal masuknya intelejen Cina yang disinyalir sudah banyak berkeliaran di negeri ini.

Forum ini jangan sampai mendiskreditkan peran sekecil apapun dari teman sebarisan dlm perjuangan . Bicara konsolidasi jangan pernah turunkan level kontribusi teman sekecil apapun itu. Peluang gagal dan bocornya akan besar jika kita mengecilkan kontribusi teman.

Upaya besar yang dilakukan umat Islam dan kita semua pada Aksi 02 Desember 2016 nanti adalah dalam rangka meng-utuh-kan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan jangan keluar dari format itu.
12.

*MS Ka’ban*

UUd 1945 hasil dari perjuangan revolusi, jadi mengembalikannya harus dengan revolusi. Tidak mungkin dikembalikan dengan tidak revolusioner, harus ada pemicu (trigger) yang terus dibangun. Kembali ke UUD 1945 harus total, jika masih ada keraguan maka perjuangan kembali ke UUD 1945 akan sia-sia. Revolusi di tahun 1945 yang berjuang melawan penjajah adalah pribumi, yang menjadi korban adalah pribumi, namun setelah merdeka kemana pribumi?. Pribumi adalah tuan dinegerinya sendiri dan dibangun oleh sebuah nasionalisme atas rasa senasib dan rasa saling ketergantungan satu sama lain. Hingga kini hutan Indonesia sebanyak 137 ha di curi oleh asing/aseng dengan pura-pura legal, ini harus dikembalikan kepada pribumi.

Forum ini harus tegas terhadap Kapolri yang kerap mengatakan bahwa gerakan umat Islam dalam penegakkan hukum selalu dikaitkan dengan ‘inkonstitusional dan akan disikat habis’, ‘ada agenda lain dibalik tuntutan terhadap Ahok’ dan lain-lain. Kapolri harus segera tangkap Ahok dan pendukung-pendukungnya. Kapolri jangan membuat dikotomi antara agama, nasionalisme dan ancaman terhadap NKRI. Penyataan-pernyataan Kapolri jangan pojokkan umat Islam menjadi tertuduh, oleh karenanya Kapolri harus diluruskan.
13

*Taufan Putrev Korompot* (Ketum DPP IMM)

Demokrasi Pancasila secara substansi telah lumpuh dan mati, penegakan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Demokrasi saat ini adalah demokrasi zombie dan semu. Sistem ekonomi Indonesia sudah liberal kapitalistik, fakta yang kita lihat saat ini yaitu terdapat 120 lebih Undang-Undang liberal kapitalistik, minoritas menguasai hampir seluruh sumberdaya Indonesia. Kerusakan negeri ini bukan hanya pada sektor ekonomi, namun sudah menjalar pada budaya dan pendidikan sebagai konsekuensinya. Tidak ada jalan lain selain kembali ke UUD 1945, rubah sistem dan ganti rezim penguasa dholim.
14.

*DR M Laode Dahrin*

Paradigma Politik saat ini menunjukkan terdapat musuh bangsa yang jelas yaitu;

Sistem Demokrasi Korporasi

Etnis Cina.  Ahok adalah musuh bangsa.

Cina komunis setan alas adalah musuh bangsa saat ini. Masuknya 10 juta pekerja Cina menjadi (live Agent) untuk komuniskan Indonesia. Hal ini dibawah kendali Badan IntelIjen Cina.

Pemimpin negeri ini adalah boneka-boneka bodoh.

Konsepnya adalah tegakkan kembali Trilogi Pribumisme; Pribumi Pendiri NKRI , Pribumi Pemilik NKRI  dan Pribumi adalah Penguasa NKRI .
Pengaruh MSS dan MID serta ECI semakin kuat melindungi Ahok dengan menggunakan dalil hukum yang dirasionalisasi. Misalnya ikut  pilkada, tidak ada niat menista agama Islam, tidak akan menghilangkan barang bukti.
Jokowi mengabaikan kehormatan Agama Islam yang dianut oleh sejumlah besar pemilihnya, Jokowi tampak menjadi Boneka Cina komunis dan Eci. Pribumi pendiri, pemilik, dan penguasa NKRI tetapi parpol Nasdem, Hanura, Golkar, dan PDIP memberikannya kepada Ahok Eci pengkhianat, kafir besar, iblis besar, dan biadab.
Inilah masalah NKRI yang sangat berat guna diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Resolusi konflik: Ahok hrs ditangkap, ditahan, dan dipenjarakan agar adil. Ahok sudah berstatus tersangka kasus SARA yang sangat berat, namun polisi masih memberikan keleluasaan Ahok  berkeliaran dan boleh ikut Pilkada serta menambah fitnah pendemo 411 dibayar Rp. 500.000. Jokowi dituntut mundur dan atau pemerintahanya status quo. Dalam transisi kekuasaan otoritas sipil, DPR-MPR agr melakukan sidang istimewa menyerahkan otoritas sipil kepada militer guna stabpolkamnas dengan tugas menyelenggarakan Pemilu selama 18 bulan, militer tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan, militer mengembalikan otoritas sipil bersarkan pemenang Pemiliu.
Itu yang harus segera dilakukan sebagai aplikasi NKRI harga mati yang menjadi moto Militer, rakyat, dan DPR MPR dewasa ini. Tanpa itu  2 x 5 tahun lagi kekuasaan Pribumi atas NKRI akan jatuh di tangan Eci dan Cina Komunis melalui saluran demokrasi bagai Singapura meng-aneksasi negara Melayu.
15.

*Habil Marati*

Semua pergerakan akan sukses jika isunya kuat. Harus diakui isu Al Maidah 51 sangat kuat dan dapat menggerakkan juta-an massa Islam mengepung Istana. Forum ini harus jelas isu-nya, konsolidasi dengan umat Islam harus terus menyatu. Islam itu pasti nasionalis, jadi jangan dipisahkan antara Islam dan nasionalis. Apalagi saat ini banyak dikotomi dan isu-isu yang sengaja dibenturkan Islam versus Nasionalis. Konteks ini yang harus kita kaji dan cermati bersama-sama. Kita harus belajar dari reformasi.
16.

*M.Hatta Taliwang*

Meminta kritik dan saran tentang bukunya *SELAMATKAN NKRI, KEMBALI KE UUD45 ASLI.* Disitu dimuat argumen POLITIK,HUKUM,EKONOMI DAN FILOSOFIS MENGAPA KITA HARUS KEMBALI KE UUD45 ASLI.
Juga ada papernya yg menelanjangi PERAN PEMILIK MODAL DLM MENGENDALIKAN 12 INSTRUMEN/ INSTITUSI  UNTUK MELAHIRKAN PRESIDEN BONEKA DLM SISTEM DEMOKRASI LIBERAL. Sehingga kalau tdk kembali ke sistem UUD45 ASLI  maka praktis selamanya PEMILIK MODAL YANG MENGATUR NKRI. Bukan Kedaulatan Negara atau Kedaulatan Rakyat yg berjaya tetapi Kedaulatan Pemilik Modal. Dlm sistem yg dikendalikan pemilik modal maka mayoritas rakyat akan makin tersingkir miskin dan menjadi aborigin.
*KESIMPULAN*

Seluruh masukan dan saran dari seluruh peserta Konsolidasi Tokoh Nasionalis “Kembali Ke Kiblat Bangsa” akan menjadi rujukan yang akan di elaborasi kembali menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari hasil forum diskusi pertama ini.
*Penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok harus terus diperjuangkan, hingga Ahok tersangka penista agama ‘ditangkap dan dipenjara’.*
*Pembahasan dan langkah-langkah strategis Kembali ke UUD 1945 asli akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk merumuskan secara detail poin-poinnya secara komprehensif.*
*Membangun konsolidasi program-program secara progresif revolusioner bersama dengan Islam, Nasionalis dan TNI*
*Sepakat melaporkan Ahok ke Kabareskrim terkait dengan tuduhan bahwa Ahok menyatakan bahwa ‘pendemo dibayar 500.000 rupiah pada Aksi Bela Islam II tanggal 04 November 2016 lalu’.*
*Melaporkan dan mempertanyakan kepada pihak terkait terhadap persoalan kebenaran logo ‘Palu dan Arit’ pada pecahan uang 2.000, 5.000 dan 100.000 rupiah.*
Jakarta, 20 November 2016

Notulis Pertemuan
*RACHMAD SOFIAN*
A/n Pelaksana Pertemuan

Konsolidasi Tokoh Nasionalis
*M.Hatta Taliwang.*