Lahan di Indonesia Dibawah Kekuasaan Asing

m-hatta-taliwang

Jakarta (Indowarta.co) – Total luas lahan di Indonesia hampir semuanya dikuasai asing. Negeri ini semakin dibawa pada penguasaan asing karena hampir seluruh peraturan perundang-undangan dibuat atas perintah asing untuk mewadahi kepentingan asing.

“Sekitar 42 juta hektar pertambangan dikuasai asing, 95 juta hektar minyak dan gas dikuasai asing, 32 juta hektar kehutanan, dan 9 juta hektar perkebunan sawit. Luas keseluruhan mencapai 178 hektar sebagian besar dikontrol oleh perusahaan asing. Padahal luas daratan Indonesia sekitar 195 juta hektar,” demikian kata Ketua Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng, di Galeri Cafe, Senin (12/11).

Selain itu, Salamudin menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh investasi luar negeri yang semakin mendorong penguasaan sumber daya alam, keuangan, perbankan oleh modal asing.

“Sedikitnya 95 persen kegiatan investasi mineral dikuasai dua perusahaan Amerika Serikat yaitu PT Freeport Mc Moran dan PT Newmont Corporation. 48 persen migas dikuasi oleh Chevron,” ujarnya.

Salamudin menambahkan, pertumbuhan ekonomi didorong ekspor bahan mentah. Ekspor hasil tambang, mineral, migas, hasil perkebunan dan hutan.

“Pemerintah gagal dalam membangun industri, infrastruktur yang menopang indstri dan sumber energi yang memadai. Kebijakan pemerintah mengeluarkan Permen ESDM no.7 tahun 2012 yang menetapkan bea keluar ekspor untuk komoditas pertambangan sebesar 20 persen semata-mata untuk memburu pajak dalam rangka untuk menutup defisit APBN, bukan dalam rangka membangun industri nasional,” tegasnya.

Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menggunakan sumber-sumber tersebut akan berdampak semakin merosotnya kesejahteraan rakyat.

“Kesenjangan sosial yang semakin tinggi antara si kaya dan si miskin, serta tergerusnya kedaulatan nasional oleh modal dan investor asing,” jelasnya.

Sementara itu LBH Nusantara Effendi Saman mengatakan, investasi asing masuk ke Indonesia bermula sejak tahun 1967.

“Aturan tentang kontrak dan investasi asing mulai diterapkan oleh rezim Orde baru. Ini bisa dilihat dari kemiskinan dan penderitaan yang besar pada masa itu,” katanya.

Effendi menambahkan, memasuki era reformasi penanaman modal asing dan penguasaan terhadap sumber daya alam makin mudah serta meluas.

“Sejak reformasi aturan itu makin dipermudah. Bisa dilihat dari tidak adanya penentuan pembagian hasil kekayaan alam antara asing dan Indonesia,” ujarnya.

Effendi mencontohkan, untuk hasil kekayaan alam di Freeport saja, Indonesia hanya diberikan 1 persen.

“Sangat menghkawatirkan, untuk hasil dari Freeport Indonesia hanya kebagian 1 persen dibandingkan asing. Ini sungguh mengecewakan. UU Penanaman Modal juga tidak mengatur pembagian hasil kekayaan alam negeri kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang mengatakan, sumber daya alam negara dipertukarkan secara murah dengan kedaulatan negara.

“Ini terlihat dalam kasus blok Mahakam, kasus Freeport, Newmont, Churcill dan terakhir blok Tangguh,” katanya.

Untuk Blok Tangguh, Hatta menyesalkan SBY pergi ke Inggris diindikasikan menjual negara dan harga diri bangsa yakni memberikan izin pengembangan Train 3 Blok Tangguh.

“Kunjungan Presiden SBY ke Inggris juga membawa rombongan dari Kementerian ESDM yang diindikasikan adanya pembicaraan dengan British Petroleum. Jelas SBY menjual negara dan harga diri bangsa kita,” ucapnya.

Hatta menjelaskan, British Petroleum mengincar blok Tangguh yang banyak potensi Migas.

“Kepentingan British Petroleum soal gas Tangguh juga termasuk. Karena keuntungan blok Tangguh bisa mencapai Rp 140 triliun,” tutupnya. (IB).

http://www.indowarta.co/detail-2806-lahan-di-indonesia-dibawah-kekuasaan-asing.html

Leave a Reply