KESIMPULAN DISKUSI AHOK VS DPRD

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Diskusi :APBD DKI JAKARTA, SIAPA SEBENARNYA YANG BEGAL

1. Bahwa kisruh yg terjadi antara Ahok dan DPRD tentang RAPBD DKI semestinya bisa diselesaikan secara baik baik dalam ruang pembahasan di DPRD sebagai tempat semestinya untuk membahas RAPBD, tanpa terburu buru dibawa ke ranah publik.

2. Bahwa kisruh terjadi karena diduga terjadi pengurangan anggaran yg cukup significant yg dilakukan oleh DPRD terhadap anggaran Pemda dan diduga ada penambahan anggaran di pos tertentu.Apapun situasinya dlm sistem ketatanegaraan kita ANGGARAN ITU MUTLAK HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DPR. Sementara itu DPRD merasa AHOK melakukan pelanggaran terhadap UU, dengan mengajukan secara sepihak RAPBD versinya ke Mendagri (bukan RAPBD yg dibahas bersama) sehingga DPRD mengajukan HAK ANGKET.

3. Bahwa kisruh DPRD/AHOK ini membawa “hikmah” tersendiri bagi rakyat karena dg kasus ini bisa dijadikan “pintu masuk” untuk membongkar segala bentuk kejahatan mafia anggaran diseluruh Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia.Bahwa APBD diduga disusun dg “skenario” uintuk bisa “dibegal” yg melibatkan oknum PEMDA, oknum DPRD dan oknum PENGUSAHA SWASTA. Sehingga bila diprosentasekan nilai kejahatan korupsi ini diduga 70% tanggung jawab eksekutif dan 30% tanggung jawab legislatif.

3. Bahwa dalam kasus DKI dg besaran anggarannya yg menggiurkan (73 triliun) maka banyak pihak yg berkepentingan . Termasuk kelompok2 kapitalis internasional dg sistem E BUDGETTING berkpentingan ikut “membegal” APBD DKI. Sehingga pertarungan antara Ahok vs DPRD dpt dipandang sbg pertarungan “begal lokal” yg dibacking oleh DPRD melawan “begal internasional” yg dibacking oleh Pemda/ Ahok.

4. Bahwa karena itu forum diskusi merekomendasikan :

4.1. Agar hak angket yg telah disetujui DPRD agar dilanjutkan
4.2. Agar BPK melakukan audit komprehensif(investigatif/factual) ataupun BPKP melakukan audit kinerja dan anggaran terhadap PEMDA DKI terutama terhadap anggaran yg telah lalu.
4.3.Agar pihak Kejaksaan/Kepolisian segera melakukan penyelidikan atas berbagai dugaan kejahatan mafia anggaran yg terjadi di APBD seluruh Indonesia khususnya yg di DKI Jkt.

4.4. Bahwa bila terjadi deadlock atas pembahasan RAPBD DKI, maka DKI Jakarta harus menggunakan APBD tahun sebelumnya/2014.

4.5. Bahwa masyarakat harus intensif mengawasi seluruh proses hukum dan proses politik yg sedang dan akan terjadi berkaitan dg kisruh AHOK/DPRD tsb tanpa overacting untuk membela salah satu pihak, sebelum proses tsb mendapatkan hasil yg adil bagi rakyat umumnya.

Demikian catatan kesimpulan DISKUSI PUBLIK Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta(IEPSH) dengan topik :
“APBD DKI , SIAPA SEBENARNYA YG BEGAL?” dg NARA SUMBER :
1.DR. Fuad Bawazier 2. Prof DR. Margarito Kamis,SH,MH 3.Uchok Sky Khadafi 4.Adhie Massardi 5.Salamuddin Daeng.Dilaksanakan pada
HARI : SENIN
TANGGAL : 09 Maret 2015 JAM. : 14.00 sd 17.00 TEMPAT. : Cafe PENUS Cikini Raya Jakarta Pusat.

Jakarta, 9 Maret 2015

M.Hatta Taliwang
Moderator Diskusi

5(LIMA) TAHUN LAGI KPK MESTI DIBUBARKAN !

5(LIMA) TAHUN LAGI KPK MESTI DIBUBARKAN !
Oleh : M.Hatta Taliwang

1. KPK adalah lembaga SEMENTARA yg dibentuk karena lembaga hukum seperti KEJAKSAAN / KEPOLISIAN dianggap TIDAK MUMPUNI dlm melakukan penegakan hukum.

2. Kesementaraan/kedaruratan status KPK mengandung pesan tersirat bahwa KPK BUKAN LEMBAGA PERMANENT, karena itu terkandung pesan BEKERJA CEPAT, BEKERJA TUNTAS, MENIMBULKAN EFEK JERA LUAR BIASA, MENIMBULKAN RASA TAKUT LUAR BIASA BAGI MEREKA YG BERNIAT KORUPSI, MENGURANGI JUMLAH DAN KUALITAS KORUPSI SECARA SIGINIFICANT. Dengan kata lain KPK adalah PEDANG TERHUNUS YANG SIAP MEMBABAT TUNTAS KORUPSI Sehingga siapapun takut dan jera korupsi.

2. Pada saat bersamaan institusi KEPOLISIAN, KEJAKSAAN BERBENAH DIRI menyambut dampak kerja KPK, dimana KEPOLISIAN/KEJAKSAAN siap menerima mandat kembali untuk menjadi lembaga yg meneruskan hasil positif kerja KPK, dan KEPOLISIAN/KEJAKSAAN mendapat kepercayaan kembali sebagai PENEGAK HUKUM. Pada situasi demikian KPK secara perlahan surut dari panggung penegakan hukum dan mengestafetkan penegakan hukum ke KEPOLISIAN/KEJAKSAAN. Dengan kata lain KPK sudah bisa dibubarkan/membubarkan diri.

3. Oleh karena itu HARUS ada KOMITMENT BERSAMA antara PEMERINTAH,DPR, KPK,KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, MAHKAMAH AGUNG untuk MENYEPAKATI, BATAS WAKTU KAPAN KPK DIBUBARKAN sbg konsekwensi dari kedaruratan/kesementaraan KPK. Kami mengusulkan paling lama 5 tahun.
Dengan demikian mulai sekarang KPK menyusun target REVOLUSI PENEGAKAN HUKUM MEMBERANTAS KORUPSI yg menimbulkan efek jera luar biasa sbg bagian dr program SHOCK THERAPY HUKUM. Beberapa hari yl kami usul TEROBOSAN HUKUM dari MA, agar mengeluarkan FATWA atau EDARAN bahwa KORUPTOR BISA DIHUKUM MATI. Segera setelah itu HAKIM TIPIKOR membuat keputusan sbagai “sample” puluhan koruptor dihukum MATI ( dengan catatan proses hukum ditempuh dg benar, bukan tebang pilih, bukan order politik, benar2 karena kejahatan korupsi).

4. Dengan demikian KPK bisa diukur kinerjanya , tidak jadi arena permainan politik seperti sekian lama kita curigai, tidak jadi arena dugaan asing ikut bermain, tidak jadi sarang fitnah, tidak menjadi tempat memproduksi proyek wanipiro, tidak jadi tempat memproduksi kekisruhan dan adu domba dll.yg menyebabkan KPK dirasakan menjadi arena tempat saling merusak citra yg tidak produktif bagi pembangunan character bangsa.

5. Kelak kalau KEPOLISIAN/KEJAKSAAN DIRASA MANDUL LAGI setelah pembubaran KPK, maka bisa saja KPK dihidupkan kembali.
Jadi KPK akan muncul bagaikan dewa dengan motto : Aku lihat, aku datang, aku tumpas sampai mencret !
Bukan seperti sekarang PEDANG DI AYUN AYUN SAMBIL BERMAIN MATA, MEMILIH CALON KORBAN.

Sekali lagi kami bukan ahli hukum tapi kebetulan msh sensitif terhadap keadilan.
Salam MHT 15/01/15.

POROS MARITIM, JOKOWI MENARI DIGENDANG TIONGKOK?

POROS MARITIM, JOKOWI MENARI DI GENDANG TIONGKOK ?*)
Catatan : M.Hatta Taliwang
Dir Insitut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH).

Jalur Sutra adalah nama yang diberikan seorang Jerman bernama von Richthofen pada Abad-18M, untuk jalur darat yang menghubungkan Cina dengan Eropa. Sekalipun baru dibuka resmi pada Abad-3 SM, di masa Dinasti Han yang mulai mengirim utusan ke berbagai negara Asia Selatan dan Timur Tengah, namun Jalur Sutra sudah ada jauh sebelumnya. Jalur Sutra terdiri dari banyak jalur yang bercabang-cabang, dan digunakan untuk perdagangan berbagai komoditi selain sutra seperti gading, tanaman, emas. Secara garis besar terdapat tiga jalur, di utara, tengah dan selatan.

Jalur Utara menghubungkan Cina dengan Eropa hingga Laut Mati, melalui Urumqi dan Lembah Fergana.

Jalur Tengah menghubungkan Cina dengan Eropa hingga tepian Laut Meditrrannia, melalui Dun-huang, Kocha, Kashgar, menuju Persia.

Jalur Selatan menghubungkan Cina dengan Afghanistan, Iran dan India, melalui Dun-huang dan Khotan menuju Bachtra dan Kashmir. Di Cina, Jalur Sutra berujung di Changan atau Xian, ibukota kerajaan, ke arah barat melewati koridor Gansu, menuju Dun-huang di sisi Gurun Taklimakan.

Dinasti Han (206 SM – 220) yg memelopori jalur sutera ini adalah satu dari tiga dinasti yang paling berpengaruh di China sepanjang sejarahnya. Dinasti ini meletakkan dasar-dasar kebangsaan China mewarisi penyatuan China dari dinasti sebelumnya, Dinasti Qin. Dinasti Han sendiri didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memenangi perang saudara dengan saingannya, Xiang Yu. Dinasti Han merupakan salah satu dinasti terkuat di China, dan disebabkan pengaruhnya yang besar, etnik-etnik majoritas di China sekarang ini menyebut diri mereka orang Han (walaupun mungkin nenek moyang mereka bukan dari etnik Han).

Menghidupkan kembali rute perdagangan jalur sutra menjadi ambisi jangka panjang Presiden Tiongkok sekarang, Xi Jinping yang telah dimulai tahun lalu.

Xi membagi jalur sutra menjadi dua, darat dan maritim.
Jalur darat akan menghungkan Tiongkok ke Asia Tengah, Asia Timur hingga Eropa.

Sementara Jalur Sutra Maritim akan menghubungkan pelabuhan Tiongkok ke perairan Samudra Hindia, Teluk Persia, Laut Merah hingga Teluk Aden.

Di Indonesia, Jalur Sutra Maritim Tiongkok akan melewati Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Jawa, dan Selat Karimata diantara Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera yang juga menghubungkan Laut Jawa dan Laut China Selatan.

Program ini menurut berbagai sumber sudah disosialisasikan oleh Pemerintah RRC sejak setahun lalu jauh sebelum Jokowi terpilih sebagai Presiden RI.

Maka ketika Jokowi pidato di Tiongkok dan Myanmar tentang tol laut dan ambisi Indonesia menjadi POROS MARITIM DUNIA, pertanyaan yg muncul apakah ini program orisinil Jokowi atau program yg “menari di gendang RRC?”.

Tidak heran banyak kalangan yg wanti wanti agar Program Poros Maritim/Tol Laut itu jangan sampai cuma jadi pelengkap penderita dari program pihak RRC sehingga kepentingan nasional Indonesia malah dikorbankan.
Ambisi RRC untuk ” menguasai laut” ini demi kpentingan ekspansi perdagangannya luar biasa dahsyat. Terakhir kita baca bahwa utk menghidupkan jalur sutra darat dan jalur sutra laut RRC menyiapkan dana antara 40 sd 50 milyar USD.
RRC juga menyiapkan lembaga perbankan untuk mendanai proyek proyek tsb dengan mendirikan Bank Investasi Infrastruktur Asia
(AIIB) yg sahamnya mayoritas dikuasai RRC, yg bisa menyaingi Bank Dunia atau Asian Development Bank(ADB).
Terakhir kita membaca RRC bekerjasama dg Pemerintah Nikaragua membangun proyek TERUSAN sepanjang 200 KM bernilai 50 milyar USD yg akan menyaingi TERUSAN PANAMA.

Setahap demi setahap RRC akan menjelma jadi kekuatan dunia nomor wahid dlm bidang kemaritiman. Indonesia harus pandai pandai menempatkan diri agar tidak cuma jadi pelayan maritim yg tidak diperhitungkan. MHT 23/12/14. *)Diolah dr berbagai sumber.

“MENGAKHIRI KRISIS KENEGARAAN DENGAN KEMBALI PADA UUD 1945 ASLI UNTUK DISEMPURNAKAN”

(KONSEP UNTUK DIBAHAS GRUP DEWAN PENYELAMAT NEGARA/DEPAN)

“MENGAKHIRI KRISIS KENEGARAAN DENGAN KEMBALI PADA UUD 1945 ASLI UNTUK DISEMPURNAKAN”.

Preambule dan UUD 1945 asli itu adalah sejarah perjalanan bangsa Indonesia, manifestasi sejarah perjalanan untuk merebut kemerdekaan. Perjuangan dalam merebut kemerdekaan oleh para pejuang pendahulu bangsa, Perang Diponegoro, Imam Bonjol, Hasanuddin, dan berbagai peperangan melawan penjajahan asing diseluruh nusantara dan perjuangan para pemikir seperti Hos Cokroamonoto, pemuda yang tergabung dalam Boedi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, semuanya telah mencapai Puncaknya pada pernyataan kemerdekaaan 17 Agustus 1945 dan penyusunan UUD 1945. Itulah mengapa Preambule UUD 1945 dimulai dengan menyatakan “bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapusan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan”. Didalam UUD dasar 1945 tersebut ditetapkan dasar negara Pancasila, sebagai kritalisasi dari jati diri kebangsaan Indonesia.

Namun sejak reformasi 1998 nilai nilai Pancsila tidak lagi hidup dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila hanya menjadi hiasan di dalam ruangan kantor pemerintahan dan menjadi slogan dalam upacara upacara berdera. Dalam prakatek kehidupan sehari hari dan bahkan dalam mekanisme kehidupan bernegara nilai nilai Pancasila telah ditinggalkan. Sistem ekonomi, politik, dan agenda agenda sosial budaya sejak era reformasi merupakan pelaksanaan dari agenda global, yang dibiayai perusahaan perusahaan multinasional, negara negara maju, dan organisasi internasional dalam rangka institusionalisasi sistem kapitalisme neoliberalisme di Indonesia.

Penyingkiran terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan melalui amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali sejak 1998 sampai dengan 2003 memenuhi agenda reformasi sebagaimana perintah IMF. Maka dilakukanlah perubahan, perombakan secara besar besaran terhadap UUD. Hasilnya UUD 1945 berubah secara total, mulai dari filosofinya, idiologinya, kelembagaan poltik, kelembagaan ekonominya, dan seluruh aspek yang menyangkut hak dan kewajiban warganegara telah berubah secara total. Amandemen UUD 1945 telah berubah dari sebuah UUD yang membawa nilai nilai Pancasila menjadi UUD baru yang merupakan pelaksanaan dari nilai nilai kapitalisme, liberalisme dan individualisme. Dengan landasan UUD 1945 hasil amandemen tersebut maka lahirlah ratusan Undang Undang (UU) yang merupakan institusionalisasi atau pelembagaan kepentingan asing atas ekonomi, politik dan sosial budaya bangsa Indonesia.

Upaya bangsa Indonesia sejak proklamsi 1945 untuk meraih kemerdekaan secara penuh kembali harus terbenggu oleh konstitusi UUD 1945 amandemen dan berbagai regulasi turunannya. Bangsa Indonesia kembali jatuh dalam dominasi asing dan terperangkap dalam ekploitasi tanpa batas oleh korporasi multinasional. Bangsa Indonesia kembali jatuh dalam kemiskinan, ketimpangan dan penderitaan yang semakin dalam. Pada saat yang sama akibat UUD45 amandemen dan berbagai regulasi turunannya telah melahirkan perpecahan, konflik dan gonjang ganjing politik diantara kekuatan poltik nasional dan konflik yang luas di masyarakat. Sementara korupsi semakin merajalela di seluruh level penyelenggraan kekuasaan dan pemerintahan.

Saat ini Indonesia mengalami krisis konstitusional yang sangat berat. UUD 1945 amandemen telah melahirkan konflik yang semakin tajam antara lembaga lembaga negara, antara pemerintah versus parlemen, antara lembaga negaraa yang satu versus lembaga negara yang lain. Antara pemerintah pusat versus pemerintah daerah, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, antara rakyat versus pemerintah dan antara elemen masyarakat yang satu dengan elemen masyarajat yang lain. Seluruh konflik yang terjadi merupakan ancaman yang besar terhadap eksistensi negara. Konflik yang semakin luas semakin membahayakan eksistensi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia semakin jauh tertinggal dibandingkan bangsa bangsa lainnya di dunia. Lihatlah sekarang ! Bahkan bangsa yang terpecah belah ini semakin lemah dan jatuh dalam genggaman imperialisme. Padahal sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda 1928, Kemerdekaan 1945, Pancasila dan UUD 1945, keseluruhannya merupakan upaya untuk menjadikan bangsa Indonesia merdeka, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, bahagia lahir dan batin.
Pertanyaannya ? Bagaimana kemerdekaan nasional bisa dicapai jika konsepsi berbangsa dan bernegara kita terpecah belah, tanpa ada persatuan, tanpa solidaritas kebangsaan. Bagaimana persatuan jika masing masing memperjuangkan dirinya sendiri, golongannya sendiri, agamannya sendiri, sukunya sendiri. Tidak mungkin persatuan dapat dibangun diatas kondisi seperti itu. Bagaimana suatu persatuan tanpa fondasi kebersamaan dan kekeluargaan. Bagaimana suatu persatuan bisa dibangun diatas ekonomi persaingan yang saling mengalahkan satu sama lain. Bagaimana membangun persatuan jika sistem politik yang kita anut menghendaki yang kuat berkuasa, yang lemah dikalahkan, yang mayoritas menang, yang minoritas sabar dan tealienasi dalam politik serta pemerintahan.

Padahal Pancasila dibangun sebagai suatu bangunan kepribadian, suatu bangunan cita cita, suatu konsepsi yang bulat kuat, kokoh, Pancasila itu adalah kekeluargaan, kasih sayang dan tolong menolong dan semangat rela berkorban dalam hubungan antar manusia, antara kelompok, antara suku, antar bangsa. Pancasila adalah suatu kerjasama dalam konsepsi ekonomi. Pancasila itu suatu Musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan politik. Maka di atas itu kita kokoh kuat tegak perkasa. Mengapa kokoh kuat tegak perkasa adalah keharusan ? karena yang dihadapi bangsa Indonesia adalah imperialisme yang sangat dominatif, eksploitatif dari kapitalisme global. Lebih jauh lagi, bagaimana memperjuangkan itu semua itu ? Memperjuangkan suatu kemerdekaan yang penuh melawan imperialisme, neokolonialisme yang kuat itu? Tanpa suatu kerjasama internasional, tanpa suatu solidaritas diantara bangsa bangsa yang senasib sepenanggungan ? Maka diperlukan suatu kerjasama internasional, suatu cooperation, bukan kompetisi, bukan persaingan. Itulah yang dilakukan pendiri bansa kita dulu melalui konferensi Asia Afrika di Bandung. Semua kerjasama internasional itu adalah pelaksanaan dari Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila yang hanya dapat diwujudkan dengan UUD 1945 asli, karena konsepsi UUD 1945 yang asli adalah sebuah bangunan negara yang diformulasi dari asas kekeluargaan, kerjasama dan musyawarah mufakat, sebuah bangunan yang memungkinkan bangsa indonesia menjalankan nilai nilai gotong royong dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Melalui apa ? Melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), siapa MPR dia adalah manifestasi dari kedaualatan rakyat, rakyat indonesia yang terdiri dari bangsa bangsa, suku suku, glongan golongan, TNI, Pegawai negeri, kaum pekerja, agama agama, bersatu di MPR, merumuskan arah berbangsa dan bernegara diatas semangat tolong menolong dan kasih sayang, bukan konflik kepentingan dan kebencian. MPR merupakan kekeluargaan Indonesia, di sana pengambilan keputusan tertinggi dilakukan, keputusan yang mengayomi semua anggota keluarga bangsa, semua suku, semua golongan, semua agama. Di MPR tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, yang ada sebuah perlombaan, berlomba lomba untuk kebaikan, bukan sebuah perang tanding, yang dimenangkan oleh kekuatan politik tertentu. MPR itulah yang tertinggi, menetapkan arah bangsa sebagai yang terutama, paling pokok. Arah berbangsa itulah yang menjadi panduan karena didalamnya memuat suatu rencana nasional, program pembangunan, dalam rangka apa, dalam rangka menjalanlkan amanat Pancasila, untuk apa ?untuk mencapai Indonesia merdeka sepenuhnya. Bagi siapa ? Bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi kesamatan bangsa dan negara Indonesia.

Untuk merebut kembali kemerdekaan dan menegakkan kembali nilai nilai Pancasila maka kita harus kembali UUD 1945 asli, karena itulah strategi yang ampuh sekaligus sebagai benteng pertahanan bangsa Indonesia. Sementara UUD 1945 amandemen merupakan strategi melanggengkan dominasi imperialisme dan neokolonialisme. Sistem yang dibawa oleh UUD 1945 amandemen menjadikan negara mengabdi pada minoritas pemilik modal asing, menjadikan pemerintahan sebagai perangkat administratur dalam rangka melanggengkan kekuasaan mereka. Akibatnya kekuasaan yang berdiri sekarang bukan kekuasaan atas kehendak rakyatnya, tapi kekuasaan yang dipertahankan oleh imperialisme.

Muncul trauma dan perdebatan bahwa kembali ke UUD 1945 asli sama dengan kembali pada suatu rezim kediktoran yang didasarkan pada dua pengalaman sejarah yakni pemerintahan Soekarno (1959 – 1965) dan pemerintahan Soeharto (1967 – 1998). Ada juga yang berpandangan bahwa sistem berdasarkan UUD 1945 telah membuat jatuh bangunnya pemerintahan, membuat pemerintahan Soekarno jatuh dan pemerintahan Soeharto juga jatuh. Perlu dijelaskan bahwa kembali ke UUD 1945 adalah kembali pada filosofi, ideologi dan cita cita kita berbangsa dan bernegara yang telah jauh mengalami penyimpangan dalam UUD 1945 hasil amandemen dalam era reformasi. Kembali ke UUD 1945 adalah memberi dasar untuk melakukan penyempurnaan dengan tetap berpedoman pada dasar Negara yakni Pancasila, yang dalam UUD 1945 hasil amandemen pada era reformasi tidak dipedomani. Proses penyempurnaan dalam UUD 1945 Asli harus dilakukan secara hati hati, tenang, tidak dibawah tekanan lembaga keuangan internasional, namun proses penyempurnaan UUD 1945 asli semata mata karena dorongan untuk merdeka, bebas dari segala dominasi dan ekploitasi serta bertujuan semata mata untuk mewujudkan Negara Gotong Royong.

NOTE

Ada tiga pilar amandemen UUD 1945 yakni pertama, digantikannya sistem demokrasi perwakilan yang berdasarkan musyawarah mufakat dengan demokrasi liberal yang berdasarkan pada sistem demokrasi langsung dengan mekanisme demokrasi 50% +1. Kedua, dilenyapkannya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lalu mengantikannya dengan memecah kekuasaan dalam cabang cabang kekuasaan yang setara satu sama lainnya, separation power, untuk menjalankan mekanisme check and balances. Menggantikan mekanisme sentralisasi kelembagaan politik dan sistem ekonomi, menjadi sistem desentralisasi dan otonomi kekuasaan ke tangan pemerintah daerah.

Check and Balance adalah suatu kaidah dasar dalam sistem liberalisasi. Chenck and balance sama dengan hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi atau sama dengan persaingan bebas. Persaingan yang dianggap akan membentuk keseimbangan. Padahal persaingan tidak dapat membentuk keseimbangan. Persaingan menghasilkan dominasi. Persaingan merupakan suatu sistem yanng bertumpu pada krisis. Menjadikan krisis sebagai dasar pembentukan keseimbangan baru. Dalam hukum persaingan keseimbangan hanya dapat dibangun dengan memusnahkan sebagian lainnya. Hukum ini berbasis manajemen kontradiksi. Undang undang dasar amandemen memang mendasarkan pada prinsip check and balance. Atas dasar itulah mereka membagi cabang cabang kekuasaan yang setara, satu dengan lainnya. Dimana masing masing cabang kekuasaan memperjuangkan kepentingannya sendiri sendiri. Berusaha memperbesar kekuasaannya, atau sedikitnya mempertahankan kekuasaannya agar tidak diambil yang lain. Maka terjadilah pertarungan internal. Dalam rangka apa ? Dalam rangka kekuasaan semata, kekuasaan yang mengabdi pada siapa ? Pada pribadi, keluarga dan golongan. Check and balance sangat cocok dalam masyarakat Individualis, masyarakat yang menjadikan persaingan sebagai alat untuk meraih kemajuan. Menganggap pertentangan sebagai dasar bagi dialektika perubahan. Pertanyaannya untuk apa saling membalace, sementara yang kita perlukan suatu sistem for produktifity, for better live. Bukan saling membalace. Lihatlah praktek check and balance dalam sistem kita sekarang, berakhir bukan dengan saling chek dan menimbulkan keseimbangan. Namun yang terjadi CEK COK, saling berebut tidak karuan. Menjadi kan power ditangan mereka sebagai bergaining untuk mengeruk, meraampok kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Check and Balance itu bertumpu pada separation power dalam cabang cabang kekuasaan yang setara. Bukan semata mata presiden mengawasi DPR. Tapi seluruh cabang kekuasaan trias politica. Kita tidak menganut separation power semacam itu, tapi distribution power, dari suatu kekuasaan tertinggi kepada suatu kekuasaan lebih rendah. Kekuasaan lebih rendah itulah yang menjalankan trias politica, tetap tidak saling membalace, karena semuanya menjalankan suatu visi dan cita cita bersama yang didistribusikan.
Perhatikan dasar teori Check and Balance ; To get the three branches of government to cooperate, a system of checks and balances was created to achieve a fair separation of powers. KEY POINTS : The concept of checks and balances is traced back to the political theory of Montesquieu ; (1) The legislative branch of the United States checks and monitors the other two branches of government, the executive and judicial, through broad taxing and spending power, budgetting, declaration of war, ratification of treaties and confirmation of judges. (2) The President exercises a check over Congress through his power to veto bills. The president also appoints judges with the Senate’s advice and consent. He also has the power to issue pardons and reprieves, and as a Commander in Chief has the authority to command the U.S. armed forces. (3) Judicial review in the United States refers to the power of a court to review the constitutionality of a statute or treaty, or to review an administrative regulation for consistency with either a statute, a treaty, or the Constitution itself.

Demikian pula halnya dengan sistem yang dianut dalam masyarakat Amerika Serikat adalah sistem yang berangkat dari nilai nilai yang hidup dalam masyarakat mereka. Dasar dari sistem mereka adalah Individualisme, jika disederhanakan lagi adalah tentang kepentingan pribadi lebih utama. Kepentingan masing masing inilah yang ditransformasikan ke dalam sistem negara. Ringkasnya “Gue Dapat Apa, Lo dapat apa ?” Jika ditransformasikan pada bentuk yang lebih tinggi menjadi pembagian kekuasaan yang setara (separation power) yang dikontrol melalui mekanisme Check and Balances, mirip seperi pembentukan pasar liberal yang seluruhnya bertumpu pada mekanisme permintaan dan penawaran, membentuk keseimbangan baru yang disebut harga. Maka penyederhanaan sistem pasti terbelah menjadi dua, mayoritas berkuasa, minoritas tidak berkuasa, penguasa dan oposisi. Atau cabang cabang kekuasaan diposisikan berhadap hadapan saling melawan.
Itulah yang mereka sebut sebagai Check and Balances.

Mengapa individualisme dan check and balace ini tidak bisa hidup dalam masyarakat Indonesia. Karena bangsa Indonesia sejak awal mulanya adalah masyarakat kekeluargaan. Bangunan kekeluargaan itulah yang hendak kita bangun. Sistem kita merupakan terjemahan dari nilai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, nilai yang diyakini oleh bangsa Indonesia, nilai yang diajarkan semua agama yang tumbuh di Indonesia, nilai yang diajarkan oleh orang tua kita. Apa itu ? kebersamaan, kasih sayang, dan tolong menolong. Itulah nilai yang mengisi hidup kita anak anak Indonesia sejak kita dalam kandungan.

Bentuk negara Indonesia bukanlah sintesa dari suatu kepentingan kelompok kelompok yang bertarung, namun sebuah consensus dari kebersamaan, tolong menolong, semangat rela berkorban, kasih sayang, kerjasama, musyawarah mufakat. Sesuatu yang sesungguhnya hidup dalam sanubari bangsa Indonesia dan menjadi pelajaran yang diajarkan oleh orang orang tua dari setiap individu dan anggota masyarakat dari seluruh suku, bangsa, agama, etnis yang tumbuh di Indonesia.

“Jika kita bisa mambawa nilai nilai kekeluargaan, kerjasama, musyawrah mufakat, semangat tolong menolong, rela berkorban, kasih sayang, dalam pergaulan kita sehari hari, kepada orang tua kita, keluarga, kerabat, kawan kawan, kita. Mustahil suatu yang hidup dalam diri ini, tidak dapat kita transformasikan ke dalam sistem berbangsa dan bernegara”.
Jakarta, 12 Desember 2014
———————–

UNDANGAN DISKUSI DAMPAK MEA

UNDANGAN DISKUSI

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN mulai dibuka thn 2015, sdh pasti akan terjadi mobilitas manusia/barang yg luar biasa dari negara sesama anggota ASEAN. Sdh barang tentu akan terjadi implikasi yg luar biasa dari mobilitas manusia/barang yg demikian besar. Para pakar sering hanya terpaku pd isu seolah itu hanya peristiwa ekonomi. Padahal implikasi politik,sosial, budaya dan keamanannya sangat besar dan luas. Untuk mendapatkan wawasan tentang implikasi pertahananan dan keamanan negara atas MEA inilah Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta(IEPSH)bekerjasama dg TEROPONG SENAYAN.COM mengundang untuk Diskusi Publik dengan tema :

URGENSI MENGINTEGRASIKASIKAN KEMBALI SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DLM MENGHADAPI TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN(MEA) 2015.

NARA SUMBER :
1.Prof Dr. Sri Edy Swasono
2.Jen Pol(Purn) DR. Chairuddin Ismail ,
3.Mayjen Purn TB Hasanuddin( Ang Komisi I DPR RI). 4.DR.Margarito Kamis(Pakar HTN). 5.Salamuddin Daeng(Peneliti IGJ). 6. Kisman Latumakulita (Wartawan Senior/Politisi Partai Nasdem)

PENANGGAP KHUSUS :
1. Kom Jen Pol (Purn) Oegroseno
2. Brig Jen Purn DR Sugeng Widodo SH.
MODERATOR : M.Hatta Taliwang

Dilaksanakan pada
HARI : KAMIS
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2014. JAM. : 13.30 sd 17.00. TEMPAT. : Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki (TIM) Jln Cikini Raya Jakarta Pusat

PENYELENGGARA
Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta(IEPSH)

M. Hatta Taliwang(IEPSH)
Direktur

KETERANGAN
1.TIDAK DIPUNGUT BIAYA
2.TOLONG BANTU SEBAR INFO INI. 3.BAGI MAHASISWA YG BUTUH SERTIFIKAT AKAN DIBUATKAN.

“RINDU MASA INDAH”

REFLEKSI PETANG :
“RINDU MASA INDAH”

Ini mungkin yg dimaksud oleh Firman Allah, bhwa kekuasaan itu dipergilirkan. Zaman Orba, kantor2 Kodim, Korem, Kodam,Mabes, dll selalu ramai. Halaman parkir siang malam penuh mobil2 bagus. Lampu2 ruangan terang benderang dari sore sampai tengah malam. Yg berpangkat atau yg berdasi sliweran dihalaman kantor. Kehidupan terasa indah. Tentara tampil gagah perkasa dg langkah tegap percaya diri dan meyakinkan.

Lima belas tahun sejak reformasi, suasana berubah drastis. Kodim,Korem,Kodam,Mabes sepi. Mobil yg parkir tinggal mobil tua sekelas Feroza, kecuali untuk yg msh punya jabatan resmi. Tentara masuk kantor seperti kebanyakan pegawai negeri, sebelum sore kantor sdh sepi. Lampu2 kantor sebelum petang sdh redup. Yg bertugas tinggal duduk2 sambil tusuk2 gigi atau memencet pinset cabut2 jenggot sambil mata menatap ke jalan raya. Tatapan terasa kosong. Mau perang tdk ada panggung lagi. Timtim sdh tamat. Papua tenang2 saja. Aceh sdh hampir merdeka. Sungguh berat beban psikologis jadi prajurit. Dalam keadaan damai seolah olah tak berguna. Padahal klo tanpa TNI negara akan roboh. Ibarat rumah tanpa tuan. Karena tuan yg dihitung oleh pihak luar cuma TNI. Tanpa TNI mereka akan datang ramai2 merambah negeri ini. Tapi hidup dlm damai buat institusi TNI yg pernah berjaya dlm kekuasaan tidaklah mudah. Pasti mengalami post power syndrome. Apalagi Kepolisian, teman yg dulu satu barisan dlm payung ABRI( dan “underdog”) , sekarang lampu2 kantornya selama 24 jam terang benderang. Rezeki mereka mengalir seterang lampu neon yg menyala ditiap tiap pojok ruangan Polres,Polda,Mabes. Bisa difahami klo banyak purnawirawan TNI penuh nostalgia akan indahnya zaman Orba. Kini purnawirawannya khususnya beberapa Jenderal berjuang sendiri sendiri meraih kekuasaan yg penuh keindahan itu. Selebihnya sdh lama tiarap, hidup dg harap harap cemas karena terkadang rumah yg sedang dihuni pun setiap saat terancam diambil alih negara.Mungkin diantaranya ada yg berpikir : sampai kapan “kemarau” ini berakhir? Smp kapan Allah merotasi dan memberi giliran lagi? Atau sejarah memang tdk akan pernah berputar lagi?(MHT,240414).

CARA ILUMINATI REKRUT MAHASISWA

CARA ILLUMINATI MEREKRUT MAHASISWA MENJADI AGEN KPENTINGANNYA MENGUASAI DUNIA.

Illuminati berarti Pencerahan Baru, adalah sebuah persaudaraan/perhimpunan kuno yang pernah ada dan diyakini masih tetap ada sampai sekarang walaupun tidak ada bukti – bukti nyata keberadaan persaudaraan ini sampai saat ini.

Illuminati berarti Pencerahan Baru. Para penganut Illuminati disebut Illuminatus. Illuminati didirikan oleh Adam Weishaupt (1748-1811) seorang keturunan Yahudi yang lahir dan besar di Ingolstadt, memiliki latar belakang pendidikan sebagai seorang Jesuit yang lalu menjadi seorang pendeta Katolik dan selanjutnya mengorganisasi House of Rothschild. Illuminatus adalah orang – orang yang mencari jawaban atas apa yang disebut agama sebagai misteri Tuhan. Menurut mereka dengan ilmu pengetahuan tidak ada lagi misteri Tuhan, semua ada jawabannya
.
Walaupun dibesarkan di lingkungan Yesuit, Johann Adam Weishaupt menyimpang dari ajaran ordo tersebut dan pada 1 Mei 1776, dengan bantuan Adolph Freiherr Knigge, mendirikan suatu ordo baru “Order of Perfectibilists” yang selanjutnya dikenal dengan nama Illuminati. Ordo ini memiliki misi untuk menghapuskan semua pemerintahan monarki dan agama. Adam Weishaupt adalah sosok manusia yang paling dikenal di kalangan zionis dan freemason. Tidak ada revolusi apa pun pada abad ini kecuali dihubungkan dengan nama dan cita-citanya. Revolusi Perancis, Revolusi Bolshevik Rusia; selalu berakhir pada mata rantai pemikiran dan strategi briliannya.

Pada awalnya, dia adalah seorang pastor Katolik yang kemudian membelot menjadi pelopor yang paling gigih dalam menentang agama Kristen serta agama lainnya. Gerakan rahasia Iluminati berkembang dengan jaringan yang “menggurita” dikarenakan dukungan dari keluarga Rothchild. Meyer Amschel Rothchild (1743-1812) yg merupakan tokoh perbankan yang sangat dominan di Jerman dan disebut sebagai dinasti, karena keturunannya memegang jaringan kerajaan dunia perbankan di Eropa dengan ambisi- ambisinya untuk menguasai perekonomian dunia. Salah satu ucapan Rothchild yang terkenal adalah:

“Beri aku kesempatan untuk mengendalikan ekonomi suatu bangsa, dan aku tidak akan pedulikan siapa yang berkuasa”

Motto Rothchild ini memberikan kekuatan serta dorongan seluruh anggota Iluminati untuk tidak melewatkan segala aspek yang menggiring mereka pada diktator ekonomi yang mampu menguasai dan mengendalikan pemerintahan di pelosok dunia. Bahkan, Presiden Amerika ke-20, yaitu James Abram Garfield yang juga anggota Iluminati berkata:

“Barangsiapa mengendalikan uang atau perekonomian suatu bangsa, maka ia akan menguasai bangsa tersebut.”
.
Kekecewaan Adam Weishaupt terhadap dogma-dogma Kristen Katolik menyebabkan dirinya keluar dari jabatannya sebagai pastor dan mulai mengabdikan diri pada gerakan zionis untuk mendirikan satu pemerintahan dunia (one world government) yang dipercaya akan menegakkan martabat manusia dengan menghapuskan agama di muka bumi, kecuali paham setan (abolition of all religion, except satanism).

Menurut Adam Weishaupt, setan bukanlah makhluk yang hina, melainkan kekuatan yang melambangkan kejujuran, keberanian, dan kebebasan. Setan sebagai makhluk telah mendapatkan pengampunan Tuhan dan sebagai bukti penebusannya setan ingin menyelamatkan manusia. Ajaran ini ditanamkan kepada para anggota Iluminasi bahwa paham Satanism merupakan bentuk evolusi kemanusiaan, lambang kebebasan manusia, dan mencakup jaringan denyut kehidupan dunia secara global.
Banyak yang menganggap ini hanyalah propaganda gereja kepada kaum illuminasi

Albert G. Mackey menulis :
“Weishaupt yang berpandangan kosmopolitan yang mengetahui ajaran tahayul para pastor yang sewenang-wenang di bidang hukum, telah mendirikan partai oposisi di Universitas. Ini adalah awal rencana Iluminasi atau ‘penerangan’.

Selama lima tahun dia menyusun buku yang berjudul The Novus Ordo Seclorum yang berisi konsep-konsep, doktrin, serta teori tentang pemerintahan global. Buku tersebut selesai pada tanggal 1 Mei 1776. Sebagai penghormatan terhadap dirinya, tanggal 1 Mei dijadikan sebagai hari perayaan Komun[truncated by WhatsApp]Buku tersebut selesai pada tanggal 1 Mei 1776. Sebagai penghormatan terhadap dirinya, tanggal 1 Mei dijadikan sebagai hari perayaan Komunis di seluruh dunia.

Menurut Myron Pagan, langkah-langkah strategis yang ditulis Weishaupt untuk mewujudkan ambisinya tersebut antara lain, sebagai berikut.

l.Iluminasi harus menguasai para pejabat tinggi pemerintahan dari beberapa tingkatan jabatan, bila perlu dilakukan cara-cara kotor dengan menyogok, baik dengan uang maupun perempuan.

2. Iluminasi melakukan perekrutan terhadap aktivis mahasiswa yang potensial, yang mempunyai bakat dan dari keturunan yang unggul untuk dilatih sebagai anggata Iluminasi yang prospektif di masa depan.

3. Mereka yang sudah terperangkap dalam jaringan Iluminasi, termasuk mahasiswa yang telah dilatih dan diberikan pengetahuan khusus tentang dunia internasional, serta cita-cita Iluminasi akan dijadikannya sebagai agen Iluminasi di beberapa negara dan ditempatkan sebagai staf ahli atau spesialis yang mendampingi pejabat kunci pemerintah.
4. Iluminasi akan menguasai seluruh saluran media massa, baik media elektronik maupun cetak, memiliki dan mengontrol pemerintah sedemikian rupa sebagai satu-satunya solusi sehingga mampu membentuk opini publik.
(DIEDIT MHT DARI MBAH GOOGLE,81114).

MENTALITAS BANGSA KLIEN

MENTALITAS BANGSA KLIEN
Oleh: Kuntowijoyo
——

KITA belajar dari Pemilu 2004, pilpres 2004, tayangan teve, kehidupan sehari-hari, dan dari hubungan internasional. Kesimpulannya tidak menggembirakan. Kita sekarang jadi bangsa klien (klien yang tergantung pada patron).

Melalui modal dan produk, kita menjadi klien Amerika, Eropa, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan RRC. Melalui tenaga kerja Indonesia (TKI)/ tenaga kerja wanita (TKW), kita menjadi klien Malaysia dan Timur Tengah. Melalui teve, kita menjadi klien Amerika, Jepang, Amerika Latin, Taiwan, dan India. Melalui utang, kita menjadi klien IMF, Bank Dunia, ADB, CGI, dan IDB.

Presiden 2004-2009 harus dapat mengubah bangsa klien menjadi bangsa mandiri. Sementara itu, mentalitas kita pun juga harus berubah. Pada tahun 1945, kita sudah berubah dari bangsa terjajah menjadi bangsa mandiri. Kemudian kita terpuruk menjadi bangsa klien. Kalau salah urus, dari bangsa klien kita bisa jadi bangsa kuli, dari bangsa kuli menjadi “gelandangan di rumah sendiri”-istilah Emha Ainun Nadjib.

BANGSA KLIEN

Ada kesamaan dan perbedaan antara bangsa terjajah dan bangsa klien. Kesamaannya, keduanya punya ketergantungan; satu pada penjajah, satunya lagi pada patron. Perbedaannya, ambillah sampel Surakarta awal abad ke-20 untuk bangsa jajahan dan Indonesia awal abad ke-21 untuk bangsa klien. Akan terlihat ada dua perbedaan, yaitu konkret atau abstraknya permasalahan yang dihadapi dan kesatuan motif masing-masing.

Pertama, bangsa terjajah menghadapi penjajahnya secara konkret. Demikianlah, pada awal abad ke-20, orang Solo bisa melihat meneer dan mevrouw dengan mata kepala di Societeit Harmonie, dan tuan dan nyonya Belanda naik trem yang melintas jantung kota di depan paheman Radyo Poestoko. Akan tetapi, pada awal abad ke-21 ini bangsa klien hanya tahu secara abstrak bahwa ada kapitalisme Amerika. Orang bisa mengebom Kedutaan Amerika, restoran cepat saji KFC dan McDonald’s, tetapi tidak bisa mengebom kapitalisme Amerika. Orang bisa mendemo pertemuan IMF, tetapi tak bisa mendemo institusi IMF. Negara-negara tujuan TKI/TKW sepertinya abstrak. Kita bisa mencaci maki majikan TKI/TKW di Malaysia, di Arab Saudi, dan di Timur Tengah, tetapi tak bisa menggugat negara-negara berdaulat itu.

Kedua, keduanya mempunyai kesatuan motif sendiri-sendiri. Elite dan massa bangsa jajahan awal abad ke-20 mempunyai kesatuan motifnya sendiri, demikian pula bangsa klien pada awal abad ke-21 ini. Michel Foucault menyebut kesatuan motif itu dengan unities of discourse-kesatuan wacana, artinya di permukaan sejarah ada kesatuan motif yang menghubungkan unit-unit pengetahuan. Elite dan massa bangsa jajahan pada awal abad ke-20 mempunyai kesatuan wacana penghubung sistem pengetahuan mereka, yaitu kemajuan.

Dengan merujuk pada kemajuan, dalam ilmu pengetahuan Padmosusastro dari Solo, pemimpin majalah Sasadara, mengganti takhayul tentang raksasa yang memakan bulan dengan ilmu kodrat tentang kedudukan Bulan, Matahari, dan Bumi. Atas nama kemajuan, priayi di Kasunanan Solo mendirikan perkumpulan Abipraya. Atas nama kemajuan, perkumpulan proto-nasionalis Budi Utomo berdiri pada tahun 1908. Atas nama kemajuan, dalam agama, Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912. Karena kemajuanlah orang Jawa di Surakarta mencukur rambut yang semula digelung dan orang China memotong kucir (taucang).

Adapun pada awal abad ke-21, sekarang ini sebagai bangsa klien secara diam-diam juga punya semacam unities of discourse, yaitu kemakmuran. Elite dan massa bangsa klien mengidamkan kemakmuran. PTN BHMN dan PTS terkenal menarik bayaran mahal karena lulusannya dapat mendatangkan kemakmuran. Akademi komputer, sekretaris, dan manajemen laku keras. Juga LPK (lembaga pendidikan kejuruan) dan LPTK (lembaga pendidikan tenaga kerja) banyak didirikan karena mereka bisa mendatangkan kemakmuran bagi pengelola dan peserta. Dengan alasan kemakmuran, di masa depan orang memasukkan anaknya ke fakultas-fakultas kedokteran, ekonomi, teknik, dan informatika.

MENTALITAS
Di sini ini akan dikemukakan empat mentalitas bangsa klien, yaitu kompleks inferioritas, sindrom selebriti, mistifikasi, dan xenomani.

1. Kompleks inferioritas. Sebagai bangsa klien, kita tidak merasa bangga bila belum mengonsumsi barang-barang impor, yang tampaknya buatan luar negeri atau setidaknya barang-barang produk franchise.

Inferioritas itu akan makin terasa-bagi elite-bila kita sempat ke luar, ke negeri-negeri yang menjadi patron. Tidak ada pengemis di Bangkok, Singapura, Kuala Lumpur, Tokyo. Sekolah kita juga tertinggal jauh. Sementara kita masih bergulat dengan iptek, negeri-negeri patron sudah bergerak ke humaniora sebab iptek itu sudah taken for granted bagi negeri luar.

Penelitian Taufiq Ismail (1997) pada SMU di beberapa negeri menunjukkan bahwa wajib baca buku sastra di Indonesia adalah nol, sementara negeri jiran Malaysia enam judul buku dan Amerika Serikat 32 judul buku.

2. Sindrom selebriti. Dalam tayangan teve, kita pun meniru Amerika dengan American Idol, gemerlap bintang dalam hadiah Oscar, Miss America, dan Miss Universe. Hasilnya ialah maraknya tayangan semacam dalam teve kita. Meskipun banyak tayangan yang bermanfaat, ada pula yang menyakitkan hati mengingat banyaknya kemiskinan.

Kita pun senang nonton selebriti. Kita jadi tahu banyak soal selebriti, kekayaan mereka, kawin-cerai, dan gosip. Penyanyi, bintang sinetron, bintang iklan, model, dan foto model jauh lebih kaya ketimbang dosen, pemikir, sastrawan, dan PNS pada umumnya. Semua selebriti serba ceria, semua serba mewah. Kita semua ingin jadi selebriti. Bagi teve sendiri menjual selebriti itu mudah. Ada Kabar-Kabari, ada Cek & Recek, ada Kiss, ada Eko Ngegosip, ada Star7. Sekarang ada jalan untuk jadi selebriti: ada AFI, KDI, Indonesian Idol.

Rumus “selebriti” dan “enteng-entengan” itulah yang dengan baik ditangkap oleh perancang iklan pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) pada pilpres 5 Juli 2004. Juallah capres dengan nalar selebriti, tidak dengan nalar kenegaraan, nalar rasionalitas, atau nalar hati nurani, pastilah orang akan tertarik. Lalu muncul iklan dan berita capres-cawapres menyanyi di depan massa, fisik capres dipuji-puji di warung kopi. Capres-cawapres ditampilkan sebagai selebriti.

3. Mistifikasi. Mistifikasi artinya menganggap sesuatu sebagai misteri. Kebanyakan mistifikasi dilakukan oleh rakyat di bawah. Kemakmuran itu irasional, tak terpahami. Pengalaman sehari-hari petani ternyata mendukung gagasan itu. Seorang petani tebu TRI yang bekerja selama lebih dari 18 bulan dinyatakan bahwa rendemen tebunya rendah padahal ia masih harus menyewa tanah dan membayar orang untuk mencabuti pokok-pokok tebu. Sementara itu, petani lain sawahnya diserang hama wereng padahal ia sudah mengeluarkan uang untuk membeli pupuk, menyewa pembajak, dan membayar penyiang. Bila rasional, mereka yang terjatuh dapat memakai cara- cara konvensional pula untuk menyiasati kemakmuran. Mereka dapat menjual tanah dan beralih profesi, uang untuk dana pensiun, atau masuk pasar tenaga kerja di kota, bertransmigrasi, para istri jadi TKW, anak perempuan jadi PSK, suami jadi TKI.

Mereka yang berkesimpulan bahwa kemakmuran adalah misteri menghadapi misteri dengan misteri. Tidak usah memasuki pasar, pergilah ke dukun pesugihan, dukun pengganda uang, pelihara tuyul, cari jimat, bertapa, minta restu penunggu gunung, berdoa di tempat keramat, dan banyak perilaku menyimpang lain. Mistifikasi kemakmuran juga terjadi pada pembeli togel, penjudi, koruptor, dan permainan “ketangkasan” meskipun mereka tidak ke dukun.

4. Xenomani. Kegandrungan pada produk asing itu dialami oleh semua tingkat-ini pasangan kompleks inferioritas. Kelas atas berbelanja, berobat, sight seeing, membeli rumah, dan menyekolahkan anak ke Singapura, Jepang, Eropa, dan Australia. Mereka juga berulang tahun satu miliar di hotel Jakarta yang ball-room-nya disulap jadi ball-room hotel mewah di Amerika, pesta manten di Perth, dan sekurang-kurangnya berlibur ke Bali atau Disney Land.

Kelas menengah makan di Pizza Hut, McDonald’s, KFC, sarapan kopi dan sepotong Dunkin’ Donuts. Kelas bawah membeli jeans Levi’s buatan Bandung, sepatu Gucci buatan Magetan, hem-eh-T-Shirt “Man” buatan Tangerang, ayam KenTuku Yogya, handuk berhuruf China, dan makan di restoran Kei Mura. Ketiga kelas bersama-sama suka menonton telenovela Amerika Latin, kartun Jepang, dan film Amerika.

Karena sekarang ini kita menjadi bangsa klien, mentalitas kita telah rusak. Agar supaya mentalitas itu tidak mengganggu kesehatan mental elite dan massa, harus dilakukan perubahan. Perubahan itu ialah dari bangsa klien kembali jadi bangsa yang mandiri.

KITA TIDAK ANTI PRIBADI JOKOWI

KITA TIDAK ANTI PRIBADI JOKOWI
KITA MEMUSUHI JIKA KABINET JOKOWI DAN SISTEM YG DITERAPKAN SAMA DENGAN SBY YG NEOLIBERALISME

Oleh : M.Hatta Taliwang
INSTITUT EKONOMI POLITIK SOEKARNO HATTA( IEPSH)

(Sambungan – 4 -)

Apa yg kami uraikan sekilas tentang bagaimana peran Menteri Keuangan dlm sebuah negara yg telah masuk dlm perangkap neoliberalisme, menunjukkan bahwa kita diperangkap untuk terus berhutang atas nama kpentingan pembangunan, meskipun si pemberi hutang tahu bahwa uangnya digunakan hanya sedikit utk kaum tani yg jumlahnya puluhan juta, hanya sedikit untuk infrastruktur, bahkan mereka (Bank Dunia) tahu bahwa hutang itu banyak dikorupsi oleh oleh elit elit negeri ini. Namun si ASING, RENTENIR GLOBAL terus menikmati CICILAN DAN BUNGA UTANG sementara si ASONG (antek, pengasong bangsa, calo) menikmati fee dari utang utang tsb. Itu terus berputar sepanjang rezim, dan rezim itu bisa bermain citra berselimut REFORMASI, KERAKYATAN,KEBANGSAAN namun sesungguhnya tetap MUNAFIK,PENIPU DAN DUSTA.Tetaplah mereka boneka. Tetap rakyat harus tanggung dg hilangnya subsidi minyak, subsudi pupuk, subsidi, listrik dll.Karena uang hasil pajak rakyat harus dipakai bayar CICILAN DAN BUNGA HUTANG. Rakyat tetap menderita karena agent2 retail mereka menggusur warung2 rakyat, upah upah buruh ditekan atas nama persaingan kaum budak diberbagai negara tertindas, rakyat digusur dari lahan2nya atas nama investasi utk kemakmuran segelintir manusia. BUMN BUMN dilego menjadi milik pribadi prbadi dan negara cuma jadi pajangan, bagai kebun tak bertuan. Nasionalisme harus dibuang ke keranjang sampah, teriak ASONG ASONG berdasi jahannam itu. BERSAMBUNG.

KITA TIDAK ANTI PRIBADI JOKOWI

KITA TIDAK ANTI PRIBADI JOKOWI
KITA MEMUSUHI JIKA KABINET JOKOWI DAN SISTEM YG DITERAPKAN SAMA DENGAN SBY YG NEOLIBERALISME

Oleh : M.Hatta Taliwang
INSTITUT EKONOMI POLITIK SOEKARNO HATTA( IEPSH)

(Sambungan -3-)

GOSIP SOAL FEE HUTANG

Kemarin telah kami beberkan sedikit tentang bagaimana operator neolib Srimulyani memainkan peran sbg ASONG (antek/komprador) untuk ASING( negara /lembaga internasional yg dikendalikan super power dunia seprti Bank Dunia, IMF, ADB dll). Dikalangan pengamat aktifis anti neolib beredar gosip bahwa setiap terjadi pinjaman ke lembaga lembaga internasional tsb para asong mendapat fee. Bayangkan klo komitment pinjaman misalnya Rp 100 trilyun, dapat 1% fee saja sdh sebesar Rp 1 Trilyun. Klo saya bisa bikin sebuah PARTAI dg uang Rp 1 Trilyun. Menurut data pertambahan hutang rezim neolib SBY selama 10 tahun berkuasa adalah lbh 50% dari seluruh hutang yang ada. Jd klo total hutang yg ada sekarang tercatat lk Rp 3.400 Trilyun, berarti rezim SBY mencetak hutang lk Rp 1.700 trilyun. Klo dianggap dapat fee sebesar 1%, silakan hitung sendiri berapa uang berputar disekitar pengelola utang luar negeri kita. Mudah2an itu cuma khayalan saya saja. Tapi mengapa ada istilah SPG BANK DUNIA/IMF dari Justiani yg sangat luas pergaulan Internasionalnya? BERSAMBUNG.