POINT2 MASALAH STRATEGIS BANGSA, MAMPUKAH JOKOWI MENJAWAB?

POINT2 MASALAH STRATEGIS BANGSA, MAMPUKAH JOKOWI MENJAWAB?.
Oleh : M.Hatta Taliwang.

(2) SAMBUNGAN.

Setelah amandemen UUD45, MPR RI tidak lagi sebagai lembaga TERTINGGI negara. Cuma setara dg lembaga lembaga tinggi negara lainnya (Kepresidenan, MK, BPK dll).

Sekarang semua lembaga tinggi bagaikan “kerajaan masing masing” yg berjalan tanpa kontrol. Lembaga tinggi negara seperti lembaga kepresidenan , DPR,MA,MK dll praktiis jadi “super power”. Sebesar apapun kesalahannya dimata rakyat, tak satu institusi pun mampu menegor atau memberi sanksi. Begitupun lembaga tinggi negara lainnya, berjalan menurut “tafsir bebas” dan bisa saja melakukan “manuver” sekalipun abu abu. Bupati, Gubernur, Walikota bahkan institusi seperti Kepolisian pun hampir jadi ” kerajaan” masing masing. Bupati bisa tdk patuh pada Gub, Kepolisian bisa nembak “terduga teroris”, institusi militer bisa “menyelesaikan” menurut tafsirnya apa itu preman.Tanpa kontrol memadai

Itu semua sekedar potret dan output kekacauan sistemik. Situasi itu diperparah jika leadership di diinstitusi paling strategis lemah, yaitu kepemimpinan Presiden. Bangsa berjalan akn seperti “musik tanpa dirigen” Akibatnya tak ada output kolektif kita sebagai bangsa.Prestasi bangsa melorot tajam. Bahkan dpt saling menegasikan satu sama lain sehingga menambah kerunyaman dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Negara Inggeris,Thailand, Malaysia atau Jepang punya RAJA/Kaisar tempat kata akhir dikeluarkan apabila negara dlm keadaan kritis. Dengan diperlemahnya fungsi dan wewenang MPR sbg lembaga TERTINGGI negara,
kita tidak punya tempat untuk bermusyawarh dan bermufakat menentukan KATA AKHIR terhadap suatu keadaan benar atau salah, krisis atau tidak. .Bangsa bisa berada dlm ambang kekacauan besar. Akankah di selesaikan dg voting atau hukum rimba semua krisis besar yg sekarang dan akan datang? Apa tawaran solusi dari Jokowi? Apakah SBY membahas masalah strategis ini saat di Bali?
BERSAMBUNG.

PERANG OPINI JENDERAL PURNAWIRAWAN ATAS PENCAPRESAN LETJEN PURN PRABOWO SUBIANTO

PERANG OPINI JENDERAL PURNAWIRAWAN ATAS TAMPILNYA LETJEN PURN PRABOWO SUBIANTO SEBAGAI CAPRES.

Disusun : M.Hatta Taliwang

Tak ada arena tempat perang pisik lagi, para Jenderal Purn menyalurkan bakat perangnya di dunia maya/opini.
Umum sdh mengetahui dari berbagai media bahwa dengan tampilnya Letjen Purn Prabowo Subianto sebagai capres maka telah terjadi perang opini antara para Jenderal Jenderal Purnawirawan.
Bila dipetakan maka Jenderal Purnawirawan yg terbuka dukung dan bela Prabowo Subianto adalah : Letjen Purn. Yunus Yosfiah, Letjen TNI Pur Suryo Prabowo, Letjen Purn Kivlan Zein, ,Mayjen Purn. Djasri Marin.

Sementara yg terbuka kontra terhadap Prabowo Subianto adalah : Jen TNI Purn Wiranto, Jen Purn Subagio HS,Jen Purn Agum Gumelar, Jen Purn AM Hendropriyono,Jen Purn Luhut Panjaitan,Jen Purn Fachrul Rozi, Mayjen TNI Purn Syamsuddin, Mayjen Purn Muchdie PR,Mayjen Purn Syamsu Djalal dan Mayjen Pur Saurip Kadi.

Agar menjadi jelas kita buka link link berita online dimana kata demi kata dlm perang opini para Jen Purn tsb dpt kita simak sebagai berikut ;

1.DARI PENDUKUNG PRABOWO

1.1. Letjen Purn.Suryo Prabowo

Wiranto dkk kabur dalam kasus penculikan aktivis

Merdeka.com – Mantan Wakasad Letjen TNI Purnawirawan Suryo Prabowo mempertanyakan tanggung jawab atasan Prabowo dalam kasus penculikan yang dilakukan oleh Kopassus pada tahun 1998.

“Mengapa Jenderal Feisal Tanjung, Jenderal Wiranto, Jenderal Subagyo HS dan Jenderal Fachrul Razi yang merupakan atasan Langsung Letjen Prabowo kok seluruhnya melarikan diri dari tanggung jawab?” Kata anggota tim pemenangan Prabowo – Hatta ini dalam siara pers yang diterima merdeka.com, Selasa (10/6).

Menurut Suryo, Prabowo sudah bersikap ksatria dengan bertanggung jawab pada sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas kesalahan yang dilakukan anak buahnya.

“Prabowo sempat menyampaikan adagium yang menyatakan bahwa ‘tidak ada prajurit yang salah, yang salah adalah komandannya’. Seharusnya komandan atau atasan Prabowo juga ikut bertanggungjawab. Ini kok malah melarikan diri dari tanggung jawab,” tegas dia.

“Bahkan dengan keji dalam DKP mereka menyampaikan 11 tuduhan, di antaranya adalah Prabowo telah menyalahgunakan wewenang dan pelanggaran prosedur, seperti pengabaian sistem operasi, dan disiplin hukum di lingkungan ABRI. Kemudian lebih dari itu sekarang ini mereka menyebarkan fitnah, bahwa Prabowo dipecat karena telah melakukan pelanggaran HAM berat terkait dengan tuduhan sebagai dalang peristiwa kerusuhan Mei 1998. Apa-apaan Jenderal seperti ini? Ini kan contoh tidak baik buat junior mereka di TNI karena mengajarkan untuk jadi pengecut dan penakut,” bebernya.
LENGKAP :

http://m.merdeka.com/peristiwa/timses-prabowo-wiranto-dkk-kabur-dalam-kasus-penculikan-aktivis.html

1.2.Mayjen Pur Kivlan Zein.
Kivlan yang berbicara dengan nada berapi-api mengaku bahwa dia tahu di mana tiga belas aktivis yang hilang diculik itu ditembak, dan di mana kuburan mereka, serta siapa pelakunya.

Ketika berbicara membela Prabowo Subianto itu, berkaitan dengan penculikan aktivis di tahun 1997-1998, Kivlan menggunakan istilah “penangkapan”, bukan “penculikan”. Dia bilang, para aktivis itu sebenarnya ditangkap, kemudian “disimpan”, tetapi orang (publik) yang menggunakan istilah “penculikan.” Menurut Kivlan penangkapan itu tidak diketahui oleh Prabowo.
Yang ditangkap anak buah Prabowo itu seperti Desmon dan Pius (semua) sudah dibebaskan. Sedangkan yang hilang itu adalah karena ada operasi militer/intelijen dari tim lain di luar pengetahuan Prabowo (double agent). Mereka adalah lawan Prabowo di militer.
Nah, tim militer/intelijen lain inilah yang menurut Kivlan Zen bertanggung jawab atas tiga belas aktivis yang hilang sejak 1998, dan yang oleh publik sampai sekarang dianggap nasibnya masih misterius.
LENGKAP BUKA ; http://m.kompasiana.com/post/read/650337/3/seriuskah-kivlan-zein-mau-menjadi-saksi-kunci-penculikan-dan-pembunuhan-para-aktivis-pro-demokrasi.html

1.3. Letjen Purn Yunus Yosfiah
Yunus Yosfiah: Panglima TNI Harus Periksa Wiranto
Antara Jumat, 20 Juni 2014
Jakarta (Antara) – Mantan Menteri Penerangan Letjen (Purn) Yunus Yosfiah meminta Panglima TNI memeriksa bekas Menhankam/Panglima ABRI Wiranto karena telah membocorkan rahasia negara berupa dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP). 
Saya mengharapkan Panglima TNI dan KSAD, untuk mengecek apabila ada omongan (Wiranto) yang melanggar aturan militer, untuk diproses melalui peradilan militer, katanya di Polonia Media Center, Jakarta Timur, Jumat. 
Ia menjelaskan, Wiranto sendiri selaku Menhankam/Panglima ABRI saat itu mengirim surat usul pemberhentian dengan hormat Prabowo Subianto dari dinas keprajuritan ABRI bernomorkan R/811/P03/15/38 tertanggal 18 November 1998.
“Yang dimaksud `R` dalam surat itu, rahasia negara,” katanya
Hingga kemudian ke luar Surat Keputusan Presiden RI Nomor 62/ABRI/1998 yang ditetapkan pada 20 November 1998, menyatakan bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat dari ABRI terhitung mulai November 1998. Dalam SK itu, dinyatakan bahwa Prabowo Subianto mendapatkan hak pensiun. 
Yang mengusulkan pemberhentian secara hormat itu adalah Wiranto sendiri, katanya dan menambahkan secara prosedural, presiden mengeluarkan Kepres itu berdasarkan surat usulan Panglima ABRI.Mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI itu menyayangkan pernyataan Wiranto tersebut karena saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah meloloskan Prabowo Subianto menjadi calon presiden
LENGKAP BUKA : https://id.berita.yahoo.com/yunus-yosfiah-panglima-tni-harus-periksa-wiranto-094525054.html

1.4.Mayjen Purn Djasri Marin
Mantan Danpuspom TNI Mayjen (Purn) Djasri Marin. Djasri yang menjabat Danpuspom menggantikan Mayjen (Purn) Syamsu Djalal itu menyatakan Prabowo tak terlibat dalam penculikan aktivis 1997.

Menurut Djasri, penyelidikan yang dilakukan pihaknya saat itu hanya menemukan kesalahan Tim Mawar bergerak sendiri atau dengan kata lain tidak diperintahkan Prabowo yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Kopassus.

“Bukan inisiator. Kalau seandainya pemberi perintah dalam hukum itu adalah orang yang turut serta, orang yang memerintahkan atau orang yang melakukan. Tiga-tiganya itu tentu dia (Prabowo) tidak ada. Peran Prabowo pada saat itu tidak ada peran apa-apa,” ujar Djasri.
LENGKAP BUKA :

https://t.co/P5I7lFHkzT

2.DARI YANG KONTRA PRABOWO

2.1.JEN PURN.WIRANTO
Ini Penjelasan Lengkap Wiranto Soal Pemecatan Prabowo & Hubungannya Dengan Kasus Penculikan
Newswire
Share: Twitter | Facebook | Follow Us | Mail

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Hankam sekaligus Panglima ABRI Wiranto menyiratkan mantan Panglima Konstrad Prabowo Subianto diberhentikan secara tidak hormat dari instansi militer pada 1998 karena terkait kasus penculikan aktivis.

Hal itu diutarakannya dalam konferensi pers soal pemberhentian Prabowo dari Pangkostrad berdasarkan surat Dewan Kehormatan Panglima (DKP) tahun 1998, di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (KPK) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014).

Dalam konferensi pers itu Wiranto mengaku tidak ingin terjebak untuk membahas istilah-istilah pemberhentian hormat atau tidak dengan hormat. Namun, kata dia, secara normatif seorang prajurit diberhentikan dari dinas keprajuritan pasti ada sebab dan alasannya.

Maka sebab itu, ujar Wiranto, muncul pemahaman pemberhentian dengan hormat, yakni apabila yang bersangkutan habis masa dinasnya, meninggal dunia, sakit parah sehingga tidak melaksanakan tugas, cacat akibar operasi tempur atau kecelakaan atau permintaan sendiri.

Sedangkan diberhentikan tidak dengan hormat, menurut dia, karena perbuatannya melanggar Saptamarga dan Sumpah Prajurit atau melanggar hukum, sehingga tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI yang mengedepankan serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.

“Dalam kasus tersebut pemberhentian Pak Prabowo sebagai Pangkostrad disebabkan adanya keterlibatan kasus penculikan pada saat menjabat Danjen Kopassus. Perbuatan tersebut telah dianggap melanggar Saptamarga, Sumpah Prajurit, etika keprajuritan serta beberapa pasal KUHP. Dengan fakta itu tidak perlu diperdebatkan lagi status pemberhentiannya, masyarakat sudah dapat menilai,” tutur Wiranto.

Dia mengatakan pertimbangannya sebagai Panglima ABRI kala itu membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) lantaran ada prosedur dalam tubuh TNI bahwa apabila ada Perwira Menengah atau Tinggi terlibat satu kasus cukup berat, maka Panglima tidak bisa serta merta mengambil keputusan yang potensial dipengaruhi kepentingan pribadi, maka dibentuk DKP.

“Pada kasus penculikan aktivis 1998 saya sebagai Panglima ABRI membentuk DKP untuk memastikan seberapa jauh keterlibatan Pangkostrad dalam kasus tersebut,” ujar Wiranto.

Dia lalu mengatakan pada kenyataannya DKP melalui sidang yang jujur telah memastikan keterlibatan Pangkostrad (Prabowo) yang saat kasus penculikan berlangsung menjabat sebagai Danjen Kopassus.

Selanjutnya DKP merekomendasikan pemberhentian Prabowo dari dinas keprajuritan, sedangkan Tim Mawar sebagai pelaku operasional lapangan dilanjutkan pada proses Pengadilan Mahkamah Militer.

Wiranto juga angkat bicara terkait bocornya surat DKP di media sosial belum lama ini. Bocornya surat DKP itu disebut-sebut dilakukan seorang mantan jenderal.

Menurut Wiranto dirinya tidak pernah menyimpan dokumen surat-menyurat yang jumlahnya bisa ribuan. Dan tidak ada staf khusus yang menyadur serta menyimpan surat-surat Panglima ABRI.

“Pertanyaan ini sudah tidak lagi relevan. Karena semua produk administratif Institusi ABRI diarsipkan di Sekretariat Umum Mabes ABRI. Lagipula dokumen DKP itu terkait kasus penculikan aktivis yang dalam hal ini adalah publik, maka seharusnya dokumen itu bukanlah rahasia absolut TNI, karena menyangkut publik,” ujar dia.
LENGKAP BUKA : http://bandung.bisnis.com/m/read/20140619/34239/511180/ini-penjelasan-lengkap-wiranto-soal-pemecatan-prabowo-hubungannya-dengan-kasus-penculikan

2.2.JEN PURN.SUBAGIO HS

Eks KSAD: Tak ada instruksi ke Prabowo lakukan penculikan!

Merdeka.com – Mantan KSAD Jenderal (purn) Subagyo HS angkat bicara soal pemberhentian Prabowo dari ABRI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Subagyo menegaskan keputusan DKP karena Prabowo bersalah melakukan penculikan.

“Pak Wiranto kan sudah klarifikasi. Kalau pak Wiranto diam, itu tidak benar perintah atasan,” katanya saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (26/6).

Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus ini pun menjelaskan bahwa atasan Prabowo saat itu ada dua yaitu KSAD yang saat itu dijabatnya dan Panglima ABRI yaitu Jenderal Wiranto . Menurutnya, tidak pernah ada perintah penculikan saat peristiwa 1998.

“Atasannya Prabowo waktu itu ada dua yaitu KSAD dan Pangab. Fungsinya KSAD ini kan penggunaan (personel), fungsinya Pangab pembinaan agar gak salah lho, dan kita tidak pernah menginstruksikan Prabowo untuk melakukan penculikan saat itu,” ujarnya.

Subagyo menambahkan soal pemberhentian Prabowo dilakukan DKP melalui mekanisme yang benar. “Akan menjadi soal lain jika ternyata DKP nya tidak benar atau tidak profesional,” tandasnya.
LENGKAP BUKA :

http://m.forum.detik.com/showthread.php?p=28661657

2.3. JEN PURN. AGUM GUMELAR DAN JEN PURN.FACHRUL ROZI
Kesaksian Agum Gumelar dan Fachrul Razi soal pemecatan Prabowo
Merdeka.com Rabu, 11 Juni 2014

MERDEKA.COM. Dua jenderal purnawirawan akhirnya angkat suara tentang pemecatan Prabowo Subianto dari TNI. Mereka adalah Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar dan Letnan Jenderal TNI (purn) Fachrul Razi. Dua orang ini bukan sembarang jenderal. Agum adalah mantan Komandan Jenderal Kopassus yang pernah menjadi atasan langsung Prabowo, sedangkan Fachrul adalah mantan anggota Dewan Kehormatan Perwira yang memeriksa dan memvonis bersalah Prabowo atas penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998 lalu, di penghujung rezim Orde Baru Soeharto. Tak cuma itu, mereka pun telak-telak menyatakan bahwa Prabowo yang kini menjadi calon presiden adalah perwira yang sering melakukan tindakan indisipliner.
LENGKAP BUKA:

https://id.berita.yahoo.com/kesaksian-agum-gumelar-dan-fachrul-razi-soal-pemecatan-100000513.html

2.4.JEN PURN.LUHUT PANJAITAN

Luhut Panjaitan menyarankan agar dibentuk Pengadilan Ham untuk Prabowo

Zeronol.com- Letnan Jenderal (Purn ) Luhut Binsar Panjaitan menyarankan pembentukan pengadilan untuk mengklarifikasi keterlibatan Ketua Pembina Partai Gerindra dan calon presiden Prabowo Subianto di balik penculikan aktivis selama kerusuhan 1998.

Luhut, yang kini wakil ketua dewan penasehat Partai Golkar, mengatakan bahwa Prabowo akan selamanya dikaitkan dengan penculikan dan kemungkinan akan dicap sebagai pelanggar hak asasi manusia, kecuali dia bisa membuktikan sebaliknya melalui pengadilan. Dia menambahkan cap tidak bersalah atau bersalah dapat mempengaruhi karir politiknya dan ambisinya.

Dia mengatakan Prabowo bisa mulai dengan mengatakan kepada pengadilan apa yang terjadi selama masa-masa yang kacau itu.

” Memang benar bahwa ada kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak akan pernah berakhir sampai pengadilan dibentuk. Saya tidak tahu sejauh mana keterlibatan Prabowo dalam kasus ini, tapi itu akan tetap menjadi tanggung jawabnya untuk memperjelas kasus ini, “ Ujar Luhut, yang pernah menghabiskan bertahun-tahun dengan Prabowo dalam memimpin Pasukan Khusus ( Kopassus ) Unit 81 sebagai komandan dan wakil komandan, pada awal tahun 1980, mengatakannya pada hari Selasa(02/04/2014) kepada The Jakartapost.
LENGKAP BUKA : http://m.kaskus.co.id/thread/534c02d4fbca177a058b4685/orang-paling-kredibel-tentang-98luhutpanjaitan-bentuk-pengadilan-ham-untuk-prabowo/1

2.5. JEN PURN HENDROPRIYONO

Sebut Prabowo psikopat, Hendropriyono dilaporkan ke Mabes Polri
Merdeka.com Rabu, 04 Juni 2014

MERDEKA.COM. Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono dilaporkan ke Mabes Polri. Ucapan Hendro menyebut capres Prabowo Subianto psikopat dinilai sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik.

“Ada pernyataan ini antara lain Prabowo Subianto itu grade 4, dalam istilah psikologinya, psikopat. Yang akan kita persoalkan, ini pernyataan yang menyesatkan dan membahayakan. Karena beberapa hari yang lalu tim dokter dari KPU menyatakan pasangan Prabowo-Hatta sebagai capres,” kata Juru Bicara LSM Flores, Sumba, Timor, dan Alor (Flobamora) Institute Alfon Roimau di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/6).

Lebih lanjut, pernyataan Hendro ini, kata dia, dapat memperkeruh situasi dan kondisi negara. Pasalnya, TNI yang mendidik Prabowo hingga mencapai Letnan Jendral tentunya melalui tahapan tes.

“Kalau ada seorang bergelar profesor mengatakan seseorang psikopat, dan nyaris gila, ini berbahaya bagi bangsa. Ini sekaligus melecehkan lembaga TNI dan Polri yang menyeleksi perwiranya. Setiap naik pangkat mereka kan dites psikotes,” tuturnya.

“Pernyataan yang menyesatkan ini membahayakan bagi keutuhan bangsa ini,” tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya telah melaporkan Hendro ke Bareskrim, Mabes Polri dengan pasal 310 dan 311 KUHP yang dianggap melakukan fitnah dan pencemaran nama baik kepada Prabowo.

“Yang dilaporkan saudara AM Hendropriyono karena pemberitaan di sejumlah media online semalam,” tandasnya.

Seperti diberitakan, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara A M Hendropriyono buka-bukaan soal capres Prabowo Subianto yang sempat menjadi bawahannya. Menurutnya, dalam sebuah tes di perwira, Prabowo mendapatkan nilai grade 4 dan paling rendah.

Hendro mengatakan, seorang anggota TNI dengan kondisi kejiwaan seperti itu sangat temperamental dan mudah terpancing amarahnya. Namun, dia menegaskan bukan hanya emosional tetapi Prabowo dianggap sudah psikopat.
LENGKAP BUKA : https://id.berita.yahoo.com/sebut-prabowo-psikopat-hendropriyono-dilaporkan-ke-mabes-polri-100029418.html

2.6.MAYJEN PURN. SYAMSUDDIN

Mayjen (Purn) Samsudin: Prabowo Punya Penyakit Megalomania
Mantan Anggota Komnas HAM Mayjen (Purn) Samsudin saat diskusi soal penculikan aktivis 98. (Aji Prasetyo/Gresnews.com)
Minggu, 08 Juni 2014 WIB

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Mantan anggota Komnas HAM (periode 1998-2002) Mayor Jenderal Purnawirawan Samsudin menganggap mantan Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto mempunyai penyakit megalomania. Menurut Samsudin, alasannya, sewaktu menjadi Danjen Kopassus, Prabowo membemtuk Tim Mawar tanpa sepengetahuan atasannya.

Kata Samsudin, penculikan aktivis 1998 tidak pernah dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (semasa itu) yaitu Wiranto, dan Panglima ABRI Faisal Tanjung. Hal itu pun diakui Prabowo, kata Samsudin, tanpa ada perintah dari atasan, Danjen Kopassus terpanggil untuk bertindak sendiri. “Kawan kita ini (Prabowo) ada penyakit megalomania,” ujar mantan Pangdam Lambung Mangkurat itu di Cikini, Jakarta, Minggu (8/6).

Dalam diskusi yang bertajuk “Penculikan: Fakta atau Fitnah?” itu Samsudin mengatakan Prabowo juga bisa diadili di Pengadilan HAM ad hoc walaupun sudah diadili di Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Ia beralasan, pengadilan Dewan Kehormatan Jenderal bukan lembaga yudisial.
LENGKAP BUKA : http://www.gresnews.com/mobile/berita/politik/22086-mayjen-purn-samsudin-prabowo-punya-penyakit-megalomania/

2.7.MAYJEN PURN.SYAMSU DJALAL

Eks Danpuspom: Tim Mawar akui diperintah Prabowo culik aktivis
Merdeka.com Rabu, 25 Juni 2014

MERDEKA.COM. Mayjen (TNI) Syamsu Djalal angkat bicara soal kasus penculikan aktivis pada 1997. Mantan Danpuspom TNI yang mengusut kasus penculikan aktivis itu mengatakan Tim Mawar Kopassus mengakui telah menculik sejumlah orang.

Mereka juga mengaku melakukan penculikan karena diperintah oleh Danjen Kopassus saat itu yakni Prabowo Subianto.

“Komandan Tim Mawar (Mayor Bambang Kristono) mengaku kalau melakukan penculikan atas perintah komandannya yakni Danjen Kopassus,” kata Syamsu di depan ‘Konsolidasi Korban Pelanggaran HAM’ di Gedung Joeang ’45, Jakarta, Rabu (25/6).

Saat itu, Syamsu merasa aneh lantaran yang diculik tidak membahayakan negara. Dia lantas memanggil semua korban yang selamat untuk meminta keterangan.

“Dan yang saya heran kenapa Pius (korban penculikan selamat) gabung ke Gerindra (ikut Prabowo). Kenapa gerangan?” katanya dia.
LENGKAP BUKA :

https://t.co/P5I7lFHkzT

2.8.MAYJEN PURN.SAURIP KADI

Menurut Saurip apa yang disampaikan Wiranto adalah fakta dan bukan opini. Ia menilai saat itu Wiranto justru sangat bijak dengan mendorong Prabowo hanya diberhentikan dengan hormat, bukan menggunakan kata pemecatan.

Sebab, menurutnya, Wiranto saat itu sadar sedang membawa menantu Soeharto ke DKP ABRI dan kemudian memberhentikannya dari dinas aktif. Padahal, sebenarnya dengan gradasi kesalahan Prabowo itu, sudah wajar bila dicopot secara kasar.

“Maka sebaiknya menggunakan bahasa santun ‘diberhentikan dengan hormat. Saya yakin Pak Wiranto akan mengabaikan dan tidak peduli dengan ancaman itu. Bagi saya, itu bukan ancaman tapi letupan yang tidak berpikir panjang,” katanya.

Untuk itu, Saurip mengungkapkan akan mengontak Prabowo menyarankan supaya cara-cara yang ditempuh timnya dipikir lebih dalam agar tidak merugikan.
LENGKAP BUKA : http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/22/saurip-kadi-bela-wiranto

2.9. MAYJEN PURN MUCHDIE PR
Muchdi PR Akan Buka-bukaan Soal Rekomendasi DKP Pecat Prabowo

Jakarta – Satu demi satu jenderal di kubu Jokowi membuka fakta soal surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemecatan Prabowo Subianto. Giliran Mayjen (Purn) Muchdi Purwoprandjono bakal buka suara soal masa lalu Prabowo ini.

“Keterangan pers Bapak Mayjen (Purn) Muchdi PR terkait pemberitaan penculikan aktivis 98 dan DKP. Hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 13.00 WIB di Hotel Intercontinental Jakarta,” demikian undangan konferensi pers Muchdi yang diterima detikcom, Rabu (25/6/2014).

Muchdi PR tahu banyak soal kasus penculikan aktivis dan sidang DKP. Muchdi pernah diperiksa bersama Letjen Prabowo Subianto dan Kolonel Chairawan oleh Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk oleh Pangab Wiranto tahun 2008 silam.

Saat Prabowo Subianto direkomendasikan diberhentikan dengan hormat dari ABRI, Muchdi PR dan Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI. Mereka terkena sanksi sehubungan kasus penculikan yang dilakukan oleh Tim Mawar antara bulan Februari 1998 sampai Maret 1998.

Saat ini Muchdi PR masuk dalam barisan jenderal di balik Jokowi-JK. Muchdi masuk Relawan Matahari Indonesia. Ketua Umum Tapak Suci Muhammadiyah ini juga telah menegaskan dukungan ke Jokowi-JK.

Lalu fakta apa yang akan diungkap Muchdi PR?
LENGKAP BUKA : http://m.kaskus.co.id/thread/53aa4a435a5163c8138b45e4/muchdi-pr-akan-buka-bukaan-soal-rekomendasi-dkp-pecat-prabowo/

3. INFO DAN DATA BARU UNTUK UNGKAP LATAR BELAKANG KONFLIK PARA JENDERAL.

3.1. BUKU PROF DR SALIM SAID.
“Bersama Presiden Soeharto, Benny adalah Penasihat YPPI yang didirikan oleh para mantan tokoh demonstrasi 1966 dengan dukungan Ali Moertopo. Hadir di rumah Fahmi [Idris] pada malam itu para pemimpin demonstrasi 1966 seperti Cosmas Batubara, dr. Abdul Ghafur, Firdaus Wajdi, Suryadi [Ketua PDI yang menyerang Kubu Pro Mega tanggal 27 Juli 1996]; Sofjan Wanandi; Husni Thamrin dan sejumlah tokoh. Topik pembicaraan, situasi politik waktu itu…

Moerdani berbicara mengenai Soeharto yang menurut Menhankam itu, ‘Sudah tua, bahkan sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang baik. Karena itu sudah waktunya diganti’…Benny kemudian berbicara mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto. Firdaus menanggapi, ‘Kalau menggunakan massa, yang pertama dikejar adalah orang Cina dan kemudian kemudian gereja.’ ”

(SUMBER :Salim Said,dalam buku ” Dari Gestapu Ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian, Penerbit Mizan, halaman 316)

Pembicaraan di rumah Fahmi Idris, tokoh senior Golkar yang kemarin menyeberang ke kubu Jokowi-JK demi melawan Prabowo adalah bukti paling kuat yang menghubungkan Benny Moerdani dengan berbagai kerusuhan massa yang sangat marak menjelang akhir Orde Baru karena terbukti terbukanya niat Benny menjatuhkan Soeharto melalui gerakan massa yang berpotensi mengejar orang Cina dan orang Kristen. Kesaksian Salim Said ini merupakan titik tolak paling penting guna membongkar berbagai kerusuhan yang tidak terungkap seperti Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan 13-14 Mei 1998, yang akan saya bongkar di bawah ini.
LENGKAP BUKA :

http://m.kompasiana.com/post/read/658823/1/dalang-kerusuhan-mei-1998-mendukung-jokowi.html

http://m.voa-islam.com/news/opini/2014/06/07/30575/innalillah-jenderaljenderal-dalang-kerusuhan-mei-1998-mendukung-jokowi/

3.2.NOTULEN PERTEMUAN DI RUMAH JEN WIRANTO YG DIPUBLIKASI AKTUAL ONLINE.

Wiranto Perintahkan 13 Aktifis 98 Dibumihanguskan

23 Jun 2014 14:49:58

Jakarta, Aktual.co — Situasi nasional pasca turunnya Presiden Suharto belumlah menjamin stabilitas nasional. Hal ini dikatakan Jenderal Wiranto terkait desakan pemerintah Amerika Serikat dan Australia serta sejumlah LSM HAM internasional dan LSM lokal yang menuntut diselidikinya secara tuntas pelanggaran HAM terhadap kerusuhan Mei dan penangkapan sejumlah aktifis.

Dimana 13 aktifis yang masih dalam kontrol Pangkoops Jaya. Karena itu perlu diambil langkah strategis untuk melakukan suatu upaya meredam atas langkah mantan Danjen Kopassus yang sudah diluar subordinasi, melepaskan 9 aktifis tanpa adanya perintah dari Pangab sehingga menyebabkan makin membesarnya tuntutan reformasi dari mahasiswa.

Demikian butir kedua dari notulensi rapat terbatas yang dilakukan mantan Panglima ABRI Jenderal Purn Wiranto pada 17 Juli 1998 silam. Notulensi rapat ini dijadikan bukti yang diserahkan Koordinator Umum Jaringan Mahasiswa Indonesia untuk Keadilan (Jamaika) Jamaika Eko Wardaya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (23/6).

Butir pertama dari notulensi rapat terbatas, dinyatakan bahwa rapat dibuka pada pukul 17.00 WIB. Dipimpin Jenderal Wiranto dan dihadiri Letjen Agum Gumelar, Jenderal Subagio Hadisiswoyo, Jenderal Fachrul Rozi dan Letnan Jenderal Yusuf Kartanegara. Rapat digelar di rumah Pangab Wiranto.

Pada butir ketiga, Letjen Agum Gumelar berpendapat mengenai perlunya dilakukan kanalisasi agar diciptakan aktor yang dijadikan tokoh utama segala dalang kerusuhan Mei dan penangkapan aktifis kiri dan Islam.

Keempat, Jenderal Subagio Hadisiswoyo menyarankan agar kepergian sejumlah perwira TNI ke Malang tanggal 12 Mei 1998 bisa dijadikan alibi untuk mengarahkan pada mantan Danjen Kopassus (Prabowo) sebagai aktor utama dibalik kerusuhan di Jakarta dan penangkapan aktifis.

Kelima, Letjen Fachrul Rozi mengusulkan agar segera dibentuk Dewan Kehormatan Perwira tanpa melalui Mahkamah Militer untuk memberhentikan mantan Danjen Kopassus agar tercipta opini publik bahwa mantan Danjen Kopassus tersebutlah tokoh kerusuhan di Jakarta dan penangkapan aktifis serta rencana kudeta pada Presiden Habibie.

Butir terakhir, para peserta rapat menanyakan kepada Jenderal Wiranto tentang 13 aktifis yang masih dalam pengendalian Pangkoops Jaya, lalu Jenderal Wiranto memerintahkan agar disukabumikan saja dan seluruh peserta rapat menyetujui dan segera Kasad akan memanggil Pangkoops Jaya.

Dalam notulensi rapat yang dicatat oleh Sekpri Pangab tersebut, seluruh peserta rapat membubuhkan tandatangannya masing-masing. Notulen yang bersifat rahasia dan terbatas ini dalam bab perihal dinyatakan sebagai ‘Operasi Kuningan’.
Ismed Eka Kusuma -

SUMBER :

http://m.aktual.co/politik/145428operasi-kuningan-wiranto-perintahkan-13-aktifis-98-dibumihanguskan

4.INFO PENDUKUNG :

4.1.KONFLIK PRABOWO DG LRTJEN PUR SINTONG PANJAITAN.

Prabowo tanggapi buku Sintong
Heyder Affan

Diperbaharui pada: 12 Maret, 2009 –

Mantan Panglima Kostrad dan Kopassus, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, mengatakan siapapun bisa menulis tentang apapun, asal tidak mencemarkan nama baik orang lain.
Prabowo juga menegaskan saat menjadi prajurit dirinya tidak pernah melanggar aturan dan rantai komando. Pernyataan ini disampaikan Prabowo menanggapi terbitnya buku biografi seniornya di TNI, Letnan Jenderal purnawirawan Sintong Panjaitan.

Sintong dalam bukunya secara terang-terangan mengkaitkan Prabowo dengan kasus penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998, dan masalah lainnya di dalam tubuh TNI.

Buku biografi mantan Panglima Kodam Udayana Letnan Jenderal purnawirawan Sintong Panjaitan, diluncurkan pada hari Kamis kemarin, sepekan menjelang kampanye pemilu legislatif.

Dan dalam buku setebal lebih dari 500 halaman itu, Sintong secara terang-terangan mengkaitkan Prabowo Subianto, calon presiden dari Partai Gerindra, terkait dengan sejumlah tindak kekerasan menjelang kejatuhan rezim Suharto.

Menanggapi pertanyaan wartawan tentang isi buku itu, Prabowo Subianto mengatakan, dia tidak pernah melanggar Sumpah Prajurit.

“Sejarah itu dari mata yang berlainan….Saya mengikuti falsafah sing becik ketitik sing olo ketoro (yang baik akan ketahuan, yang jelek akan kentara),” kata Prabowo.

Saat ditanya tentang tuduhan Sintong bahwa dirinya terlibat kasus penculikan, Prabowo menyatakan, masalah itu sudah diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Perwira, yang kemudian berujung pada pencopotan dirinya dari jabatan Panglima Kostrad.

Mendiskreditkan
Dalam bukunya, Sintong Panjaitan juga mempertanyakan tuduhan Prabowo yang menganggap mantan Panglima ABRI saat itu, Jenderal Benny Moerdani akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto.

Dan walaupun tidak menyebut Prabowo, Sintong dalam sambutan saat peluncuran buku itu, juga menganggap ada praktek nepotisme di tubuh TNI saat itu.

Di bagian lainnya Sinton Panjaitan mengherankan panglima ABRI waktu itu Jenderal Wiranto tanggal 12 Mei 1998 meninggalkan Jakarta untuk sebuah acara di Malang, Jawa Timur padahal keadaan sedang genting.

Para kolega Prabowo menganggap penerbitan buku ini untuk mendiskreditkan Prabowo, dalam kapasitasnya sebagai calon presiden Partai Gerindra.
SUMBER :

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/03/090312_praboworeax.shtml

4.2. Jenderal Terbelit HAM di Kubu Jokowi dan Prabowo
SABTU, 07 JUNI 2014 | 05:57 WIB

TEMPO.CO , Jakarta:Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengungkap nama para jenderal yang terbelit kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dalam tim pemenangan dua calon presiden. “Para jenderal ini berada di balik kedua kubu pasangan calon presiden,” ujar Alkif Putra, aktivis YLBHI, saat diskusi publik, Jumat, 5 Juni 2014.

Data YLBHI mengungkapkan ada lima jenderal di kubu pasangan calon presiden-wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang terbelit kasus HAM di masa lampau. Kelima jenderal itu adalah:
1. Wiranto, diduga terlibat dalam empat kasus pelanggaran HAM yaitu Peristiwa Trisakti, Kerusuhan Mei 98, Peristiwa Semanggi 1 dan 2 serta kekerasan jelang kemerdekaan Timor Leste.

2. Sutiyoso, diduga terlibat dalam kerusuhan 27 Juli 1996 di markas DPP PDIP yang dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli.

3. AM Hendropriyono, diduga terlibat pembantaian di Talangsari, Lampung, 1989. Hendropriyono juga diduga terlibat dalam kematian Munir.

4. Muchdi PR, diduga terlibat dalam peristiwa penculikan 23 aktivis pro demokrasi 1998 di bawah komando Prabowo. Muchdi juga diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Munir.

5. Ryamizard Ryacudu, “saat darurat militer di Aceh yang membunuh ratusan jiwa, ia menolak negosiasi bagi solusi damai,” ujar Alkif. Ia juga dikenal dengan idealismenya yang menjadikan militer sebagai solusi untuk mengatasi separatisme.

Sementara itu, ada enam jenderal yang diduga terkait pelanggaran HAM berat di kubu Prabowo. Keenam jenderal tersebut yaitu :

1. Prabowo Subianto, diduga terlibat dalam penculikan aktivis pro demokrasi 1998. Prabowo sendiri mengakui telah menculik sembilan aktivis saat itu, ia diduga kuat memimpin tim mawar yang melakukan aksi penculikan tersebut. Prabowo juga diduga bertanggungjawab atas kerusuhan Mei 1998 dan kerusuhan rasial saat itu.

2. Kivlan Zein, diduga ikut terlibat dalam tragedi Mei 1998. Dalam sebuah tayangan di acara debat tvOne, Senin 28 April 2014, ia mengaku tahu di mana para aktivis diculik dan dibuang.

3. Syarwan Hamid, diduga terlibat dalam kasus 27 Juli 1996. Saat itu, ia menjabat sebagai Kassospol ABRI.

4. Syamsir Siregar, diduga terlibat dalam kasus 27 Juli 1996. Ia pernah diperiksa oleh Tim Reserse Mabes Polri terkait insiden tersebut.

5. Chairawan, diduga terlibat dalam penculikan aktivis 1998. Saat kasus tersebut muncul ke permukaan, ia menjabat sebagai komandan Grup 4 Sandi Yudha Kopassus. Terakhir, ia menjabat sebagai staf ahli BIN dengan pangkat Mayor Jenderal.

6. Bambang Kristiono, bekas komandan Batalion 42, Grup 4 Sandi Yudha Kopassus. Ia diduga terlibat dalam tim mawar sebagai salah satu komandan. Ia bersaksi mengambil-alih semua tanggungjawab atas penculikan aktivis sehingga membebaskan semua komandan dari tuntutan hukum.

Alkif mengatakan, “ironis bahwa seorang yang memiliki kasus HAM berat bisa mencalonkan diri sebagai presiden.” Chris Diantoro, anggota badan pekerja KontraS, mengatakan hal ini sebagai kegagalan akuntabilitas penegakan HAM di Indonesia. Alkif juga menyesalkan tidak ada keadilan hukum yang sepadan atas kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut.
LENGKAP BUKA :

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/07/269583149/Jenderal-Terbelit-HAM-di-Kubu-Jokowi-dan-Prabowo

___________________________

KUCING DLM KARUNG CAPRES

KUCING DALAM KARUNG CAPRES.
(Umumkan The Dream Team Anda!)

Oleh : M.Hatta Taliwang
Dir Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta(IEPSH).

VIsi dan missi dua capres yang akan bertarung pada tanggal 9 Juli mendatang secara umum kita tangkap substansinya sama. Sama sama memberi tekanan pada kehendak untuk “membangun kembali” nasionalisme yg pudar setelah sekian lama reformasi, sama sama ingin mempersembahkan yang terbaik buat rakyat dengan mengedepankan politik kerakyatan(ekonomi kerakyatan), sama sama ingin menegakkan keadilan bagi rakyat dan bangsa Indonesia yg selama ini dirasakan telah kehilangan kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka. Sehingga kalau disimpulkan retorika dan simbol simbol yg disuarakan dan ditampilkan “mirip Soekarno” dg gagasan TRISAKTI : berdaulat dalam politik, mandiri dlm ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.
Sungguh suatu yang indah dan menantang ditengah “hopeless” dan distrust yang melanda kehidupan masyarakat bangsa kita.

Tetapi sejarah politik kita adalah sejarah tentang pergumulan retorika. Adalah sejarah yg penuh dg gagasan besar dan mulia namun miskin implementasi dan jabaran jabaran yang detail. Padahal menurut Prof DR BJ Habibie : hantu masalah itu bersembunyi dibalik detail! Banyak gagasan besar, mulia dan bagus tapi karena tidak disertai “petunjuk teknis” yg rinci, jelas, terukur maka hasilnya sering mengecewakan. Sehingga publik merasa ditipu, dibohongi dan tidak merasakan manfaat dari pergantian kpemimpinan di negeri ini.

Sampai pada batas pembahasan visi, missi dan program saja yang disampaikan oleh capres belumlah cukup untuk menangkap smp dimana sang capres punya kesungguhan untuk mengimplementasikan visi, missi dan programnya utk rakyat dan bangsa. Oleh karena itu terasa ada kebutuhan mendesak agar capres tidak hanya menyampaikan “resep umum” namun bahkan ditengah budaya transparansi ini rakyat butuh kira kira siapa calon calon yang pantas yg akan menjadi “juru masak” dari resep tsb. Karena behind the gun dari sebuah gagasan besar membutuhkan the man yg bisa kita ukur kapasitas, integritas, track record dllnya. Dengan itu kita bisa tahu smp dimana kesungguhan capres untuk mewujudkan cita cita menuju indonesia yg lbh mandiri dan berdaulat itu. Singkat cerita kita ingin agar para capres mengumumkan siapa “the dream team” calon calon Menteri untuk bidang bidang strategis. Capres boleh mengajukan 3 (tiga) nama untuk tiap jabatan terutama untuk : Menkopolkam, Menko Perekonomian, Menhan,Menlu, Menkeu, Men ESDM, Menteri Perdagangan,Menperin,Men BUMN, Menkes,Mensekneg, Kepala BIN, Gubernur BI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung.

Bila “kucing kucing” ini dibuka lbh awal maka kita akan segera tahu seberapa kesungguhan capres untuk merubah nasib Indonesia.Dari situ juga bisa kita deteksi cocokkah resep yg diteriakkan dg juru masaknya? Karena kalau kabinet strategis bayangan tidak dibuka ke publik untuk dpt uji publik berarti susunan nya akan berujung cuma jadi alat kompromi capres dengan para kapitalis global.Itu berarti tidak punya kesungguhan untuk mengubah nasib Indonesia. MHT300514.

UNDANGAN DISKUSI

UNDANGAN DISKUSI

Tema : POSISI KEPOLISIAN RI DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN MENDATANG: LANGSUNG DIBAWAH PRESIDEN ATAU DIBAWAH KEMENTERIAN?

Insititut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) dengan ini mengundang Bpk/Ibu/Sdr untuk hadir pd acara diskusi dg tema tsb diatas.
Nara Sumber :
1.Jend Pol(Purn) DR.Chairuddin Ismail(Timses Jokowi JK)
2.Kom Jen Pol(Purn) Oegroseno(Purnawirawan Polisi)
3.DR. Eggie Soedjana (Timses Prabowo Hatta R)
4.DR.Margarito Kamis (Ahli Hukum Tata Negara)
5.Kisman Latumakulita (Politisi Partai Nasdem)
6.Neta S Pane (IPW)
7.Haris Rusly Moti (Petisi 28)

MODERATOR ; M.Hatta Taliwang.

Diadakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal. : 28 Mei 2014
Waktu. : Pkl 13.30 sd Selesai
Tempat. : Galery Cafe , Taman Ismail Marzuki, Jln Cikini Raya, Jakarta Pusat.

Demikian undangan kami,atas kehadirannya kami smpaikan terima kasih.

Salam,

M.Hatta Taliwang
(IEPSH).
HP 0818714823
PIN BB :28A63B51

PILPRES : KAMPANYE HITAM ATAU FAKTANYA YG HITAM?

PILPRES : KAMPANYE HITAM ATAU FAKTANYA YG HITAM
Oleh : M.Hatta Taliwang

Baru beberapa hari deklarasi capres dg pasangannya dunia mass media atau sosmed dipenuhi info atau broadcast(bc) yang isinya saling menuduh, saling mencerca, saling menghitamkan(black campaign). Dunia sosmed penuh intrik dan saling hajar menghajar. Saya mohon maaf ke timses atau fans masing masing capres, saya turunkan sekedar contoh info/link yang memuat apa yang oleh masing masing pihak yg disebut sbg blackcampaign sbb:

http://hukum.rmol.co/read/2014/05/20/156022/1/Ada-Jenderal-Tekan-Jaksa-Agung-untuk-Selamatkan-Jokowi

R Siapa bilang Jokowi Tidak Korupsi? Ini buktinya !

http://kabarnet.wordpress.com/2013/12/27/astaghfirullah-ternyata-jokowi-seperti-itu

http://m.rimanews.com/read/20140430/149426/peneliti-kkn-jusuf-kalla-era-presiden-gus-dur-bisa-dilaporkan-ke-kpk-cawapres

Gandeng JK, Jokowi disebut melawan visi Revolusi Mental

http://jurnalpatrolinews.com/2014/05/19/gandeng-jk-jokowi-disebut-melawan-visi-revolusi-mental/

http://www.gatra.com/pemilu-capres/50465-agum-gumelar-dan-keluarga-korban-1998-tolak-prabowo.html

http://celotehpemilu.com/ini-dia-49-fakta-keterlibatan-cawapres-hatta-rajasa-dalam-korupsi-kereta-hibah-jepang/

Dengan info/data seperti diatas maka pertanyaannya, itu kampanye hitam atau fakta hitam yg sedang melilit para capres/cawapres kita?

Padahal fakta hitam tentang PILEG yg baru berlangsung yg penuh kejahatan, penuh penipuan serta kebusukan telah DIHALALKAN oleh KPU dan kita menutup mata atas semua peristiwa tersebut. Dengan dasar itu pula kita akan MENGHALALKAN PILPRES yg diikuti oleh peserta yg masih bermasalah didukung partai partai yg membutakan diri atas kejahatan PEMILU.

Sebenarnya kita sedang membangun bangsa atau sedang merusak bangsa secara massif dg cara begini?
Klo dulu orang memilih pemimpin antara yg baik dg yg kurang baik, lalu bergeser dari yg buruk ke yg kurang buruk, lalu kita akan masuk ke era memilih penjahat mana yg lbh menguntungkan?

Saya yakin pertanyaan kami diatas akan dicemooh sebagai orang yg sok idealis, tidak realistis dan utopis. Bagi kami tidak apa apa dan yg penting kami akan selalu suarakan bahwa output demokrasi liberal yg sangat tidak sesuai dg akar budaya bangsa, adalah seperti yg pernah dicurhatkan oleh Bung Karno : ” demokrasi liberal adalah politik rongrong merongrong, rebut merebut, jegal menjegal dan fitnah memfitnah.
Berilah bangsa kita satu demokrasi yang tidak jegal – jegalan. Sebab demokrasi yang membiarkan seribu macam tujuan bagi golongan atau perorangan akan menenggelamkan kepentingan nasional dalam arus malapeta.” ujar Presiden Soekarno dlm pidatonya tahun 1957 dua tahun sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 utk kembali ke UUD45.

Kami dan kawan kawan dari Forum Nasional Penegak Kedaulatan Rakyat (FNPKR) pernah tawarkan solusi atas masalah bangsa ini dg jalan Musyawarah Mufakat dlm wujud Sidang Istimewa MPR/S atau Kongres Rakyat Indonesia. Bahkan dengan rincian tatacaranya. Namun tampaknya bangsa ini memang lebih memilih cara yg akan menghantarkan bangsa ini kearah yg lebih menuju konflik dan perpecahan. Kelirukah kami? Sedang mengigaukah kami? Maafkan klo kami keliru.MHT210514.

PUISI : AKU INI CUMA KULI

PUISI :

AKU INI CUMA KULI
By M.Hatta Taliwang

Aku ini cuma kuli
Karena ku habiskan keringat
di kebun dan tambang milik orang asing
di lahanku sendiri

Aku ini cuma kuli
Karena aku menguras tenaga untuk menggemukkan bank bank asing di negeriku sendiri

Aku ini cuma kuli
Karena pulau pulau yg indah kubiarkan diexploitasi orang asing dan aku cuma jadi pelayan di pulauku sendiri

Aku ini cuma kuli
Karena umurku habis mengabdi di warung warung orang asing
di pasarku sendiri

Aku ini cuma kuli
Karena air mataku menetes di pabrik pabrik milik orang asing
di halaman rumahku sendiri

Aku ini cuma kuli
Karena meskipun aku berdasi dikantorku sendiri
cuma membuat aturan2 yg nyaman utk investasi orang asing .

Aku ini cuma kuli
Karena pidatoku yang mendayu mengayun emosi
cuma untuk mendapat simpati tuan besar
dari negeri seberang
agar dollar mengalir lancar.

Aku ini cuma kuli
Mungkin juga pengkhianat
karena info negeri ini kutukar dengan apel washington atau jeruk cina.

Aku ini cuma kuli
Karena untuk memilih pemimpinku harus konsultasi bahkan mengemis pada tuan tuan asing yg justru duitnya dari hasil mengeruk negeri ini.

Aku ini cuma kuli,
Sungguh sungguh kuli diantara bangsa kuli.

Aku ini bukan beruang lapar dari kumpulan yang terbuang.

(MHT 170514)

KURA KURA TERBALIK DAN MIMPI JADI PRESIDEN

KURA KURA TERBALIK DAN MIMPI JADI PRESIDEN
Oleh : M.Hatta Taliwang

Orang Sumbawa punya perumpamaan untuk mereka yang
nasibnya sial terus atau sering gagal meraih impiannya dengan menyebutnya sebagai KURA KURA TERBALIK. Anda mungkin pernah melihat posisi kura kura terbalik. Punggungnya menjadi alas pijaknya di bumi,dadanya menghadap ke langit, sambil kaki/tangannya terus mengayuh ingin menggapai gapai sesuatu. Mengayuh dan terus mengayuh namun tidak mampu membalik posisi tubuhnya sehingga hanya tengadah ke langit tidak mampu membalik posisi badannya. Mirip nasib kecoa yang menggelepar dlm posisi terbalik.

Dalam konteks pemilihan Presiden sesungguhnya banyak orang yang posisinya sdh seperti kura kura terbalik. Tidak punya partai, mengandalkan nama besar dan pengaruh yg masih tersisa di masyarakat, “terus mengayuh” berharap dapat dipilih jadi Capres atau Cawapres. Atau punya partai tetapi tidak memiliki cukup suara untuk memiliki nilai bargainning jadi capres/cawapres.Bahkan diantaranya ada yang teriak mengobral diri dengan mengatakan bahwa siap jadi cawapres untuk capres manapun.
Sesungguhnya kita iba melihat mereka karena dg segala ketokohan yg sudah dimilikinya, dengan segala jabatan yang pernah diraihnya ngapain harus sampai “mendown grade” dirinya dan kehormatannya.
Tapi sekali lagi kekuasaan itu selalu menggoda apalagi bagi mereka yang pernah merasakan nikmatnya madu kekuasaan.
Prilaku politik yang “tidak mengenal puas dan kenyang” ini melanda generasi yg lebih senior. Yang pernah jadi Presiden masih ingin jadi capres lagi. Yang pernah gagal berkali kali jadi Presiden pun ingin terus mengulang peruntungannya dg mengulang jadi capres.
Padahal sesungguhnya yang banyak dibutuhkan Indonesia adalah PEMIMPIN. Mereka yg dengan pengalaman segudang berhimpun bersama membahas arah dan nasib bangsa ini, tanpa mengedepankan ambisi pribadinya untuk memasang target harus menjadi Presiden.Mereka yg dengan tulus mengerahkan segala daya upaya,waktu,tenaga,biaya dan pikirannya untuk menolong rakyat dan bangsa ini keluar dari segala keterpurukannya dewasa ini, seperti apa yang dilakukan pemimpin2 bangsa prakemerdekaan. Karena esensinya Indonesia sekarang “masih terjajah” dalam banyak hal.
Namun kita tidak berhak “menyetop impian orang”. Silakan terus saja mengayuh, seperti upaya kura kura terbalik itu. Siapa tahu ada kerbau yang lewat, tiba tiba tanpa sengaja menendang sang kura kura, lantas posisi tubuhnya jadi terbalik. Lalu bisa melangkah dan meraih impian. Semoga kerbau ajaib itu segera datanng! MHT 270414.

“RINDU MASA INDAH”

REFLEKSI PETANG :
“RINDU MASA INDAH”

Ini mungkin yg dimaksud oleh Firman Allah, bhwa kekuasaan itu dipergilirkan. Zaman Orba, kantor2 Kodim, Korem, Kodam,Mabes, dll selalu ramai. Halaman parkir siang malam penuh mobil2 bagus. Lampu2 ruangan terang benderang dari sore sampai tengah malam. Yg berpangkat atau yg berdasi sliweran dihalaman kantor. Kehidupan terasa indah. Tentara tampil gagah perkasa dg langkah tegap percaya diri dan meyakinkan.

Lima belas tahun sejak reformasi, suasana berubah drastis. Kodim,Korem,Kodam,Mabes sepi. Mobil yg parkir tinggal mobil tua sekelas Feroza, kecuali untuk yg msh punya jabatan resmi. Tentara masuk kantor seperti kebanyakan pegawai negeri, sebelum sore kantor sdh sepi. Lampu2 kantor sebelum petang sdh redup. Yg bertugas tinggal duduk2 sambil tusuk2 gigi atau memencet pinset cabut2 jenggot sambil mata menatap ke jalan raya. Tatapan terasa kosong. Mau perang tdk ada panggung lagi. Timtim sdh tamat. Papua tenang2 saja. Aceh sdh hampir merdeka. Sungguh berat beban psikologis jadi prajurit. Dalam keadaan damai seolah olah tak berguna. Padahal klo tanpa TNI negara akan roboh. Ibarat rumah tanpa tuan. Karena tuan yg dihitung oleh pihak luar cuma TNI. Tanpa TNI mereka akan datang ramai2 merambah negeri ini. Tapi hidup dlm damai buat institusi TNI yg pernah berjaya dlm kekuasaan tidaklah mudah. Pasti mengalami post power syndrome. Apalagi Kepolisian, teman yg dulu satu barisan dlm payung ABRI( dan “underdog”) , sekarang lampu2 kantornya selama 24 jam terang benderang. Rezeki mereka mengalir seterang lampu neon yg menyala ditiap tiap pojok ruangan Polres,Polda,Mabes. Bisa difahami klo banyak purnawirawan TNI penuh nostalgia akan indahnya zaman Orba. Kini purnawirawannya khususnya beberapa Jenderal berjuang sendiri sendiri meraih kekuasaan yg penuh keindahan itu. Selebihnya sdh lama tiarap, hidup dg harap harap cemas karena terkadang rumah yg sedang dihuni pun setiap saat terancam diambil alih negara.Mungkin diantaranya ada yg berpikir : sampai kapan “kemarau” ini berakhir? Smp kapan Allah merotasi dan memberi giliran lagi? Atau sejarah memang tdk akan pernah berputar lagi?(MHT,240414).

KELEMAHAN JOKOWI

KELEMAHAN JOKOWI
Oleh: M.Hatta Taliwang

Karena banyak yg sedang euphoria dg Jokowi dan memuji kelebihannya sehingga elektabilitasnya tinggi maka saya tdk perlu membahas KELEBIHAN/KEKUATAN Jokowi. Saya hanya ingin kupas kelemahannya, biar kita semua waspada dlm memilih pemimpin. Kita wajib kritisi karena kita tidak mau lagi terulang kepemimpinan yg penuh citra tapi minim prestasi.
Secara singkat saya ingin ulas 5 kelemahan JOKOWI yaitu :

1.MAU JADI WAYANG DARI SKENARIO PENIPUAN.

2. TIDAK KOMIT DAN TIDAK KONSISTEN.

3. TIDAK MENGUKUR DIRI DAN AMBISIUS

4. TERINDIKASI TIDAK BERSIH DARI KORUPSI

5. BERPOTENSI TIDAK SETIA /BERKHIANAT(?).

6.BAHASA TUBUHNYA TIDAK MENUNJUKKAN SBG PEMIMPIN NEGARA YG BERKARAKTER KUAT

1.MAU JADI WAYANG DARI SKENARIO PENIPUAN. Sulit untuk dibantah bhw popularitasnya didongkrak oleh “proyek ESEMKA”. Proyek ini menaikkan citranya sbg NASIONALIS, karena pesan yg dikirim ke publik adalah bhw. ia mencintai produksi nasional dan karya anak bangsa. Padahal klo ditelusuri secara moral, ESEMKA itu PENIPUAN BESAR kepada publik. Karena Jokowi tdk care lg setelah jadi Gubernur. Pdhal spirit nasionalisme pd ESEMKA itulah yg bangkitkan simpati dan euphoria publik. Setelah jadi Gubernur tdk bicara lg tentang nasib ESEMKA dan gagasan nasionalisme lainnya.MOBIL ESEMKA itu proyek abal2 dan mestinya sdh dr awal disadari oleh Jokowi dan TIMnya bahwa sdh banyak yg berjuang untuk mobnas gagal : ada Tommy Soeharto,ada Bakrie, ada BPPT, ada Rahmad Gobel(?), ada Sinivasan Textmaco, ada Bambang Trihatmojo, ada MR 90 bahkan LIPI. Semua mereka GAGAL, tidak kuat hadapi cengkraman JEPANG. Pengaruh dan lobby Jepang dlm industri tsb SANGAT KUAT. Tak bisa digoyang. Sy yakin TIM Jokowi tahu itu. Mengapa dipublikasi dg luar biasa dg tokohnya JOKOWI? Disitulah unsur PENIPUANNYA. Hanya utk rebut CITRA dan PUBLIKASI serta pesan NASIONALISMENYA. Demi popularitas JOKOWI yg dibiayai para cukong2 dan ahli strateginya .Memang ujungnya ESEMKA jd urusan Pem Pusat, tp pernahkah JOKOWI tengok atau minimal tanya ke Pem Pusat nasib ESEMKA?Bahkan klo perlu Jokowi demonstratif pakai terus ESEMKA sbg mob dinas di JKT? Mogok sekalipun orang akan tetap support mobil tsb. Klo Jokowi serius dan sungguh2 nasionalis. Tetapi itu tidak dilakukan karena memang target utamanya cuma menaikkan popularitas untuk meraih Jabatan Gubernur dan sekarang mau jadi Presiden.

2. TIDAK KOMIT DAN TIDAK KONSISTEN.
2.1. Janji tidak butuh dana pinjaman untuk bangun Jakarta, ternyata dia pinjam dari asing sdh Rp 33 Trilyun.

Buka link ini : http://shnews.co/detile-25931-china-investasi-besarbesaran-di-ri.html

http://m.beritasatu.com/aktualitas/142195-monorel-dapat-investasi-rp-15-triliun-dari-tiongkok.html

http://m.thejakartapost.com/news/2013/04/03/jokowi-puts-heat-jica-wb.html

http://m.tempo.co/read/news/2012/10/22/231437156/

2.2. Janji memimpin Jakarta 5(lima) tahun ternyata diingkari.

BUKA :

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/20/13522152/Jokowi.Janji.Pimpin.Jakarta.Sampai.Tuntas

3. TIDAK MENGUKUR DIRI DAN AMBISIUS.
Track record Jokowi sebenarnya biasa saja. Tapi digelembungkan oleh media massa yg disuppot dana sutradaranya sehingga seolah dia superman yg hebat.Sehingga mengalahkan para pejuang dan petarung nasional yg telah sekian lama berjuang untuk Indonesia.Klo dia bijak pasti dg rendah hati dia perkaya diri dg pengalaman sebagai Gubernur Jkt.Karena banyak hal yg belum kita tahu tentang visinya, kemampuannya memimpin kota besar seperti Jkt, kenegarawanannya dan terutama nyalinya utk berhadapan dg kekuatan pemodal dan kapitalis asing yg memperbudak bangsa ini.
Ternyata dibalik “keluguannya” dia menyyimpan ambisi dan ditangkap publik sbg ambisius

4. TERINDIKASI TIDAK BERSIH DARI KORUPSI. Kasus bis impor utk transjakarta yg sangat kental KKNnya dan sekarang sedang diselidiki KEJAGUNG mengindikasikan bahwa Jokowi pemimpin yg lemah dlm kontrol manajemen sehingga terjadi korupsi besar. Dia tdk bisa lepas tanggung jawab atas kasus tsb.
Dimasa lalu semasa Walikota juga banyak info tentang indikasi korupsi dimasa kekuasaannya.Buka ini :

http://kabarnet.wordpress.com/2013/12/27/astaghfirullah-ternyata-jokowi-seperti-itu

5. BERPOTENSI TIDAK SETIA/ BERKHIANAT(?).
Dari tulisan2 yg kita baca tampaknya Jokowi berpotensi berkhianat termasuk kepada majikannya. Keluhan dari orang2 dekat Pak JK (tentang proyek Monorail) atau keluhan dari orang orang dekat Prabowo yg ikut membiayai Jokowi meraih jabatan Gubernur, terdapat kesan bahwa Jokowi tdk tepati janji dan tdk setia serta dianggap berkhianat. Sehingga ada analisis bhwa dia berpotensi berkhianat kpd keluarga Bung Karno juga.

6.BAHASA TUBUHNYA TIDAK MENUNJUKKAN SBG PEMIMPIN NEGARA YG BERKARAKTER KUAT.
Kalau Jokowi jadi Presiden banyak teman yang meragukan Jokowi akan melawan pendiktean oleh asing dan para mafia kekuasaan. Dia diduga akn cendrung menurut(manut) pd kehendak TUANNYA. Maajalah TIME pun meragukan Jokowi.BUKA : http://touch.jaringnews.com/index.php/politik-peristiwa/umum/59058/majalah-time-pertanyakan-kapasitas-jokowi-memimpin-negara

Demikianlah catatan saya tentang Jokowi, demi kebaikan bangsa dan negara sy tulis ini, namun sbg manusia sy mohon maaf kalau pengamatan/analisis saya keliru.MHT 01/04/2014.

PERANAN ASING DALAM AMANDEMEN UUD45

PERANAN ASING DLM AMANDEMEN UUD45.
Oleh : M.Hatta Taliwang

Ditengah kerisauan/kegelisahan tentang arah dan tujuan pembangunan bangsa dewasa ini, banyak kawan berkesimpulan bahwa gara2 amandemen UUD45 diawal reformasilah sebagai penyebab utama kekacauan,kekisruhan dlm kita hidup berbangsa dan bernegara. Karena itulah banyak kawan yg menawarkan solusi : “karena kita sudah TERSESAT, maka harus kembali lagi ke TITIK AWAL, yaitu ke UUD45 ASLI, setelah itu kita SEMPURNAKAN”. Cara pandang ini menolak gagasan yg ingin AMANDEMEN KE 5, yg dianggap akan makin menyesatkan.

Untuk mengetahui ” sejarah amandemen UUD 45 dan peranan asing” kami tulis ringkasannya lbh kurang sbb :

1. Dimasa ORBA/Soeharto, sangat pantang berbicara tentang gagasan PERUBAHAN/AMANDEMEN UUD45. Bagi Soeharto UUD45/Pancasila adalah harga mati. Bahkan Soeharto menjabarkan PANCASILA)UUD45 menurut tafsirnya. Ini menimbulkan perlawanan dari rekan2 Soeharto sesama angkatan 45 dan pendiri bangsa yg tergabung dlm Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi(YLKB seperti Bung Hatta,AH Nasution,M Natsir, Sanusi Hardjadinata dll, yg melahirkan PETISI 50)

2. Pd awal 1990an dikalangan praktisi hukum(tokohnya Adnan Buyung Nasution) mulai mempertanyakan 3 substansi UUD45 : kekuasaan Presiden terlalu kuat, kedaulatan tidak sepenuhnya di MPR dan utusan golongan yg tidak mewakili rakyat.

Aktifis2 LBH seperti Bambang Wijayanto mulai mewacanakan AMANDEMEN UUD45. Sampai dia harus belajar ke Thailand dan Korsel. Pulang dari study banding itulah BW,menyimpulkan bhw AMANDEMEN BUKAN MUSTAHIL.

3. Ketika gaung reformasi bergema pada 1998, aktifis hukum dan akademisi yang dekat dg mahasiswa memasukkan amandemen UUD45 sebagai tuntutan reformasi. Gagasan ini disambut baik oleh CETRO yg dipimpin oleh Hadar N Gumay. Bak gayung bersambut gagasan ini disambut oleh LSM lain termasuk dari kalangan Pemerintah (Jimly Assiddiqie) lalu membentuk Koalisi Konstitusi Baru(KKB).

4.Melihat perubahan politik BERSAMBUNG
———————————-
4.Melihat perubahan politik yg terjadi di Indonesia saat itu, lembaga donor asing merasa program amandemen konstitusi selaras dg kpentingan mereka ditengah isu demokratisasi dan liberalisasi. Juga karena mereka yg mempunyai aset/bisnis besar di Indonesia ingin ikut menata Indonesia agar kpentingan mereka terjamin di Indonesia. Sehingga mereka memberi support dana utk amandemen konstitusi.

5.Kepentingan kelompok yg tergabung dlm KKB beririsan dg kepentingan pihak asing. Dimulailah memberi dana promosi amandemen via saluran TV DPR/MPR, TV SWARA. Pihak asing mulai aktif melobi anggota MPR, ikut mendengar pembahasan.Salah satu yg terkenal adalah Mr.Andrew Ellis. Pada sisi lain pihak asing menyokong dana ke LSM,Perorangan dll yg pro amandemen.

6.CETRO sbg jangkar LSM LSM yg pro amandemen mengelola dana terbesar. Diperkirakan dana yg dikucurkan pihak asing ke setiap LSM tsb utk kpentingan amandemen adalah sebesar Rp 3,5 miliar.Dana tsb untuk biaya POSKO, sosialisasi, loby. kunjungan ke daerah dll.

7.Jika boleh disimpulkan pihak pihak yg berkpentingan dg Amandemen UUD45 didalam negeri adalah sbb :
1.Koalisi Konstitusi Baru (CETRO,PBHI,YLBHI,KRHN,PSHK,KONTRAS,ELSAM,MPPI,KIPP,KOALISI PEREMPUAN dll).
2.Dephukum/HAM dan Penasehat Presiden Habibie
3.Sebagian anggota dan Pimpinan DPR/MPR RI
4.Sebagian Akademisi, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa. Dll

8. Sementara pihak asing yg mensupport adalah lk sbb :
1.Lembaga Donor (USAID,INTERNEWS,FES,GTZ,HIVOS,3 ELEVEN,EUROPE UNION dll)
2.NGO Internasional seperti NDI,DRSP
3.Diduga swasta asing seperti Exxon, Freeport dll
4. Lembaga PBB seperti UNESCO,UNICEF,BRITISH COUNCIL,ACILS
5.Lembaga Keuangan Internasional (Bank Dunia,ADB dan IMF)

9.Cara Cara Intervensi terhadap amandemen :

1.LANGSUNG
1.1. NDI, melakukan lobby,diskusi dg anggota Parlemen. Juga monitoring
1,2.Pemerintah,Senator,Bisnisman,Direktur Donor : ikut dlm rapat LSM
1.3.Kedutaan Besar : memfasilitasi studi banding
BERSAMBUNG
———————————–
1.4.Pemerintah RI :Memfasilitasi kebutuhan parlemen

2. TIDAK LANGSUNG
2.1. Pemerintah : menjaring opini publik,roadshow dll
2.2. Kedutaan Besar : menitipkan agenda ke alumni alumninya.Memfasilitasi kegiatan LSM lokal
2.3.Lembaga Donor : Mendanai LSM, memfasilitasi kelompok Koalisi Konstitusi Baru
2.4.Perorangan : memfasilitasi dan sumbangsaran/dana utk kelompok Koalisi Konstitusi Baru.MHT270314