“MENGAKHIRI KRISIS KENEGARAAN DENGAN KEMBALI PADA UUD 1945 ASLI UNTUK DISEMPURNAKAN”

(KONSEP UNTUK DIBAHAS GRUP DEWAN PENYELAMAT NEGARA/DEPAN)

“MENGAKHIRI KRISIS KENEGARAAN DENGAN KEMBALI PADA UUD 1945 ASLI UNTUK DISEMPURNAKAN”.

Preambule dan UUD 1945 asli itu adalah sejarah perjalanan bangsa Indonesia, manifestasi sejarah perjalanan untuk merebut kemerdekaan. Perjuangan dalam merebut kemerdekaan oleh para pejuang pendahulu bangsa, Perang Diponegoro, Imam Bonjol, Hasanuddin, dan berbagai peperangan melawan penjajahan asing diseluruh nusantara dan perjuangan para pemikir seperti Hos Cokroamonoto, pemuda yang tergabung dalam Boedi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, semuanya telah mencapai Puncaknya pada pernyataan kemerdekaaan 17 Agustus 1945 dan penyusunan UUD 1945. Itulah mengapa Preambule UUD 1945 dimulai dengan menyatakan “bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapusan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan”. Didalam UUD dasar 1945 tersebut ditetapkan dasar negara Pancasila, sebagai kritalisasi dari jati diri kebangsaan Indonesia.

Namun sejak reformasi 1998 nilai nilai Pancsila tidak lagi hidup dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila hanya menjadi hiasan di dalam ruangan kantor pemerintahan dan menjadi slogan dalam upacara upacara berdera. Dalam prakatek kehidupan sehari hari dan bahkan dalam mekanisme kehidupan bernegara nilai nilai Pancasila telah ditinggalkan. Sistem ekonomi, politik, dan agenda agenda sosial budaya sejak era reformasi merupakan pelaksanaan dari agenda global, yang dibiayai perusahaan perusahaan multinasional, negara negara maju, dan organisasi internasional dalam rangka institusionalisasi sistem kapitalisme neoliberalisme di Indonesia.

Penyingkiran terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan melalui amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali sejak 1998 sampai dengan 2003 memenuhi agenda reformasi sebagaimana perintah IMF. Maka dilakukanlah perubahan, perombakan secara besar besaran terhadap UUD. Hasilnya UUD 1945 berubah secara total, mulai dari filosofinya, idiologinya, kelembagaan poltik, kelembagaan ekonominya, dan seluruh aspek yang menyangkut hak dan kewajiban warganegara telah berubah secara total. Amandemen UUD 1945 telah berubah dari sebuah UUD yang membawa nilai nilai Pancasila menjadi UUD baru yang merupakan pelaksanaan dari nilai nilai kapitalisme, liberalisme dan individualisme. Dengan landasan UUD 1945 hasil amandemen tersebut maka lahirlah ratusan Undang Undang (UU) yang merupakan institusionalisasi atau pelembagaan kepentingan asing atas ekonomi, politik dan sosial budaya bangsa Indonesia.

Upaya bangsa Indonesia sejak proklamsi 1945 untuk meraih kemerdekaan secara penuh kembali harus terbenggu oleh konstitusi UUD 1945 amandemen dan berbagai regulasi turunannya. Bangsa Indonesia kembali jatuh dalam dominasi asing dan terperangkap dalam ekploitasi tanpa batas oleh korporasi multinasional. Bangsa Indonesia kembali jatuh dalam kemiskinan, ketimpangan dan penderitaan yang semakin dalam. Pada saat yang sama akibat UUD45 amandemen dan berbagai regulasi turunannya telah melahirkan perpecahan, konflik dan gonjang ganjing politik diantara kekuatan poltik nasional dan konflik yang luas di masyarakat. Sementara korupsi semakin merajalela di seluruh level penyelenggraan kekuasaan dan pemerintahan.

Saat ini Indonesia mengalami krisis konstitusional yang sangat berat. UUD 1945 amandemen telah melahirkan konflik yang semakin tajam antara lembaga lembaga negara, antara pemerintah versus parlemen, antara lembaga negaraa yang satu versus lembaga negara yang lain. Antara pemerintah pusat versus pemerintah daerah, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, antara rakyat versus pemerintah dan antara elemen masyarakat yang satu dengan elemen masyarajat yang lain. Seluruh konflik yang terjadi merupakan ancaman yang besar terhadap eksistensi negara. Konflik yang semakin luas semakin membahayakan eksistensi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia semakin jauh tertinggal dibandingkan bangsa bangsa lainnya di dunia. Lihatlah sekarang ! Bahkan bangsa yang terpecah belah ini semakin lemah dan jatuh dalam genggaman imperialisme. Padahal sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda 1928, Kemerdekaan 1945, Pancasila dan UUD 1945, keseluruhannya merupakan upaya untuk menjadikan bangsa Indonesia merdeka, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, bahagia lahir dan batin.
Pertanyaannya ? Bagaimana kemerdekaan nasional bisa dicapai jika konsepsi berbangsa dan bernegara kita terpecah belah, tanpa ada persatuan, tanpa solidaritas kebangsaan. Bagaimana persatuan jika masing masing memperjuangkan dirinya sendiri, golongannya sendiri, agamannya sendiri, sukunya sendiri. Tidak mungkin persatuan dapat dibangun diatas kondisi seperti itu. Bagaimana suatu persatuan tanpa fondasi kebersamaan dan kekeluargaan. Bagaimana suatu persatuan bisa dibangun diatas ekonomi persaingan yang saling mengalahkan satu sama lain. Bagaimana membangun persatuan jika sistem politik yang kita anut menghendaki yang kuat berkuasa, yang lemah dikalahkan, yang mayoritas menang, yang minoritas sabar dan tealienasi dalam politik serta pemerintahan.

Padahal Pancasila dibangun sebagai suatu bangunan kepribadian, suatu bangunan cita cita, suatu konsepsi yang bulat kuat, kokoh, Pancasila itu adalah kekeluargaan, kasih sayang dan tolong menolong dan semangat rela berkorban dalam hubungan antar manusia, antara kelompok, antara suku, antar bangsa. Pancasila adalah suatu kerjasama dalam konsepsi ekonomi. Pancasila itu suatu Musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan politik. Maka di atas itu kita kokoh kuat tegak perkasa. Mengapa kokoh kuat tegak perkasa adalah keharusan ? karena yang dihadapi bangsa Indonesia adalah imperialisme yang sangat dominatif, eksploitatif dari kapitalisme global. Lebih jauh lagi, bagaimana memperjuangkan itu semua itu ? Memperjuangkan suatu kemerdekaan yang penuh melawan imperialisme, neokolonialisme yang kuat itu? Tanpa suatu kerjasama internasional, tanpa suatu solidaritas diantara bangsa bangsa yang senasib sepenanggungan ? Maka diperlukan suatu kerjasama internasional, suatu cooperation, bukan kompetisi, bukan persaingan. Itulah yang dilakukan pendiri bansa kita dulu melalui konferensi Asia Afrika di Bandung. Semua kerjasama internasional itu adalah pelaksanaan dari Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila yang hanya dapat diwujudkan dengan UUD 1945 asli, karena konsepsi UUD 1945 yang asli adalah sebuah bangunan negara yang diformulasi dari asas kekeluargaan, kerjasama dan musyawarah mufakat, sebuah bangunan yang memungkinkan bangsa indonesia menjalankan nilai nilai gotong royong dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Melalui apa ? Melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), siapa MPR dia adalah manifestasi dari kedaualatan rakyat, rakyat indonesia yang terdiri dari bangsa bangsa, suku suku, glongan golongan, TNI, Pegawai negeri, kaum pekerja, agama agama, bersatu di MPR, merumuskan arah berbangsa dan bernegara diatas semangat tolong menolong dan kasih sayang, bukan konflik kepentingan dan kebencian. MPR merupakan kekeluargaan Indonesia, di sana pengambilan keputusan tertinggi dilakukan, keputusan yang mengayomi semua anggota keluarga bangsa, semua suku, semua golongan, semua agama. Di MPR tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, yang ada sebuah perlombaan, berlomba lomba untuk kebaikan, bukan sebuah perang tanding, yang dimenangkan oleh kekuatan politik tertentu. MPR itulah yang tertinggi, menetapkan arah bangsa sebagai yang terutama, paling pokok. Arah berbangsa itulah yang menjadi panduan karena didalamnya memuat suatu rencana nasional, program pembangunan, dalam rangka apa, dalam rangka menjalanlkan amanat Pancasila, untuk apa ?untuk mencapai Indonesia merdeka sepenuhnya. Bagi siapa ? Bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi kesamatan bangsa dan negara Indonesia.

Untuk merebut kembali kemerdekaan dan menegakkan kembali nilai nilai Pancasila maka kita harus kembali UUD 1945 asli, karena itulah strategi yang ampuh sekaligus sebagai benteng pertahanan bangsa Indonesia. Sementara UUD 1945 amandemen merupakan strategi melanggengkan dominasi imperialisme dan neokolonialisme. Sistem yang dibawa oleh UUD 1945 amandemen menjadikan negara mengabdi pada minoritas pemilik modal asing, menjadikan pemerintahan sebagai perangkat administratur dalam rangka melanggengkan kekuasaan mereka. Akibatnya kekuasaan yang berdiri sekarang bukan kekuasaan atas kehendak rakyatnya, tapi kekuasaan yang dipertahankan oleh imperialisme.

Muncul trauma dan perdebatan bahwa kembali ke UUD 1945 asli sama dengan kembali pada suatu rezim kediktoran yang didasarkan pada dua pengalaman sejarah yakni pemerintahan Soekarno (1959 – 1965) dan pemerintahan Soeharto (1967 – 1998). Ada juga yang berpandangan bahwa sistem berdasarkan UUD 1945 telah membuat jatuh bangunnya pemerintahan, membuat pemerintahan Soekarno jatuh dan pemerintahan Soeharto juga jatuh. Perlu dijelaskan bahwa kembali ke UUD 1945 adalah kembali pada filosofi, ideologi dan cita cita kita berbangsa dan bernegara yang telah jauh mengalami penyimpangan dalam UUD 1945 hasil amandemen dalam era reformasi. Kembali ke UUD 1945 adalah memberi dasar untuk melakukan penyempurnaan dengan tetap berpedoman pada dasar Negara yakni Pancasila, yang dalam UUD 1945 hasil amandemen pada era reformasi tidak dipedomani. Proses penyempurnaan dalam UUD 1945 Asli harus dilakukan secara hati hati, tenang, tidak dibawah tekanan lembaga keuangan internasional, namun proses penyempurnaan UUD 1945 asli semata mata karena dorongan untuk merdeka, bebas dari segala dominasi dan ekploitasi serta bertujuan semata mata untuk mewujudkan Negara Gotong Royong.

NOTE

Ada tiga pilar amandemen UUD 1945 yakni pertama, digantikannya sistem demokrasi perwakilan yang berdasarkan musyawarah mufakat dengan demokrasi liberal yang berdasarkan pada sistem demokrasi langsung dengan mekanisme demokrasi 50% +1. Kedua, dilenyapkannya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lalu mengantikannya dengan memecah kekuasaan dalam cabang cabang kekuasaan yang setara satu sama lainnya, separation power, untuk menjalankan mekanisme check and balances. Menggantikan mekanisme sentralisasi kelembagaan politik dan sistem ekonomi, menjadi sistem desentralisasi dan otonomi kekuasaan ke tangan pemerintah daerah.

Check and Balance adalah suatu kaidah dasar dalam sistem liberalisasi. Chenck and balance sama dengan hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi atau sama dengan persaingan bebas. Persaingan yang dianggap akan membentuk keseimbangan. Padahal persaingan tidak dapat membentuk keseimbangan. Persaingan menghasilkan dominasi. Persaingan merupakan suatu sistem yanng bertumpu pada krisis. Menjadikan krisis sebagai dasar pembentukan keseimbangan baru. Dalam hukum persaingan keseimbangan hanya dapat dibangun dengan memusnahkan sebagian lainnya. Hukum ini berbasis manajemen kontradiksi. Undang undang dasar amandemen memang mendasarkan pada prinsip check and balance. Atas dasar itulah mereka membagi cabang cabang kekuasaan yang setara, satu dengan lainnya. Dimana masing masing cabang kekuasaan memperjuangkan kepentingannya sendiri sendiri. Berusaha memperbesar kekuasaannya, atau sedikitnya mempertahankan kekuasaannya agar tidak diambil yang lain. Maka terjadilah pertarungan internal. Dalam rangka apa ? Dalam rangka kekuasaan semata, kekuasaan yang mengabdi pada siapa ? Pada pribadi, keluarga dan golongan. Check and balance sangat cocok dalam masyarakat Individualis, masyarakat yang menjadikan persaingan sebagai alat untuk meraih kemajuan. Menganggap pertentangan sebagai dasar bagi dialektika perubahan. Pertanyaannya untuk apa saling membalace, sementara yang kita perlukan suatu sistem for produktifity, for better live. Bukan saling membalace. Lihatlah praktek check and balance dalam sistem kita sekarang, berakhir bukan dengan saling chek dan menimbulkan keseimbangan. Namun yang terjadi CEK COK, saling berebut tidak karuan. Menjadi kan power ditangan mereka sebagai bergaining untuk mengeruk, meraampok kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Check and Balance itu bertumpu pada separation power dalam cabang cabang kekuasaan yang setara. Bukan semata mata presiden mengawasi DPR. Tapi seluruh cabang kekuasaan trias politica. Kita tidak menganut separation power semacam itu, tapi distribution power, dari suatu kekuasaan tertinggi kepada suatu kekuasaan lebih rendah. Kekuasaan lebih rendah itulah yang menjalankan trias politica, tetap tidak saling membalace, karena semuanya menjalankan suatu visi dan cita cita bersama yang didistribusikan.
Perhatikan dasar teori Check and Balance ; To get the three branches of government to cooperate, a system of checks and balances was created to achieve a fair separation of powers. KEY POINTS : The concept of checks and balances is traced back to the political theory of Montesquieu ; (1) The legislative branch of the United States checks and monitors the other two branches of government, the executive and judicial, through broad taxing and spending power, budgetting, declaration of war, ratification of treaties and confirmation of judges. (2) The President exercises a check over Congress through his power to veto bills. The president also appoints judges with the Senate’s advice and consent. He also has the power to issue pardons and reprieves, and as a Commander in Chief has the authority to command the U.S. armed forces. (3) Judicial review in the United States refers to the power of a court to review the constitutionality of a statute or treaty, or to review an administrative regulation for consistency with either a statute, a treaty, or the Constitution itself.

Demikian pula halnya dengan sistem yang dianut dalam masyarakat Amerika Serikat adalah sistem yang berangkat dari nilai nilai yang hidup dalam masyarakat mereka. Dasar dari sistem mereka adalah Individualisme, jika disederhanakan lagi adalah tentang kepentingan pribadi lebih utama. Kepentingan masing masing inilah yang ditransformasikan ke dalam sistem negara. Ringkasnya “Gue Dapat Apa, Lo dapat apa ?” Jika ditransformasikan pada bentuk yang lebih tinggi menjadi pembagian kekuasaan yang setara (separation power) yang dikontrol melalui mekanisme Check and Balances, mirip seperi pembentukan pasar liberal yang seluruhnya bertumpu pada mekanisme permintaan dan penawaran, membentuk keseimbangan baru yang disebut harga. Maka penyederhanaan sistem pasti terbelah menjadi dua, mayoritas berkuasa, minoritas tidak berkuasa, penguasa dan oposisi. Atau cabang cabang kekuasaan diposisikan berhadap hadapan saling melawan.
Itulah yang mereka sebut sebagai Check and Balances.

Mengapa individualisme dan check and balace ini tidak bisa hidup dalam masyarakat Indonesia. Karena bangsa Indonesia sejak awal mulanya adalah masyarakat kekeluargaan. Bangunan kekeluargaan itulah yang hendak kita bangun. Sistem kita merupakan terjemahan dari nilai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, nilai yang diyakini oleh bangsa Indonesia, nilai yang diajarkan semua agama yang tumbuh di Indonesia, nilai yang diajarkan oleh orang tua kita. Apa itu ? kebersamaan, kasih sayang, dan tolong menolong. Itulah nilai yang mengisi hidup kita anak anak Indonesia sejak kita dalam kandungan.

Bentuk negara Indonesia bukanlah sintesa dari suatu kepentingan kelompok kelompok yang bertarung, namun sebuah consensus dari kebersamaan, tolong menolong, semangat rela berkorban, kasih sayang, kerjasama, musyawarah mufakat. Sesuatu yang sesungguhnya hidup dalam sanubari bangsa Indonesia dan menjadi pelajaran yang diajarkan oleh orang orang tua dari setiap individu dan anggota masyarakat dari seluruh suku, bangsa, agama, etnis yang tumbuh di Indonesia.

“Jika kita bisa mambawa nilai nilai kekeluargaan, kerjasama, musyawrah mufakat, semangat tolong menolong, rela berkorban, kasih sayang, dalam pergaulan kita sehari hari, kepada orang tua kita, keluarga, kerabat, kawan kawan, kita. Mustahil suatu yang hidup dalam diri ini, tidak dapat kita transformasikan ke dalam sistem berbangsa dan bernegara”.
Jakarta, 12 Desember 2014
———————–