PEMILU GAGAL,NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT ,SBY PERPANJANG MASA BERKUASA ATAU TENTARA BERKUASA?

PEMILU GAGAL,NEGARA DLM KEADAAN DARURAT,SBY PERPANJANG MASA BERKUASA ATAU TENTARA BERKUASA?
Oleh : M.Hatta Taliwang.

Banyak analisis sosial politik yg memperkirakan bahwa kita sekarang bangsa Indonesia sedang masuk pada periode sejarah yang berat.Kami sering menulis/ mengutip ucapan Soekarno thn 1964 bhwa tahun 2014 adalah Tahun Vivere Pericoloso(Tahun Menyerempet Bahaya). Ada yg menduga bahwa krisis ekonomi akan jadi pemicu. Berkait dg defisit perdagangan,defisit transaksi berjalan, kewajiban membayar cicilan dan bunga hutang diiringi krisis kepercayaan pada rupiah. Situasi ekonomi yg sulit berbareng dg pertarungan politik yg saling menelanjangi (kasus Nazar,LHI,Atut,Akil,Century dll) berimplikasi luas pd makin panasnya situasi politik. Disatu sisi tuntutan2 kaum buruh yg tak mungkin terpenuhi(UMR,Outsourching,BPJS) ditambah implikasi dari penerapan UU Minerba yg berdampak pd konflik kpentingan buruh , pengusaha tambang dan penguasa, semuanya akan berkontribusi pd krisis sosial politik dan ekonomi.Banyak faktor obyektif dan subyektif lainnya yg dpt memicu krisis, sehingga ada yang menduga bahwa jangan2 Pemilu akan gagal atau ada yg sengaja akan menggagalkan(?).

Bila pun Pemilu dapat digelar dan karena banyak potensi untuk “ribut” maka bisa saja terjadi krisis yg akn berakibat gagal. Bila KPU gagal menyelenggarakan Pemilu dg baik, karena banyak masalah yg tak terkendali atau ada yg berkepentingan menggagalkan(?) maka saya jadi teringat broadcast Prof DR Yusril Ihza Mahendra (YIM) beberapa bulan yang lalu intinya sbgai berikut :”Kalau Pemilu 2014 gagal, maka bangsa dan negara ini akan menghadapi krisis konstitusional yang tidak ada jalan keluarnya, pasca amandemen UUD 1945.
Anggota DPR, DPD dan MPR akan berakhir tugasnya tahun 2014. Presiden dan Wapres juga akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2014. Kalau Pemilu gagal, terjadilah kevakuman kekuasaan! DPR, DPD, MPR, Presiden/Wapres kosong. Negara ibarat kapal tanpa nakhoda.
Tidak ada 1 pasalpun dalam UUD 1945 yang memungkinkan perpanjangan masa jabatan DPR, DPD, MPR serta Presiden/Wapres. Dalam situasi krisis, MPR juga tidak berwenang memperpanjang masa jabatan Presiden/Wapres, juga tidak berwenang mengangkat Pejabat (Pjs) Presiden.Kabinet juga akan bubar dan menteri-menteri berhenti serentak pada 20 Oktober 2014 itu. Semua jabatan menteri akan vakum.”
Dalam situasi vakum demikian menurut Prof YIM nasib bangsa/negara tinggal pada TNI/Polisi.

Situasi inilah yang tidak kita inginkan sehingga kami dan kawan kawan berpikir bgmana menyiapkan “perahu nabi nuh” karena konstitusi hasil amandemen tidak menyiapkan “exit emergency”. Dari situasi yg dibayangkan demikian buruk itulah muncul gagasan dari adik adik aktifis menyiapkan semacam Sidang Istimewa MPRS, mengacu pd konstitusi UUD45(asli, sebelum amandemen). Tentu ini penuh perdebatan, tetapi tanpa pengembangan wacana demikian maka sangat bahaya bila krisis datang kita tidak siapkan exit emergency.

Prof YIM memberi sinyal bhw dalam keadaan darurat, yang memegang kendali kekuasaan adalah Presiden. Presiden bisa berbuat apa saja dengan alasan untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Bisa saja darurat militer yang diberlakukan sehingga kendali kekuasaan negara berada di tangan Panglima TNI.
Apakah SBY akan menempuh cara ini untuk menyelematkan negara sekaligus menyelamatkan dirinya dari tuntutan hukum atas segala masalah yg dibuatnya selama sepuluh tahun berkuasa? Sejarah beberapa bulan kedepan inilah yg akan berbicara. MHT 221213

Leave a Reply