PENGALAMAN KAMI “MEMERIKSA” MANTAN PRESIDEN SOEHARTO

PENGALAMAN KAMI “MEMERIKSA” MANTAN PRESIDEN SOEHARTO.
Oleh : M.Hatta Taliwang

Baru lebih kurang 3 bulan dilantik menjadi anggota DPR RI, pada bulan Februari 2000 kami langsung menghadapi tugas berat.

DPR RI melalui Komisi IX (sekarang jadi Komisi XI) membentuk Panja(Panitia Kerja) BLBI( Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Salah satu tugas berat itu adalah berkaitan dg disposisi Pres Soeharto Soal BLBI yg
diduga mendorong
terjadinya pelanggaran dalam pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), mengandung indikasi maksud atau kepentingan tertentu
untuk menyelamatkan bank-bank milik para kroni yang sebenarnya sudah waktunya harus dilikuidasi.
   
Dengan disposisi tersebut, bank-bank tak sehat dan bermasalah itu
tidak jadi dilikuidasi, tetapi terselamatkan lewat merger dan
akuisisi.
Bank yg jadi sorotan itu adalah Bank UTAMA

Akibat disposisi tersebut, Bank Utama, yang sebagian besar sahamnya dimiliki anak-anak Soeharto, tetap mendapat
fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) senilai Rp 531 milyar. Padahal CAR (capital adequacy ratio/perbandingan modal dengan aset tertimbang menurut risiko) Bank Utama waktu itu kurang dari dua persen.
   
Disposisi Soeharto yang salinannya bocor ke kami , ditandatangani
oleh Soeharto sendiri. Bunyinya: “Mangkin cepat persetujuan ini
 dilakukan akan memperkecil kerugian.” Setelah mendapat disposisi Soeharto, Menkeu Mar’ie segera mengirimkan memo berkualifikasi rahasia dan segera, bernomor MO-67/MK/1997 kepada
Gubernur BI, J Soedradjad Djiwandono. Memo tertanggal 26 Agustus 1997 itu berbunyi, “Minggu yang lalu, melalui ajudan Bapak Presiden kami menerima dokumen berikut disposisi Bapak Presiden yang selengkapnya
bersama ini kami lampirkan. Dokumen dimaksud telah kami sampaikan secara lisan dan kami perlihatkan kepada saudara dalam rapat Dewan Moneter minggu lalu, yaitu mengenai merger PT Bank Harapan Sentosa dan PT Bank Utama. Sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia, kiranya perlu diambil langkah-langkah lebih lanjut. Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih”.

Menyangkut disposisi Soeharto tsb Panja BLBI, merumuskan kemungkinan adanya pelanggaran dari sudut kebijakan, ketidaksesuaian peraturan yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah, dan adanya pelanggaran dalam pelaksanaannya.
 
Terungkapnya disposisi Soeharto ke publik saat itu membuat Panja BLBI harus mengambil tindakan cepat.

Secara mendadak,kami delapan anggota Panja BLBI yaitu :Sukowaluyo, Didi Supriyanto (F-PDI Perjuangan), Eki Syachrudin , Usman Ermulan
(F-Partai Golkar), HM Danial Tanjung, Habil Marati (F-PPP), HM Hatta Taliwang (F-Reformasi) dan FX Sumitro (F-KKI).
diikuti puluhan wartawan, mendatangi kediaman Soeharto, sehari setelah ulang tahun saya yg ke 46, pd tanggal 18 Februari 2000, untuk meminta penjelasan tentang kebijakan pengucuran BLBI yang diambil pemerintah semasa Soeharto masih berkuasa.
   
Keputusan mendatangi Soeharto ini diambil, karena Soeharto tidak bisa memenuhi undangan untuk memberikan penjelasan di Gedung DPR/ MPR.
Kedatangan ke rumah Soeharto, menunjukkan sikap tegas Panja BLBI setelah surat alasan sakit yang dikirim Sekretaris Pribadi (Sespri) Soeharto, Anton Tabah, dinilai tidak sesuai dengan isi undangan DPR yang ditandatangani Wakil Ketua DPR H
Tosari Widjaya.
Dalam jawaban suratnya, Anton Tabah tidak memberikan konfirmasi kehadiran maupun ketidakhadirannya sesuai undangan Panja. Anton hanya
melampirkan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan Ketua Tim Dokter, dr Teguh AS Ranakusuma SpSK untuk kepentingan pemeriksaan pidana korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
   
   
Sebelum berangkat, Panja BLBI memberikan toleransi waktu satu jam agar Anton Tabah memperbaiki surat yang dikirimkan. Namun, setelah satu jam  berlalu, surat tersebut belum juga dikirimkan, sehingga Panja BLBI memutuskan untuk berangkat ke rumah Soeharto.
   
Dalam kunjungan selama kurang lebih 50 menit itu, Panja BLBI tidak
berhasil menemui Soeharto. Kami tidak dihalang-halangi. Ibu Tutut (Ny Siti Hardiyanti Rukmana), menerima kami, meminta maaf bahwa Pak Harto tidak bisa ditemui, karena sakit.
Dalam pertemuan tersebut, Tutut didampingi Agus Sutjipto, dokter
pribadi Soeharto dan tim pengacaranya, yang terdiri dari Juan Felix Tampubolon, M Assegaf, Denny Kailimang, dan Indriyanto Seno Adji.

Kami diajak masuk ke ruangan dimana Soeharto terbaring dlm posisi sedang dlm perawatan(infus).
   
Tentu saja Soeharto tidak dpt menjawab lima pertanyaan tertulis yang diajukan dan disiapkan Panja karena tidak bisa berkomunikasi , dan memorinya terganggu,kata dokter Agus.
   
Namun, kami tetap berharap nantinya pertanyaan tersebut dapat disampaikan ke Soeharto dan segera diberi jawaban. Panja berharap sebelum tanggal 27 Februari jawaban tertulis itu sudah dikirimkan ke DPR, agar Panja BLBI bisa segera membuat kesimpulan dan rekomendasi.

Sampai akhir tugas Panja BLBI Soeharto tdk pernah memberi jawaban.

Pada akhir tugas PANJA BLBI ada puluhan nama yg kami rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh penegak hukum.
Namun entah bagaimana ujungnya, karena tdk lama kemudian Gus Dur jatuh. Presiden penggantinya dg Menteri Keuangannya Boediono membuat kebijakan yang membuat urusan BLBI ini abu abu. Sampai sekarang skandal keuangan terbesar sejak RI merdeka ini penyelesaiannya tidak memberi rasa keadilan bagi rakyat.MHT251113

Leave a Reply