PERANG OPINI JENDERAL PURNAWIRAWAN ATAS PENCAPRESAN LETJEN PURN PRABOWO SUBIANTO

PERANG OPINI JENDERAL PURNAWIRAWAN ATAS TAMPILNYA LETJEN PURN PRABOWO SUBIANTO SEBAGAI CAPRES.

Disusun : M.Hatta Taliwang

Tak ada arena tempat perang pisik lagi, para Jenderal Purn menyalurkan bakat perangnya di dunia maya/opini.
Umum sdh mengetahui dari berbagai media bahwa dengan tampilnya Letjen Purn Prabowo Subianto sebagai capres maka telah terjadi perang opini antara para Jenderal Jenderal Purnawirawan.
Bila dipetakan maka Jenderal Purnawirawan yg terbuka dukung dan bela Prabowo Subianto adalah : Letjen Purn. Yunus Yosfiah, Letjen TNI Pur Suryo Prabowo, Letjen Purn Kivlan Zein, ,Mayjen Purn. Djasri Marin.

Sementara yg terbuka kontra terhadap Prabowo Subianto adalah : Jen TNI Purn Wiranto, Jen Purn Subagio HS,Jen Purn Agum Gumelar, Jen Purn AM Hendropriyono,Jen Purn Luhut Panjaitan,Jen Purn Fachrul Rozi, Mayjen TNI Purn Syamsuddin, Mayjen Purn Muchdie PR,Mayjen Purn Syamsu Djalal dan Mayjen Pur Saurip Kadi.

Agar menjadi jelas kita buka link link berita online dimana kata demi kata dlm perang opini para Jen Purn tsb dpt kita simak sebagai berikut ;

1.DARI PENDUKUNG PRABOWO

1.1. Letjen Purn.Suryo Prabowo

Wiranto dkk kabur dalam kasus penculikan aktivis

Merdeka.com – Mantan Wakasad Letjen TNI Purnawirawan Suryo Prabowo mempertanyakan tanggung jawab atasan Prabowo dalam kasus penculikan yang dilakukan oleh Kopassus pada tahun 1998.

“Mengapa Jenderal Feisal Tanjung, Jenderal Wiranto, Jenderal Subagyo HS dan Jenderal Fachrul Razi yang merupakan atasan Langsung Letjen Prabowo kok seluruhnya melarikan diri dari tanggung jawab?” Kata anggota tim pemenangan Prabowo – Hatta ini dalam siara pers yang diterima merdeka.com, Selasa (10/6).

Menurut Suryo, Prabowo sudah bersikap ksatria dengan bertanggung jawab pada sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas kesalahan yang dilakukan anak buahnya.

“Prabowo sempat menyampaikan adagium yang menyatakan bahwa ‘tidak ada prajurit yang salah, yang salah adalah komandannya’. Seharusnya komandan atau atasan Prabowo juga ikut bertanggungjawab. Ini kok malah melarikan diri dari tanggung jawab,” tegas dia.

“Bahkan dengan keji dalam DKP mereka menyampaikan 11 tuduhan, di antaranya adalah Prabowo telah menyalahgunakan wewenang dan pelanggaran prosedur, seperti pengabaian sistem operasi, dan disiplin hukum di lingkungan ABRI. Kemudian lebih dari itu sekarang ini mereka menyebarkan fitnah, bahwa Prabowo dipecat karena telah melakukan pelanggaran HAM berat terkait dengan tuduhan sebagai dalang peristiwa kerusuhan Mei 1998. Apa-apaan Jenderal seperti ini? Ini kan contoh tidak baik buat junior mereka di TNI karena mengajarkan untuk jadi pengecut dan penakut,” bebernya.
LENGKAP :
http://m.merdeka.com/peristiwa/timses-prabowo-wiranto-dkk-kabur-dalam-kasus-penculikan-aktivis.html

1.2.Mayjen Pur Kivlan Zein.
Kivlan yang berbicara dengan nada berapi-api mengaku bahwa dia tahu di mana tiga belas aktivis yang hilang diculik itu ditembak, dan di mana kuburan mereka, serta siapa pelakunya.

Ketika berbicara membela Prabowo Subianto itu, berkaitan dengan penculikan aktivis di tahun 1997-1998, Kivlan menggunakan istilah “penangkapan”, bukan “penculikan”. Dia bilang, para aktivis itu sebenarnya ditangkap, kemudian “disimpan”, tetapi orang (publik) yang menggunakan istilah “penculikan.” Menurut Kivlan penangkapan itu tidak diketahui oleh Prabowo.
Yang ditangkap anak buah Prabowo itu seperti Desmon dan Pius (semua) sudah dibebaskan. Sedangkan yang hilang itu adalah karena ada operasi militer/intelijen dari tim lain di luar pengetahuan Prabowo (double agent). Mereka adalah lawan Prabowo di militer.
Nah, tim militer/intelijen lain inilah yang menurut Kivlan Zen bertanggung jawab atas tiga belas aktivis yang hilang sejak 1998, dan yang oleh publik sampai sekarang dianggap nasibnya masih misterius.
LENGKAP BUKA ; http://m.kompasiana.com/post/read/650337/3/seriuskah-kivlan-zein-mau-menjadi-saksi-kunci-penculikan-dan-pembunuhan-para-aktivis-pro-demokrasi.html

1.3. Letjen Purn Yunus Yosfiah
Yunus Yosfiah: Panglima TNI Harus Periksa Wiranto
Antara Jumat, 20 Juni 2014
Jakarta (Antara) – Mantan Menteri Penerangan Letjen (Purn) Yunus Yosfiah meminta Panglima TNI memeriksa bekas Menhankam/Panglima ABRI Wiranto karena telah membocorkan rahasia negara berupa dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP). 
Saya mengharapkan Panglima TNI dan KSAD, untuk mengecek apabila ada omongan (Wiranto) yang melanggar aturan militer, untuk diproses melalui peradilan militer, katanya di Polonia Media Center, Jakarta Timur, Jumat. 
Ia menjelaskan, Wiranto sendiri selaku Menhankam/Panglima ABRI saat itu mengirim surat usul pemberhentian dengan hormat Prabowo Subianto dari dinas keprajuritan ABRI bernomorkan R/811/P03/15/38 tertanggal 18 November 1998.
“Yang dimaksud `R` dalam surat itu, rahasia negara,” katanya
Hingga kemudian ke luar Surat Keputusan Presiden RI Nomor 62/ABRI/1998 yang ditetapkan pada 20 November 1998, menyatakan bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat dari ABRI terhitung mulai November 1998. Dalam SK itu, dinyatakan bahwa Prabowo Subianto mendapatkan hak pensiun. 
Yang mengusulkan pemberhentian secara hormat itu adalah Wiranto sendiri, katanya dan menambahkan secara prosedural, presiden mengeluarkan Kepres itu berdasarkan surat usulan Panglima ABRI.Mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI itu menyayangkan pernyataan Wiranto tersebut karena saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah meloloskan Prabowo Subianto menjadi calon presiden
LENGKAP BUKA : https://id.berita.yahoo.com/yunus-yosfiah-panglima-tni-harus-periksa-wiranto-094525054.html

1.4.Mayjen Purn Djasri Marin
Mantan Danpuspom TNI Mayjen (Purn) Djasri Marin. Djasri yang menjabat Danpuspom menggantikan Mayjen (Purn) Syamsu Djalal itu menyatakan Prabowo tak terlibat dalam penculikan aktivis 1997.

Menurut Djasri, penyelidikan yang dilakukan pihaknya saat itu hanya menemukan kesalahan Tim Mawar bergerak sendiri atau dengan kata lain tidak diperintahkan Prabowo yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Kopassus.

“Bukan inisiator. Kalau seandainya pemberi perintah dalam hukum itu adalah orang yang turut serta, orang yang memerintahkan atau orang yang melakukan. Tiga-tiganya itu tentu dia (Prabowo) tidak ada. Peran Prabowo pada saat itu tidak ada peran apa-apa,” ujar Djasri.
LENGKAP BUKA :
https://t.co/P5I7lFHkzT

2.DARI YANG KONTRA PRABOWO

2.1.JEN PURN.WIRANTO
Ini Penjelasan Lengkap Wiranto Soal Pemecatan Prabowo & Hubungannya Dengan Kasus Penculikan
Newswire
Share: Twitter | Facebook | Follow Us | Mail

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Hankam sekaligus Panglima ABRI Wiranto menyiratkan mantan Panglima Konstrad Prabowo Subianto diberhentikan secara tidak hormat dari instansi militer pada 1998 karena terkait kasus penculikan aktivis.

Hal itu diutarakannya dalam konferensi pers soal pemberhentian Prabowo dari Pangkostrad berdasarkan surat Dewan Kehormatan Panglima (DKP) tahun 1998, di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (KPK) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014).

Dalam konferensi pers itu Wiranto mengaku tidak ingin terjebak untuk membahas istilah-istilah pemberhentian hormat atau tidak dengan hormat. Namun, kata dia, secara normatif seorang prajurit diberhentikan dari dinas keprajuritan pasti ada sebab dan alasannya.

Maka sebab itu, ujar Wiranto, muncul pemahaman pemberhentian dengan hormat, yakni apabila yang bersangkutan habis masa dinasnya, meninggal dunia, sakit parah sehingga tidak melaksanakan tugas, cacat akibar operasi tempur atau kecelakaan atau permintaan sendiri.

Sedangkan diberhentikan tidak dengan hormat, menurut dia, karena perbuatannya melanggar Saptamarga dan Sumpah Prajurit atau melanggar hukum, sehingga tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI yang mengedepankan serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.

“Dalam kasus tersebut pemberhentian Pak Prabowo sebagai Pangkostrad disebabkan adanya keterlibatan kasus penculikan pada saat menjabat Danjen Kopassus. Perbuatan tersebut telah dianggap melanggar Saptamarga, Sumpah Prajurit, etika keprajuritan serta beberapa pasal KUHP. Dengan fakta itu tidak perlu diperdebatkan lagi status pemberhentiannya, masyarakat sudah dapat menilai,” tutur Wiranto.

Dia mengatakan pertimbangannya sebagai Panglima ABRI kala itu membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) lantaran ada prosedur dalam tubuh TNI bahwa apabila ada Perwira Menengah atau Tinggi terlibat satu kasus cukup berat, maka Panglima tidak bisa serta merta mengambil keputusan yang potensial dipengaruhi kepentingan pribadi, maka dibentuk DKP.

“Pada kasus penculikan aktivis 1998 saya sebagai Panglima ABRI membentuk DKP untuk memastikan seberapa jauh keterlibatan Pangkostrad dalam kasus tersebut,” ujar Wiranto.

Dia lalu mengatakan pada kenyataannya DKP melalui sidang yang jujur telah memastikan keterlibatan Pangkostrad (Prabowo) yang saat kasus penculikan berlangsung menjabat sebagai Danjen Kopassus.

Selanjutnya DKP merekomendasikan pemberhentian Prabowo dari dinas keprajuritan, sedangkan Tim Mawar sebagai pelaku operasional lapangan dilanjutkan pada proses Pengadilan Mahkamah Militer.

Wiranto juga angkat bicara terkait bocornya surat DKP di media sosial belum lama ini. Bocornya surat DKP itu disebut-sebut dilakukan seorang mantan jenderal.

Menurut Wiranto dirinya tidak pernah menyimpan dokumen surat-menyurat yang jumlahnya bisa ribuan. Dan tidak ada staf khusus yang menyadur serta menyimpan surat-surat Panglima ABRI.

“Pertanyaan ini sudah tidak lagi relevan. Karena semua produk administratif Institusi ABRI diarsipkan di Sekretariat Umum Mabes ABRI. Lagipula dokumen DKP itu terkait kasus penculikan aktivis yang dalam hal ini adalah publik, maka seharusnya dokumen itu bukanlah rahasia absolut TNI, karena menyangkut publik,” ujar dia.
LENGKAP BUKA : http://bandung.bisnis.com/m/read/20140619/34239/511180/ini-penjelasan-lengkap-wiranto-soal-pemecatan-prabowo-hubungannya-dengan-kasus-penculikan

2.2.JEN PURN.SUBAGIO HS

Eks KSAD: Tak ada instruksi ke Prabowo lakukan penculikan!

Merdeka.com – Mantan KSAD Jenderal (purn) Subagyo HS angkat bicara soal pemberhentian Prabowo dari ABRI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Subagyo menegaskan keputusan DKP karena Prabowo bersalah melakukan penculikan.

“Pak Wiranto kan sudah klarifikasi. Kalau pak Wiranto diam, itu tidak benar perintah atasan,” katanya saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (26/6).

Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus ini pun menjelaskan bahwa atasan Prabowo saat itu ada dua yaitu KSAD yang saat itu dijabatnya dan Panglima ABRI yaitu Jenderal Wiranto . Menurutnya, tidak pernah ada perintah penculikan saat peristiwa 1998.

“Atasannya Prabowo waktu itu ada dua yaitu KSAD dan Pangab. Fungsinya KSAD ini kan penggunaan (personel), fungsinya Pangab pembinaan agar gak salah lho, dan kita tidak pernah menginstruksikan Prabowo untuk melakukan penculikan saat itu,” ujarnya.

Subagyo menambahkan soal pemberhentian Prabowo dilakukan DKP melalui mekanisme yang benar. “Akan menjadi soal lain jika ternyata DKP nya tidak benar atau tidak profesional,” tandasnya.
LENGKAP BUKA :
http://m.forum.detik.com/showthread.php?p=28661657

2.3. JEN PURN. AGUM GUMELAR DAN JEN PURN.FACHRUL ROZI
Kesaksian Agum Gumelar dan Fachrul Razi soal pemecatan Prabowo
Merdeka.com Rabu, 11 Juni 2014

MERDEKA.COM. Dua jenderal purnawirawan akhirnya angkat suara tentang pemecatan Prabowo Subianto dari TNI. Mereka adalah Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar dan Letnan Jenderal TNI (purn) Fachrul Razi. Dua orang ini bukan sembarang jenderal. Agum adalah mantan Komandan Jenderal Kopassus yang pernah menjadi atasan langsung Prabowo, sedangkan Fachrul adalah mantan anggota Dewan Kehormatan Perwira yang memeriksa dan memvonis bersalah Prabowo atas penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998 lalu, di penghujung rezim Orde Baru Soeharto. Tak cuma itu, mereka pun telak-telak menyatakan bahwa Prabowo yang kini menjadi calon presiden adalah perwira yang sering melakukan tindakan indisipliner.
LENGKAP BUKA:
https://id.berita.yahoo.com/kesaksian-agum-gumelar-dan-fachrul-razi-soal-pemecatan-100000513.html

2.4.JEN PURN.LUHUT PANJAITAN

Luhut Panjaitan menyarankan agar dibentuk Pengadilan Ham untuk Prabowo

Zeronol.com- Letnan Jenderal (Purn ) Luhut Binsar Panjaitan menyarankan pembentukan pengadilan untuk mengklarifikasi keterlibatan Ketua Pembina Partai Gerindra dan calon presiden Prabowo Subianto di balik penculikan aktivis selama kerusuhan 1998.

Luhut, yang kini wakil ketua dewan penasehat Partai Golkar, mengatakan bahwa Prabowo akan selamanya dikaitkan dengan penculikan dan kemungkinan akan dicap sebagai pelanggar hak asasi manusia, kecuali dia bisa membuktikan sebaliknya melalui pengadilan. Dia menambahkan cap tidak bersalah atau bersalah dapat mempengaruhi karir politiknya dan ambisinya.

Dia mengatakan Prabowo bisa mulai dengan mengatakan kepada pengadilan apa yang terjadi selama masa-masa yang kacau itu.

” Memang benar bahwa ada kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak akan pernah berakhir sampai pengadilan dibentuk. Saya tidak tahu sejauh mana keterlibatan Prabowo dalam kasus ini, tapi itu akan tetap menjadi tanggung jawabnya untuk memperjelas kasus ini, “ Ujar Luhut, yang pernah menghabiskan bertahun-tahun dengan Prabowo dalam memimpin Pasukan Khusus ( Kopassus ) Unit 81 sebagai komandan dan wakil komandan, pada awal tahun 1980, mengatakannya pada hari Selasa(02/04/2014) kepada The Jakartapost.
LENGKAP BUKA : http://m.kaskus.co.id/thread/534c02d4fbca177a058b4685/orang-paling-kredibel-tentang-98luhutpanjaitan-bentuk-pengadilan-ham-untuk-prabowo/1

2.5. JEN PURN HENDROPRIYONO

Sebut Prabowo psikopat, Hendropriyono dilaporkan ke Mabes Polri
Merdeka.com Rabu, 04 Juni 2014

MERDEKA.COM. Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono dilaporkan ke Mabes Polri. Ucapan Hendro menyebut capres Prabowo Subianto psikopat dinilai sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik.

“Ada pernyataan ini antara lain Prabowo Subianto itu grade 4, dalam istilah psikologinya, psikopat. Yang akan kita persoalkan, ini pernyataan yang menyesatkan dan membahayakan. Karena beberapa hari yang lalu tim dokter dari KPU menyatakan pasangan Prabowo-Hatta sebagai capres,” kata Juru Bicara LSM Flores, Sumba, Timor, dan Alor (Flobamora) Institute Alfon Roimau di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/6).

Lebih lanjut, pernyataan Hendro ini, kata dia, dapat memperkeruh situasi dan kondisi negara. Pasalnya, TNI yang mendidik Prabowo hingga mencapai Letnan Jendral tentunya melalui tahapan tes.

“Kalau ada seorang bergelar profesor mengatakan seseorang psikopat, dan nyaris gila, ini berbahaya bagi bangsa. Ini sekaligus melecehkan lembaga TNI dan Polri yang menyeleksi perwiranya. Setiap naik pangkat mereka kan dites psikotes,” tuturnya.

“Pernyataan yang menyesatkan ini membahayakan bagi keutuhan bangsa ini,” tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya telah melaporkan Hendro ke Bareskrim, Mabes Polri dengan pasal 310 dan 311 KUHP yang dianggap melakukan fitnah dan pencemaran nama baik kepada Prabowo.

“Yang dilaporkan saudara AM Hendropriyono karena pemberitaan di sejumlah media online semalam,” tandasnya.

Seperti diberitakan, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara A M Hendropriyono buka-bukaan soal capres Prabowo Subianto yang sempat menjadi bawahannya. Menurutnya, dalam sebuah tes di perwira, Prabowo mendapatkan nilai grade 4 dan paling rendah.

Hendro mengatakan, seorang anggota TNI dengan kondisi kejiwaan seperti itu sangat temperamental dan mudah terpancing amarahnya. Namun, dia menegaskan bukan hanya emosional tetapi Prabowo dianggap sudah psikopat.
LENGKAP BUKA : https://id.berita.yahoo.com/sebut-prabowo-psikopat-hendropriyono-dilaporkan-ke-mabes-polri-100029418.html

2.6.MAYJEN PURN. SYAMSUDDIN

Mayjen (Purn) Samsudin: Prabowo Punya Penyakit Megalomania
Mantan Anggota Komnas HAM Mayjen (Purn) Samsudin saat diskusi soal penculikan aktivis 98. (Aji Prasetyo/Gresnews.com)
Minggu, 08 Juni 2014 WIB

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Mantan anggota Komnas HAM (periode 1998-2002) Mayor Jenderal Purnawirawan Samsudin menganggap mantan Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto mempunyai penyakit megalomania. Menurut Samsudin, alasannya, sewaktu menjadi Danjen Kopassus, Prabowo membemtuk Tim Mawar tanpa sepengetahuan atasannya.

Kata Samsudin, penculikan aktivis 1998 tidak pernah dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (semasa itu) yaitu Wiranto, dan Panglima ABRI Faisal Tanjung. Hal itu pun diakui Prabowo, kata Samsudin, tanpa ada perintah dari atasan, Danjen Kopassus terpanggil untuk bertindak sendiri. “Kawan kita ini (Prabowo) ada penyakit megalomania,” ujar mantan Pangdam Lambung Mangkurat itu di Cikini, Jakarta, Minggu (8/6).

Dalam diskusi yang bertajuk “Penculikan: Fakta atau Fitnah?” itu Samsudin mengatakan Prabowo juga bisa diadili di Pengadilan HAM ad hoc walaupun sudah diadili di Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Ia beralasan, pengadilan Dewan Kehormatan Jenderal bukan lembaga yudisial.
LENGKAP BUKA : http://www.gresnews.com/mobile/berita/politik/22086-mayjen-purn-samsudin-prabowo-punya-penyakit-megalomania/

2.7.MAYJEN PURN.SYAMSU DJALAL

Eks Danpuspom: Tim Mawar akui diperintah Prabowo culik aktivis
Merdeka.com Rabu, 25 Juni 2014

MERDEKA.COM. Mayjen (TNI) Syamsu Djalal angkat bicara soal kasus penculikan aktivis pada 1997. Mantan Danpuspom TNI yang mengusut kasus penculikan aktivis itu mengatakan Tim Mawar Kopassus mengakui telah menculik sejumlah orang.

Mereka juga mengaku melakukan penculikan karena diperintah oleh Danjen Kopassus saat itu yakni Prabowo Subianto.

“Komandan Tim Mawar (Mayor Bambang Kristono) mengaku kalau melakukan penculikan atas perintah komandannya yakni Danjen Kopassus,” kata Syamsu di depan ‘Konsolidasi Korban Pelanggaran HAM’ di Gedung Joeang ’45, Jakarta, Rabu (25/6).

Saat itu, Syamsu merasa aneh lantaran yang diculik tidak membahayakan negara. Dia lantas memanggil semua korban yang selamat untuk meminta keterangan.

“Dan yang saya heran kenapa Pius (korban penculikan selamat) gabung ke Gerindra (ikut Prabowo). Kenapa gerangan?” katanya dia.
LENGKAP BUKA :
https://t.co/P5I7lFHkzT

2.8.MAYJEN PURN.SAURIP KADI

Menurut Saurip apa yang disampaikan Wiranto adalah fakta dan bukan opini. Ia menilai saat itu Wiranto justru sangat bijak dengan mendorong Prabowo hanya diberhentikan dengan hormat, bukan menggunakan kata pemecatan.

Sebab, menurutnya, Wiranto saat itu sadar sedang membawa menantu Soeharto ke DKP ABRI dan kemudian memberhentikannya dari dinas aktif. Padahal, sebenarnya dengan gradasi kesalahan Prabowo itu, sudah wajar bila dicopot secara kasar.

“Maka sebaiknya menggunakan bahasa santun ‘diberhentikan dengan hormat. Saya yakin Pak Wiranto akan mengabaikan dan tidak peduli dengan ancaman itu. Bagi saya, itu bukan ancaman tapi letupan yang tidak berpikir panjang,” katanya.

Untuk itu, Saurip mengungkapkan akan mengontak Prabowo menyarankan supaya cara-cara yang ditempuh timnya dipikir lebih dalam agar tidak merugikan.
LENGKAP BUKA : http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/22/saurip-kadi-bela-wiranto

2.9. MAYJEN PURN MUCHDIE PR
Muchdi PR Akan Buka-bukaan Soal Rekomendasi DKP Pecat Prabowo

Jakarta – Satu demi satu jenderal di kubu Jokowi membuka fakta soal surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemecatan Prabowo Subianto. Giliran Mayjen (Purn) Muchdi Purwoprandjono bakal buka suara soal masa lalu Prabowo ini.

“Keterangan pers Bapak Mayjen (Purn) Muchdi PR terkait pemberitaan penculikan aktivis 98 dan DKP. Hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 13.00 WIB di Hotel Intercontinental Jakarta,” demikian undangan konferensi pers Muchdi yang diterima detikcom, Rabu (25/6/2014).

Muchdi PR tahu banyak soal kasus penculikan aktivis dan sidang DKP. Muchdi pernah diperiksa bersama Letjen Prabowo Subianto dan Kolonel Chairawan oleh Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk oleh Pangab Wiranto tahun 2008 silam.

Saat Prabowo Subianto direkomendasikan diberhentikan dengan hormat dari ABRI, Muchdi PR dan Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI. Mereka terkena sanksi sehubungan kasus penculikan yang dilakukan oleh Tim Mawar antara bulan Februari 1998 sampai Maret 1998.

Saat ini Muchdi PR masuk dalam barisan jenderal di balik Jokowi-JK. Muchdi masuk Relawan Matahari Indonesia. Ketua Umum Tapak Suci Muhammadiyah ini juga telah menegaskan dukungan ke Jokowi-JK.

Lalu fakta apa yang akan diungkap Muchdi PR?
LENGKAP BUKA : http://m.kaskus.co.id/thread/53aa4a435a5163c8138b45e4/muchdi-pr-akan-buka-bukaan-soal-rekomendasi-dkp-pecat-prabowo/

3. INFO DAN DATA BARU UNTUK UNGKAP LATAR BELAKANG KONFLIK PARA JENDERAL.

3.1. BUKU PROF DR SALIM SAID.
“Bersama Presiden Soeharto, Benny adalah Penasihat YPPI yang didirikan oleh para mantan tokoh demonstrasi 1966 dengan dukungan Ali Moertopo. Hadir di rumah Fahmi [Idris] pada malam itu para pemimpin demonstrasi 1966 seperti Cosmas Batubara, dr. Abdul Ghafur, Firdaus Wajdi, Suryadi [Ketua PDI yang menyerang Kubu Pro Mega tanggal 27 Juli 1996]; Sofjan Wanandi; Husni Thamrin dan sejumlah tokoh. Topik pembicaraan, situasi politik waktu itu…

Moerdani berbicara mengenai Soeharto yang menurut Menhankam itu, ‘Sudah tua, bahkan sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang baik. Karena itu sudah waktunya diganti’…Benny kemudian berbicara mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto. Firdaus menanggapi, ‘Kalau menggunakan massa, yang pertama dikejar adalah orang Cina dan kemudian kemudian gereja.’ ”

(SUMBER :Salim Said,dalam buku ” Dari Gestapu Ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian, Penerbit Mizan, halaman 316)

Pembicaraan di rumah Fahmi Idris, tokoh senior Golkar yang kemarin menyeberang ke kubu Jokowi-JK demi melawan Prabowo adalah bukti paling kuat yang menghubungkan Benny Moerdani dengan berbagai kerusuhan massa yang sangat marak menjelang akhir Orde Baru karena terbukti terbukanya niat Benny menjatuhkan Soeharto melalui gerakan massa yang berpotensi mengejar orang Cina dan orang Kristen. Kesaksian Salim Said ini merupakan titik tolak paling penting guna membongkar berbagai kerusuhan yang tidak terungkap seperti Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan 13-14 Mei 1998, yang akan saya bongkar di bawah ini.
LENGKAP BUKA :
http://m.kompasiana.com/post/read/658823/1/dalang-kerusuhan-mei-1998-mendukung-jokowi.html

http://m.voa-islam.com/news/opini/2014/06/07/30575/innalillah-jenderaljenderal-dalang-kerusuhan-mei-1998-mendukung-jokowi/

3.2.NOTULEN PERTEMUAN DI RUMAH JEN WIRANTO YG DIPUBLIKASI AKTUAL ONLINE.

Wiranto Perintahkan 13 Aktifis 98 Dibumihanguskan

23 Jun 2014 14:49:58

Jakarta, Aktual.co — Situasi nasional pasca turunnya Presiden Suharto belumlah menjamin stabilitas nasional. Hal ini dikatakan Jenderal Wiranto terkait desakan pemerintah Amerika Serikat dan Australia serta sejumlah LSM HAM internasional dan LSM lokal yang menuntut diselidikinya secara tuntas pelanggaran HAM terhadap kerusuhan Mei dan penangkapan sejumlah aktifis.

Dimana 13 aktifis yang masih dalam kontrol Pangkoops Jaya. Karena itu perlu diambil langkah strategis untuk melakukan suatu upaya meredam atas langkah mantan Danjen Kopassus yang sudah diluar subordinasi, melepaskan 9 aktifis tanpa adanya perintah dari Pangab sehingga menyebabkan makin membesarnya tuntutan reformasi dari mahasiswa.

Demikian butir kedua dari notulensi rapat terbatas yang dilakukan mantan Panglima ABRI Jenderal Purn Wiranto pada 17 Juli 1998 silam. Notulensi rapat ini dijadikan bukti yang diserahkan Koordinator Umum Jaringan Mahasiswa Indonesia untuk Keadilan (Jamaika) Jamaika Eko Wardaya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (23/6).

Butir pertama dari notulensi rapat terbatas, dinyatakan bahwa rapat dibuka pada pukul 17.00 WIB. Dipimpin Jenderal Wiranto dan dihadiri Letjen Agum Gumelar, Jenderal Subagio Hadisiswoyo, Jenderal Fachrul Rozi dan Letnan Jenderal Yusuf Kartanegara. Rapat digelar di rumah Pangab Wiranto.

Pada butir ketiga, Letjen Agum Gumelar berpendapat mengenai perlunya dilakukan kanalisasi agar diciptakan aktor yang dijadikan tokoh utama segala dalang kerusuhan Mei dan penangkapan aktifis kiri dan Islam.

Keempat, Jenderal Subagio Hadisiswoyo menyarankan agar kepergian sejumlah perwira TNI ke Malang tanggal 12 Mei 1998 bisa dijadikan alibi untuk mengarahkan pada mantan Danjen Kopassus (Prabowo) sebagai aktor utama dibalik kerusuhan di Jakarta dan penangkapan aktifis.

Kelima, Letjen Fachrul Rozi mengusulkan agar segera dibentuk Dewan Kehormatan Perwira tanpa melalui Mahkamah Militer untuk memberhentikan mantan Danjen Kopassus agar tercipta opini publik bahwa mantan Danjen Kopassus tersebutlah tokoh kerusuhan di Jakarta dan penangkapan aktifis serta rencana kudeta pada Presiden Habibie.

Butir terakhir, para peserta rapat menanyakan kepada Jenderal Wiranto tentang 13 aktifis yang masih dalam pengendalian Pangkoops Jaya, lalu Jenderal Wiranto memerintahkan agar disukabumikan saja dan seluruh peserta rapat menyetujui dan segera Kasad akan memanggil Pangkoops Jaya.

Dalam notulensi rapat yang dicatat oleh Sekpri Pangab tersebut, seluruh peserta rapat membubuhkan tandatangannya masing-masing. Notulen yang bersifat rahasia dan terbatas ini dalam bab perihal dinyatakan sebagai ‘Operasi Kuningan’.
Ismed Eka Kusuma –

SUMBER :
http://m.aktual.co/politik/145428operasi-kuningan-wiranto-perintahkan-13-aktifis-98-dibumihanguskan

4.INFO PENDUKUNG :

4.1.KONFLIK PRABOWO DG LRTJEN PUR SINTONG PANJAITAN.

Prabowo tanggapi buku Sintong
Heyder Affan

Diperbaharui pada: 12 Maret, 2009 –

Mantan Panglima Kostrad dan Kopassus, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, mengatakan siapapun bisa menulis tentang apapun, asal tidak mencemarkan nama baik orang lain.
Prabowo juga menegaskan saat menjadi prajurit dirinya tidak pernah melanggar aturan dan rantai komando. Pernyataan ini disampaikan Prabowo menanggapi terbitnya buku biografi seniornya di TNI, Letnan Jenderal purnawirawan Sintong Panjaitan.

Sintong dalam bukunya secara terang-terangan mengkaitkan Prabowo dengan kasus penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998, dan masalah lainnya di dalam tubuh TNI.

Buku biografi mantan Panglima Kodam Udayana Letnan Jenderal purnawirawan Sintong Panjaitan, diluncurkan pada hari Kamis kemarin, sepekan menjelang kampanye pemilu legislatif.

Dan dalam buku setebal lebih dari 500 halaman itu, Sintong secara terang-terangan mengkaitkan Prabowo Subianto, calon presiden dari Partai Gerindra, terkait dengan sejumlah tindak kekerasan menjelang kejatuhan rezim Suharto.

Menanggapi pertanyaan wartawan tentang isi buku itu, Prabowo Subianto mengatakan, dia tidak pernah melanggar Sumpah Prajurit.

“Sejarah itu dari mata yang berlainan….Saya mengikuti falsafah sing becik ketitik sing olo ketoro (yang baik akan ketahuan, yang jelek akan kentara),” kata Prabowo.

Saat ditanya tentang tuduhan Sintong bahwa dirinya terlibat kasus penculikan, Prabowo menyatakan, masalah itu sudah diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Perwira, yang kemudian berujung pada pencopotan dirinya dari jabatan Panglima Kostrad.

Mendiskreditkan
Dalam bukunya, Sintong Panjaitan juga mempertanyakan tuduhan Prabowo yang menganggap mantan Panglima ABRI saat itu, Jenderal Benny Moerdani akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto.

Dan walaupun tidak menyebut Prabowo, Sintong dalam sambutan saat peluncuran buku itu, juga menganggap ada praktek nepotisme di tubuh TNI saat itu.

Di bagian lainnya Sinton Panjaitan mengherankan panglima ABRI waktu itu Jenderal Wiranto tanggal 12 Mei 1998 meninggalkan Jakarta untuk sebuah acara di Malang, Jawa Timur padahal keadaan sedang genting.

Para kolega Prabowo menganggap penerbitan buku ini untuk mendiskreditkan Prabowo, dalam kapasitasnya sebagai calon presiden Partai Gerindra.
SUMBER :
http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/03/090312_praboworeax.shtml

4.2. Jenderal Terbelit HAM di Kubu Jokowi dan Prabowo
SABTU, 07 JUNI 2014 | 05:57 WIB

TEMPO.CO , Jakarta:Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengungkap nama para jenderal yang terbelit kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dalam tim pemenangan dua calon presiden. “Para jenderal ini berada di balik kedua kubu pasangan calon presiden,” ujar Alkif Putra, aktivis YLBHI, saat diskusi publik, Jumat, 5 Juni 2014.

Data YLBHI mengungkapkan ada lima jenderal di kubu pasangan calon presiden-wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang terbelit kasus HAM di masa lampau. Kelima jenderal itu adalah:
1. Wiranto, diduga terlibat dalam empat kasus pelanggaran HAM yaitu Peristiwa Trisakti, Kerusuhan Mei 98, Peristiwa Semanggi 1 dan 2 serta kekerasan jelang kemerdekaan Timor Leste.

2. Sutiyoso, diduga terlibat dalam kerusuhan 27 Juli 1996 di markas DPP PDIP yang dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli.

3. AM Hendropriyono, diduga terlibat pembantaian di Talangsari, Lampung, 1989. Hendropriyono juga diduga terlibat dalam kematian Munir.

4. Muchdi PR, diduga terlibat dalam peristiwa penculikan 23 aktivis pro demokrasi 1998 di bawah komando Prabowo. Muchdi juga diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Munir.

5. Ryamizard Ryacudu, “saat darurat militer di Aceh yang membunuh ratusan jiwa, ia menolak negosiasi bagi solusi damai,” ujar Alkif. Ia juga dikenal dengan idealismenya yang menjadikan militer sebagai solusi untuk mengatasi separatisme.

Sementara itu, ada enam jenderal yang diduga terkait pelanggaran HAM berat di kubu Prabowo. Keenam jenderal tersebut yaitu :

1. Prabowo Subianto, diduga terlibat dalam penculikan aktivis pro demokrasi 1998. Prabowo sendiri mengakui telah menculik sembilan aktivis saat itu, ia diduga kuat memimpin tim mawar yang melakukan aksi penculikan tersebut. Prabowo juga diduga bertanggungjawab atas kerusuhan Mei 1998 dan kerusuhan rasial saat itu.

2. Kivlan Zein, diduga ikut terlibat dalam tragedi Mei 1998. Dalam sebuah tayangan di acara debat tvOne, Senin 28 April 2014, ia mengaku tahu di mana para aktivis diculik dan dibuang.

3. Syarwan Hamid, diduga terlibat dalam kasus 27 Juli 1996. Saat itu, ia menjabat sebagai Kassospol ABRI.

4. Syamsir Siregar, diduga terlibat dalam kasus 27 Juli 1996. Ia pernah diperiksa oleh Tim Reserse Mabes Polri terkait insiden tersebut.

5. Chairawan, diduga terlibat dalam penculikan aktivis 1998. Saat kasus tersebut muncul ke permukaan, ia menjabat sebagai komandan Grup 4 Sandi Yudha Kopassus. Terakhir, ia menjabat sebagai staf ahli BIN dengan pangkat Mayor Jenderal.

6. Bambang Kristiono, bekas komandan Batalion 42, Grup 4 Sandi Yudha Kopassus. Ia diduga terlibat dalam tim mawar sebagai salah satu komandan. Ia bersaksi mengambil-alih semua tanggungjawab atas penculikan aktivis sehingga membebaskan semua komandan dari tuntutan hukum.

Alkif mengatakan, “ironis bahwa seorang yang memiliki kasus HAM berat bisa mencalonkan diri sebagai presiden.” Chris Diantoro, anggota badan pekerja KontraS, mengatakan hal ini sebagai kegagalan akuntabilitas penegakan HAM di Indonesia. Alkif juga menyesalkan tidak ada keadilan hukum yang sepadan atas kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut.
LENGKAP BUKA :
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/07/269583149/Jenderal-Terbelit-HAM-di-Kubu-Jokowi-dan-Prabowo

___________________________

Leave a Reply