POINT2 MASALAH STRATEGIS BANGSA, MAMPUKAH JOKOWI MENJAWAB?

POINT2 MASALAH STRATEGIS BANGSA, MAMPUKAH JOKOWI MENJAWAB?.
Oleh : M.Hatta Taliwang.

(2) SAMBUNGAN.

Setelah amandemen UUD45, MPR RI tidak lagi sebagai lembaga TERTINGGI negara. Cuma setara dg lembaga lembaga tinggi negara lainnya (Kepresidenan, MK, BPK dll).

Sekarang semua lembaga tinggi bagaikan “kerajaan masing masing” yg berjalan tanpa kontrol. Lembaga tinggi negara seperti lembaga kepresidenan , DPR,MA,MK dll praktiis jadi “super power”. Sebesar apapun kesalahannya dimata rakyat, tak satu institusi pun mampu menegor atau memberi sanksi. Begitupun lembaga tinggi negara lainnya, berjalan menurut “tafsir bebas” dan bisa saja melakukan “manuver” sekalipun abu abu. Bupati, Gubernur, Walikota bahkan institusi seperti Kepolisian pun hampir jadi ” kerajaan” masing masing. Bupati bisa tdk patuh pada Gub, Kepolisian bisa nembak “terduga teroris”, institusi militer bisa “menyelesaikan” menurut tafsirnya apa itu preman.Tanpa kontrol memadai

Itu semua sekedar potret dan output kekacauan sistemik. Situasi itu diperparah jika leadership di diinstitusi paling strategis lemah, yaitu kepemimpinan Presiden. Bangsa berjalan akn seperti “musik tanpa dirigen” Akibatnya tak ada output kolektif kita sebagai bangsa.Prestasi bangsa melorot tajam. Bahkan dpt saling menegasikan satu sama lain sehingga menambah kerunyaman dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Negara Inggeris,Thailand, Malaysia atau Jepang punya RAJA/Kaisar tempat kata akhir dikeluarkan apabila negara dlm keadaan kritis. Dengan diperlemahnya fungsi dan wewenang MPR sbg lembaga TERTINGGI negara,
kita tidak punya tempat untuk bermusyawarh dan bermufakat menentukan KATA AKHIR terhadap suatu keadaan benar atau salah, krisis atau tidak. .Bangsa bisa berada dlm ambang kekacauan besar. Akankah di selesaikan dg voting atau hukum rimba semua krisis besar yg sekarang dan akan datang? Apa tawaran solusi dari Jokowi? Apakah SBY membahas masalah strategis ini saat di Bali?
BERSAMBUNG.

Leave a Reply