POLITIK DINASTI, UNTUK MEMBUNGKUS KEBUSUKAN PENGUASA SEBELUMNYA ?

POLITIK DINASTI, UNTUK MEMBUNGKUS KEBUSUKAN PENGUASA SEBELUMNYA ?
Oleh : M.Hatta Taliwang
(Siaran Ulang, Siaran I, 9 Sep 2012)

Kemarin sy dengar dari tetangga saya di Cimahi, bahwa isteri Wali Kota Cimahi terpilih menggantikan suaminya sbg Walikota. Dalam hati kecil sy hebat betul perempuan ini. Ini melengkapi “kekaguman” sy pada isteri isteri Bupati/Walikota diberbagai tempat di Indonesia yg sedang membangun dinasti
seperti Bupati Kendal Widya Kandi Susanti, istri mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro, Bupati Kutai Kertanegara, anak kandung mantan Bupati Kukar Syaukani HR. Kemudian Rycko Mendoza, putra Gubernur Lampung Sjachruddin ZP yang terpilih sebagai Bupati Lampung Selatan. Juga ada anak Bupati Tulang Bawang, Aries Sandi Dharma yang terpilih sebagai Bupati di Pesawaran. Di Tabanan, Bali, ada Ni Putu Eka Wiryastuti yang juga anak Bupati sebelumnya. Sedangkan di Kediri ada Haryanti Sutrisno, yang tak lain adalah istri sang bupati terdahulu yg heboh karena bersaing dg istrri pertama sang Bupati. Di Cilegon, Banten, ada Imam Aryadi yang juga Putra Walikota. Sedangkan di Bantul, Yogyakarta, Sri Suryawidati yang juga istri Bupati sebelumnya, Idham Samawi. Di Indramayu, ada nama Anna Sophanah yang juga terpilih sebagai Bupati. Suami Anna, sebelumnya juga Bupati yg sekarang mau maju jd Gub Jabar.Mungkin pernah dengar Zumi Zola artis yg putra Gub Jambi menjadi bupati pula. Mungkin anda bisa memperpanjang daftar tsb. Terdengar jg yg akan bertarung adalah isteri Walikota Malang dan isteri Bupati Probolinggo keduanya berambisi mengganti suaminya masing2. Benar2 isteri dan anak yg hebat

Maka pertanyaan yg muncul apakah demokrasi yg kita bangun ini menuju demokrasi yg sehat atau menuju dinasti yg akan berpuncak jd neofeodalisme?

Apakah nepotisme yg diperjuangkan diawal reformasi menjadi tinggal slogan?

Apakah PERSAINGAN TIDAK SEHAT ini, dimana salah satu calon dg sadar atau tdk sadar telah memanfaatkan popularitas,fasilitas suami/bapaknya(baca fasilitas negara jg!) utk mengalahkan pesaingnya?

Siapa yg jamin bahwa isteri/anak tsb tidak dlm kendali bapaknya mengatur kekuasaan yg dengan demikian bisa saja “menyembunyikan” kebusukan pengelolaan pemerintahan sebelumnya?
Belum lg ditinjau dari segi etika dan moral politik
Kiranya DPR RI hrs segera merumuskan aturan main yg sehat dlm Pilkada/Pilgub/Pilpres demi pembangunan demokrasi di Tanahair.MHT 100912

Leave a Reply