SEANDAINYA MPR RI SEBAGAI LEMBAGA TERTINGGI NEGARA,

SEANDAINYA MPR RI SEBAGAI LEMBAGA TERTINGGI NEGARA,
Oleh ;M.Hatta Taliwang.

Saya orang awam hukum apalagi hukum tatanegara. Tetapi sy punya fantasi tentang fungsi dan peran apa yg seharusnya diemban oleh MPR RI.

Setelah amandemen UUD45, MPR RI tidak lagi sebagai lembaga TERTINGGI negara. Cuma setara dg lembaga lembaga tinggi negara lainnya (Kepresidenan, MK, BPK dll). MPR tdk mempunyai fungsi dan peran khusus lagi. Praktis jadi lembaga simbolik saja.

Jika MPR RI masih seperti kedudukannya sebagai lembaga TERTINGGI negara seperti yg diatur dlm UUD45 Asli, maka dipastikan tidak terjadi kekacauan sistemik seperti yg terjadi sekarang.

Sekarang semua lembaga tinggi bagaikan “kerajaan masing masing” yg berjalan tanpa kontrol. Lembaga tinggi negara seperti lembaga kepresidenan misalnya praktiis jadi “super power”. Sebesar apapun kesalahannya dimata rakyat, tak satu institusi pun mampu menegor atau memberi sanksi. Begitupun lembaga tinggi negara lainnya, berjalan menurut “tafsir bebas” dan bisa saja melakukan “manuver” sekalipun abu abu. Bupati, Gubernur, Walikota bahkan institusi seperti Kepolisian pun hampir jadi ” kerajaan” masing masing. Bupati bisa tdk patuh pada Gub, Kepolisian bisa nembak “terduga teroris”, institusi militer bisa “menyelesaikan” menurut tafsirnya apa itu preman.

Itu semua sekedar potret dan output kekacauan sistemik. Situasi itu diperparah oleh lemahnya leadership diinstitusi paling strategis, yaitu lemahnya kepemimpinan Presiden. Bangsa berjalan seperti “musik tanpa dirigen” atau menjadi “negeri auto pilot”. Akibatnya tak ada output kolektif kita sebagai bangsa.Prestasi bangsa melorot tajam. Bahkan kita saling menegasikan satu sama lain sehingga menambah kerunyaman dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Negara Inggeris,Thailand, Malaysia atau Jepang punya RAJA/Kaisar tempat kata akhir dikeluarkan apabila negara dlm keadaan kritis. Dengan diperlemahnya fungsi dan wewenang MPR sbg lembaga TERTINGGI negara, kita tidak punya tempat untuk bermusyawarh dan bermufakat menentukan KATA AKHIR terhadap suatu keadaan krisis dari bangsa ini.Sadarkah kita bahwa kita sedang dlm ambang kekacauan besar? Akankah kita selesaikan dg voting atau hukum rimba semua krisis besar yg sekarang dan akan datang? Maka urgensi mengembalikan MPR RI ke khittahnya menjadi sesuatu yg mendesak. Kita butuh payung nyaman tempat kita bersama bermusyawarh dan bermufakat, karena sejatinya bangsa kita akar kulturalnya bersaudara penuh kekeluargaan dlm menyelesaikan persoalan.Bukan voting atau hukum rimba. MHT.220413

Leave a Reply