SOMASI PETISI 28 KE PRESIDEN

Jakarta, 28 Januari 2014

Nomor : C-2.011.LBH-SI.Jkt.01.2014

Lamp.: 1 (satu) berkas

Hal: SOMASI untuk Penundaan Pemilu

Kepada Yth.

1. PRESIDEN Republik Indonesia

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU )

di_

JAKARTA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini : Advokat M. TAUFIK BUDIMAN, SH., Direktur Eksekutif Nasional LBH Solidaritas Indonesia, bertindak untuk dan atas nama klien kami : GIGIH GUNTORO, dkk atau yang dikenal dengan sebutan Kelompok Petisi 28, sebagaimana Surat Kuasa terlampir.

Bahwa berkaitan dengan proses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014, dan menunjuk (pertimbangan-pertimbangan hukum dalam) Putusan Mahkamah Konstitusi – Nomor : 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, dengan ini kami ingin mengingatkan kepada Saudara menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana ketentuan UUD 1945 khususnya Pasal 22E, mengatur bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden.

2. Bahwa berdasarkan ketetuan pasal 4 ayat (1) UUD 45 menentukan bahwa Presiden adalah merupakan Kepala Pemerintahan, dan berdasarkan ketentuan UU No. 15 tahun 2011 Presiden bertanggung jawab atas proses Pemilu, diantaranya dengan (melalui Panitia Seleksi) memilih anggota KPU.

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Tugas dan Kewenangan KPU antara lain adalah merencanakan program dan anggaran dan Menetapkan Jadwal Pemilu.

4. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor : 14/PUU-XI/2013 tersebut diatas, telah menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden yang mengatur bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah Pemilu Legislatif yaitu pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional).

5. Bahwa secara faktual, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menyebutkan Pemilu Legislatif dan Pemiu Presiden yang dilaksanakan secara serentak dapat menghemat keuangan Negara sebesar 5 – 10 triliyun rupiah jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang diselenggarakan secara terpisah.

6. Bahwa penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara terpisah adalah merupakan tindakan menghambur-hamburkan keuangan Negara ditengah kondisi bencana dan krisis ekonomi yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, utamanya terkait dengan masalah jaminan menikmati pendidikan serta jaminan kesehatan yang masih mahal serta kondisi keuangan Negara yang belum dapat memberikan jaminan akan pemenuhan hak-hak rakyat tersebut.

7. Bahwa penetapan jadwal Pemilu Legislatif (9 April 2014) dan Pemilu Presiden (9 Juni 2014) oleh KPU yang diselenggarakan secara terpisah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad) karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945, dan secara nyata merugikan kepentingan rakyat Indonesia terkait dengan hak politik, maupun hak ekonominya.

8. Bahwa perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya (Presiden bersama-sama dengan KPU) dan secara nyata merugikan keuangan Negara adalah merupakan tindak pidana korupsi.

9. Bahwa untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang sangat serius yang akan berakibat sangat fatal pada proses kehidupan berbangsa dan bernegara (Pemilu yang Illegal) dan pontensi kerugian keuangan Negara yang demikian besar, dapat diatasi dengan menunda dan /atau melakukan perubahan jadwal pelaksanaan Pemilu Legislatif dan menggabungkannya dengan Pemilu Presiden, yang merupakan kewenangan sepenuhnya dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan oleh UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kami minta kepada Saudara untuk segera melakukan perubahan jadwal Pemilu menjadi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang dilaksanakan secara serentak.

Bahwa kami menunggu tindakan konkrit dari Saudara untuk mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang penundaan pelaksanaan dan /atau perubahan jadwal Pemilu sampai batas waktu hari Senin, 3 Pebruari 2014, pukul 11.00 WIB.

Bahwa apabila Saudara tidak melakukan penundaan pelaksanaan dan /atau perubahan jadwal Pemilu sampai batas waktu tersebut, kami akan melakukan upaya hukum secara pidana dengan melaporkan Saudara ke aparat Kepolisian maupun secara perdata dengan melakukan gugatan di Pengadilan.

Demikian SOMASI ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum

Advokat M. TAUFIK BUDIMAN, SH.

PERADI NIA : 00.12859

Hp.081339774950

pin 74478FD5

Gigih Guntoro

Hp.08159207267

pin 24DEF826

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan MPR RI di Jakarta

2. Pimpinan DPR RI di Jakarta

3. Pimpinan Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta

4. KAPOLRI di Jakarta

5. Arsip

Leave a Reply