Terkait Penyimpangan Divestasi Newmont, Hatta Taliwang Dukung KPK Periksa Gubernur NTB

m-hatta-taliwang

Jakarta,  Sumbawanews.com.-  Aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli keadilan ( AMPEKA NTB), Kamis (22/11/2012) siang di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendesak KPK untuk segera memeriksa Gubernur NTB Dr.Zainul Madji terkait penyimpangan dalam divestasi 24% saham PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) mendapat dukungan dari mantan anggota DPR RI M.Hatta Taliwang.

Melalui sambungan telpon, Minggu (25/11), Hatta menjelaskan untuk menghindari fitnah terhadap orang-orang yang terindikasi melakukan penyimpangan maka sebaiknya KPK memeriksa mereka termasuk Gubernur NTB.

“Saya kira untuk menghindari fitnah terus menerus terhadap siapapun yang diduga terlibat korupsi dalam kasus divestasi, sebaiknya KPK segera bertindak. Agar segera clear di publik, jelas hitam putihnya. Kalau memang mereka yang diduga terlibat tidak bersalah, ya tentu ada kejelasan statusnya,” ungkap Direktur Eksekutif Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) ini.

Ditegaskannya pihaknya juga menyambut baik semangat anak-anak muda yang saat ini mulai peduli dengan penyimpangan dalam divestasi PTNNT ini. “Kita juga sambut semangat anak-anak muda yang peduli atas kasus tersebut. Mudah-mudahan gerakannya murni untuk kebaikan, bukan karena order persaingan jelang pilgub NTB. Artinya perjuangan tetap berlanjut meskipun Pilgub usai,” terangnya.

Dalam aksi AMPEKA Kamis (22/11/2012) lalu disuarakan bahwa  kebijakan Divestasi PT Newmont Nusatenggara dalam penunjukan mitra divestasi yang menyalahi ketentuan perundang undangan, Penetapan Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) yang cacat hukum,  Tidak dilaksanakannya butir – butir perjanjian dengan mitra divestasi  (PT Multicapital ) berupa pembangunan Smelter seharga Rp. 5 Trilyun, Deviden yang diterima daerah tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan indikasi kerugian daerah sebesar Rp 374,347,604,500.00 dan Deviden yang digadaikan oleh kelompok usaha bakrie tanpa persetujuan DPRD NTB.

Hatta mengaku, bahwa dirinya bersama aktivis-aktivis di Jakarta termasuk Marwan Batubara sudah menyuarakan penyimpangan divestasi ini sejak empat tahun lalu. Bahkan pihaknya sudah beberapa kali bertemu dengan KPK untuk melengkapi data-data penyimpangan yang ada.

“Jadi kalau saya bersuara keras saat ini bukan karena ada pilgub tapi sudah lama karena adanya indikasi penyimpangan,” terang Hatta.

Sebelumnya, Sumbawanews pernah meminta tanggapa staf Pengaduan KPK Sugeng yang mengakui bahwa jajaran pimpinan KPK saat ini menempatkan isue penyimpangan MIGAS dan Pertambangan sebagai kasus besar yang harus dituntaskan, “Memang sektor pertambangan dan Migas penyimpangannya luar biasa,” jelas Sugeng saat menerima mantan anggota DPR RI Hatta Taliwang di KPK, Kamis (2/8) beberapa bulan lalu.

Sugeng juga menjelaskan, KPK saat ini sudah menangani laporan terkait penyimpangan divestasi Newmont, “Setidaknya KPK sudah pada tahap pengumpulan barang bukti,” terangnya.

Informasi yang diperoleh Sumbawanews, pada Oktober 2011 lalu, 3 orang tim KPK sudah memeriksa Dirut PT Daerah Maju Bersaing (PTDMB) Andy Hadianto serta mengambil beberapa dokumen terkait dengan proses divestasi 24% saham PTNNT.

“Dokumen-dokumen tersebut terus dikembangkan KPK, Jika bukti sudah kuat maka sudah tentu Gubernur NTB juga ikut diperiksa,” terang Sugeng menjelaskan bahwa KPK tidak serta merta memeriksa seseorang jika bukti pendukung belum kuat.

Persoalan divestasi PTNNT bukan saja menjadi ranah hukum bagi KPK tapi juga sudah menjadi agenda Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Sebelumnya pada bulan Agustus 2012 lalu Ketua Panitia Akuntan Publik (PAP) DPD RI, Farouk Muhammad berjanji akan memanggil KPK untuk mengetahui sejauh mana penanganan kasus yang telah lama dilaporkan oleh beberapa elemen masyarakat ini.

Pemanggilan KPK menurut Jenderal  Purnawirawan Kepolisian ini penting,  mengingat polemik yang terjadi di NTB sudah mengarah pada indikasi akan menggunakan kekuatan massa, untuk itu dirinya akan memanggil KPK guna  mengetahui perkembangan penanganan kasus yang kini ramai dibicarakan di tingkat masyarakat NTB.

Sementara itu Kabag Humas KPK Johan Budi saat dikonfirmasi terkait desakan beberapa elemen masyarakat agar KPK segera memeriksa Gubernur NTB, belum memberikan pernyataan hingga berita ini di onlinekan.(sn01)

http://www.sumbawanews.com/berita/terkait-penyimpangan-divestasi-newmont-hatta-taliwang-dukung-kpk-periksa-gubernur-ntb

Leave a Reply