URGENSI SIDANG ISTIMEWA MPRS

URGENSI SIDANG ISTIMEWA MPRS
Berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 Untuk Mengatasi Darurat Kenegaraan

Cita cita pendiri bangsa untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka, yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian yang tinggi dalam bidang kebudayaan, yang berdiri di atas landasan filosofi Pancasila, telah dikhinati. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperjuangkan dengan pengorbanan harta benda bahkan jutaan nyawa rakyat, kini telah diserahkan kembali oleh elite poltik reformasi yang korup kepada penjajah asing yang kini hadir dalam bentuk dan cara baru, yaitu penguasaan sebuah negara melalui liberalisasi sistem politik dan ekonomi.

Kudeta terhadap kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat Indonesia dilakukan melalaiu amandemen terhadap UUD 1945, yang mengubah secara mendasar filosofi dan ideologi negara Pancasila yang dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945, dan digantikan dengan nilai-nilai individualisme, liberalisme dan persaingan bebas, yang merupakan pintu masuk bagi kepentingan asing untuk mengembalikan dominasinya di bidang politik, penguasaan di bidang ekonomi dan pemusnahan karakter bangsa.

Keadaan bangsa dan negara yang terjajah dan sedang menghadapi ancaman perpecahan tersebut telah disampaikan oleh berbagai kalangan kepada para penyelenggara negara, baik kepada eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Namun, para pimpinan negara, pimpinan eksekutif, pimpinan legislatif, pimpinan yudikatif dan juga pimpinan parpol, dengan kepala batu-nya tak mau menerima masukan tentang realiatas keadaan negara yang di ambang perpecahan dan kehancuran tersebut.

Padahal fakta-fakta kedaruratan telah manifest, nyata, di depan mata mereka, dalam bentuk darurat tata kenegaraan, darurat pemerintahan, darurat kepemimpinan, darurat ekonomi, darurat kesejahteraan, darurat sosial politik, darurat karakter bangsa, darurat harga diri bangsa, darurat korupsi, darurat moral, darurat pertahanan dan keamanan, dll. Sikap kepala batu elite politik pemerintahan, parlemen dan parpol yang tidak mau mendengar, menerima kritik dan tuntutan rakyat tersebut, disebakkan karena mereka menikmati sistem yang memberi peluang dan kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan pesta pora dengan uang hasil korupsi di tengah kemiskinan, kesengsaraan dan penderitaan lahir batin rakyat Indonesia.

Terjadinya keadaan darurat atau situasi genting dalam seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, yang menyebabkan keadaan negara bagaikan kapal di tengah badai menuju karam dan tenggelam ke dasar lautan. Negara telah jatuh dalam dominasi asing, kekayaan negara dikuasai pihak asing, pemerintahan dikooptasi oleh asing, seluruh proses pembuatan undang-undang dikendalikan oleh asing melalui agen-agennya, serta pemilihan Presiden dikendalikan dan dirancang secara leluasa oleh kekuatan asing. Moral dan karakter para penyelenggara negara telah jatuh ke tempat yang paling rendah, tidak percaya diri, membebek pada kekuatan-kekuatan supra nasional.

Di tengah situasi negara yang darurat dan genting tersebut, bangsa Indonesia nyaris tak punya jalan keluar dalam mengatasinya. Tak ada “pintu darurat” yang disedikan di dalam UUD hasil amandemen, masing-masing institusi negara bahkan saling menyandera satu dengan yang lain. Pemilu 2014 sebagai sebuah “prosedur normal” yang berdiri di atas sistem politik demokrasi liberal diyakini oleh mayoritas masyarakat akan memperparah keadaan darurat negara, menghasilkan elite politik pengkhianat dan korup, serta memecah bangsa dan negara menjadi berkeping-keping.

Menurut data Kompas, sebanyak 502 anggota DPR-RI saat ini kembali mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Jumlah tersebut setara dengan 89,6 persen dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang. Mayoritas mereka menempati nomor urut 1 (satu) hingga 3 (tiga). Mereka dipastikan terpilih kembali dalam pemilu 2014, lantaran mempunyai kesempatan dan sumber dana untuk merawat konstituen, bila dibandingkan dengan Caleg pendatang baru yang miskin dana dan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Data tersebut mengkomfirmasi kepada kita tentang tidak adanya perubahan konfigurasi politik parlemen pasca Pemilu 2014. Parlemen 2014 adalah parlemen periode baru dengan muka lama yang korup dan pengkhianat.

Keadaan darurat tanpa pintu darurat tersebut diakibatkan oleh berubahnya azas dalam UUD 1945, khusus berubahnya pasal pasal 1 ayat 2 yang mengatur kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi, menjadi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan pada perjanjian dan kesepakatan international (WTO, APEC, IMF, WB. AD). Posisi dan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi penjelmaan kedaulatan rakyat telah dipreteli menjadi lembaga yang tidak mempunyai kewenangan dalam mengatasi keadaan darurat, terutama dalam mengatasi benturan dan tumpang tindih tugas dan fungsi kelembagaan negara, benturan antar institusi negara. Akhirnya negara dikelola bagaikan organisasi arisan. Kepentingan rakyat dan bangsa dibuang ke tong sampah, sedangkan kepetingan asing diutamakan dan diperjuangkan.

Akibatnya kemarahan rakyat makin meluas yang bertemu dengan keadaan darurat negara dan darurat kepemimpinan, yang melahirkan situasi chaos. Rakyat sudah tidak lagi percaya kepada Partai Politik, tidak lagi percaya kepada pemerintah, tidak lagi percaya pada DPR. Rakyat menempuh jalannya sendiri untuk merebut haknya yang dirampas oleh penguasa. Di saat yang sama Parpol dan tim sukses Capres hanya sibuk membuat program kampanye agar dirinya dipilih, tanpa peduli keadaan bangsa dan negara yang dalam keadaan genting.

Karena itu, bukan waktunya lagi kita berbicara dan berdebat tentang permasalahan bangsa dan negara yang datang silih berganti. Saat ini kita membutuhkan jalan, kita butuh cara dan pintu darurat untuk dapat keluar dari keadaan bangsa yang sedang genting. Tentu, sangat bodoh bila kita harus menunggu hadiah perubahan dari Presiden SBY dan parlemen yang telah terbukti mengkhianati negara. Sangat naif bila kita menempatkan diri kita semata sebagai objek politik dari parpol yang telah terbukti berkhianat, atau berharap munculnya keasadaran dari para politisi parpol pemenang pemilu 2014 yang mendapatkan kursi kekuasaan dengan membeli suara dan membayar KPU.

Kita membutuhkan pintu darurat untuk keluar dari keadaan darurat. Sidang Istimewa MPRS berdasarkan UUD 1945 adalah pintu darurat, jalan keluar darurat atau cara darurat untuk mengatasi keadaan darurat kenegaraan. SI MPRS adalah muara dari keresahan seluruh elemen bangsa dan kemarahan rakyat yang parsial tanpa penyelesaian permasalahan oleh penyelenggara negara. SI MPRS adalah muara untuk menyatukan rakyat yang berbeda kepentingan, berbeda suku, agama dan golongan. SI MPRS adalah kongres-nya bangsa Indonesia, atau musyawarah nasionalnya rakyat Indonesia untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari keadaan genting yang mengancam kehidupan bersama. SI MPRS adalah institusi tertinggi untuk mengembalikan ideologi Pancasila dan cita-cita negara yang telah dikhianati.

Namun, yang kami maksudkan dengan SI MPRS bukan sidang MPR hasil pemilu 2009 yang beranggotan para koruptor dan pengkhianat negara, bukan juga MPR hasil pemilu 2014 yang diikuti oleh parpol dan caleg korup dengan DPT ilegal. Yang kami maksudkan dengan SI MPRS berdasarkan UUD 1945 adalah SI MPRS yang dibentuk, diorganisasikan dan dilaksanakan oleh wakil-wakil utusan golongan dan utusan daerah, yaitu wakil dari suku-suku bangsa dan etnik dari sabang Sabang sampai Merauke, wakil dari agama dan keyakinan (NU, Muhammadiyah, PGI, HKBP, KWI, Budha, Hindu, Khong Hu Chu, dll.), wakil dari profesi (buruh, petani, nelayan, pengusaha, wartawan, TNI, Polri, guru, dokter, dll. Wakil dari pemuda, mahasiswa dan kaum perempuan.

SI MPRS berdiri di atas landasan konstitusi UUD 1945 (asli), dijalankan di atas dasar filosofi Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (sila keempat Pancasila). Tugas SI MPRS adalah membuat ketetapan untuk memberlakukan kembali Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideal dan konstitusional dalam penyelenggaraan negara.

Untuk menuju pada pelaksanaan SI MPRS, kami dari Komite Nasional Penyelamat Kedaulatan Rakyat (KN-PKR) akan bertindak sebagai inisiator dan fasilitator, kami menyerukan dan mengajak seluruh elemen dan komponen bangsa untuk bersama-sama, bersatu, bahu membahu, bergotongroyong, saling percaya, membentuk Badan Persiapan Sidang Istimewan MPRS (BP SI MPRS) di tingkat pusat, yang akan menjadi panitia nasional untuk mempersiapkan penyelenggaraan Sidang Istimewa MPRS, baik persiapan materi, teknis pelaksanaan hingga penggalangan dan kampanye untuk meraih dukungan dan kepercayaan rakyat. Kami juga akan bertindak sebagai inisiator dan fasilitator, mengajak dan menyerukan kepada seluruh elemen dan komponen bangsa di daerah-daerah untuk membentuk Badan Pendukung SI MPRS, untuk turut aktif mendukung, menggalang dan mengkampanyekan pentingnya Sidang Istimewa MPRS sebagai upaya penyelamatan bangsa dan negara.

Suksesnya agenda SI MPRS berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bergantung kepada pundak para pemuda yang berasal dari beragam agama, suku bangsa, etnik dan organisasi. Pemuda Indonesia mutlak harus mengambilalih tanggung jawab politik kebangsaan, memikul beban sejarah penyelamatan bangsa dan negara dari kehancuran dan perpecahan. Marilah kita menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi dan kepribadian kita untuk mempersatukan jiwa kita dalam berjuang menyelamtkan bangsa.

Jakarta, 11 Desember 2013

Komite Nasional Penyelamat Kedaulatan Negara

Pemrakarsa:
Haris Rusly, Dr. Zulkifly, Salamuddin Daeng, Agus Jabo Priyono, M. Hatta Taliwang, H. Ismail Hasan, Wenry Anshory Putra, Urai Zulhendrie, Alif Kamal, Ahmad Suryono, SH, Hartsa Mashirul, Gigih Guntoro, Aan Rusdiyanto, Erwin Usman, Khairudin Affan, Nirmal Ilham, Fika Taufiqurrohman, Pandapotan Lubis, Januriadi Adie, dll.

Leave a Reply