YANG MAKMUR DAN YANG TETAP SENGSARA SETELAH 68 TAHUN MERDEKA.

Hatta-Taliwang-tribunnews-jpeg.image_

Hatta-Taliwang-tribunnews-jpeg.image_

YANG MAKMUR DAN YANG TETAP SENGSARA SETELAH 68 TAHUN MERDEKA.

Oleh : M. Hatta Taliwang.

Setelah 68 tahun merdeka tanpa kita jelaskan dg kata kata sebenarnya dg mata telanjang kita bisa menyaksikan siapa yang jadi makmur dan siapa yg jadi makin sengsara di Republik ini.
Yang supermakmur diwakili oleh kelompok yg sering ditulis majalah Forbes (40 orang terkaya Indonesia memiliki kekayaan antara 800 sd 1000 trilyun). Sedangkan kelompok kaya diwakili oleh puluhan ribu orang yg memiliki total lk 1500 trilyun di Bank Singapura atau yang oleh Salamuddin Daeng disebut 51.422 orang ( April 2012) memiliki simpanan uang di Bank di atas Rp 5 miliar.

Orang2 miskinnya? Ada di lampu merah jalan2 diseluruh kota, dikolong jembatan, diperkampungan kumuh, dipinggir pantai, dikaki gunung, dipinggir sungai, dipinggir rel KA dll yg kata Pemerintah tinggal belasan persen tp akademisi dan peneliti bilang diatas 100an juta.

Yang pasti kita yg menulis atau membaca ini sebagian besar tdk masuk dlm kategori diatas. Kita tidak kaya tdk juga miskin.

Yang kita persoalkan bukan nasib orang superkaya atau nasib kita, tetapi nasib mereka yg seratusan juta miskin, sengsara dan teraniaya itu.
Mereka yg kaya kadang “menghina” mereka yg miskin dg kata kata : “salah sendiri, malas, bodoh, penyakitan” dll sebagai penyebab mereka miskin. Bahkan seorang kawan intelek menyebut mereka sbg : RESIDU PEMBANGUNAN. Masyaallah betapa jahat pikirannya!

Padahal persoalan kemiskinan dan pemiskinan massif justru terjadi dan menimpa mereka karena ada kebijakan seperti dikatakan oleh Henry Veltemeyer “Proses akumulasi kekayaan disatu sisi, penghisapan serta pemiskinan disisi lain, bukan terjadi secara alamiah tetapi berdasarkan suatu desain kebijakan politik – ekonomi yg kini kita kenal sebagai Neoliberalisme dan Globalisasi Kapitalis”

Jika dipetakan bentuk kongkret kebijakan neoliberal yg dipraktekkan rezim ini adalah lk sbb:

1. Kekayaan alam, energi, dan seluruh aset negara harus bebas dibuka untuk dimasuki, dimiliki dan dikuasai oleh asing.

2.Pasar dalam negeri harus dibuka penuh untuk dimasuki oleh asing. Tak ada proteksi atau hambatan dari kebijakan negara bagi produk-produk asing untuk masuk, bersaing.

3.Swastanisasi atau privatisasi. Konsep bahwa sektor-sektor penting dan dibutuhkan untuk rakyat banyak harus dikuasai oleh negara, -yang muncul dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D)- harus dijual dan boleh dikuasai/dimiliki asing.

4.Tanggungjawab sosial negara (keberpihakan dan perlindungan negara) terhadap kelompok mayoritas yang lemah (buruh, petani, nelayan dan rakyat miskin) harus dihapuskan. Akibatnya: pendidikan, kesehatan, pupuk, dan segala kebutuhan sosial lainnya menjadi mahal.

5.Begitu pula halnya di bidang ketengakerjaan, segala persoalan yang menyangkut ketenagakerjaan (upah, hubungan kerja, jaminan sosial, lapangan pekerjaan, serikat buruh) biarkan ditentukan oleh pasar.

Kritik2 atas kebijakan ini baik dg memakai acuan konstitusi maupun dg pendekatan ilmu ekonomi politik sdh sangat gencar dilakukan karena sdh jelas kebijakan ini memiskinkan mayoritas rakyat, menjadikan kesenjangan sosial ekonomi, hancurnya nasionalisme, dan berbagai output dan eksesnya. yg kejam dan buruk/jahat.Namun rezim ini tak peduli, aset2 bangsa terus digadai/diobral murah ke asing. Yg lbh memprihatinkan demi statusquo rezim ini DIDUGA menjadikan rakyat yg miskin dan menderita sbg obyek devide at impera(diadu domba antar desa, antar ormas, antar agama, antar aliran, antar suku dll)seperti era kolonialisme. MHT 160813

Leave a Reply